Harianbengkuluekspress.id - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Hasdiansyah meminta kepada Pemerintah Kabupaten BU agar menambah anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
Hal tersebut mengingat saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mengatur terkait perlindungan perempuan dan anak.
Hasdiansyah yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten BU ini juga mempertanyakan kepedulian Pemkab BU pada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
Pasalnya, dari alokasi yang dianggarkan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak di APBD setiap tahunnya cukup kecil.
"Ini menjadi atensi khusus kita. Karena kita ketahui kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten BU masih tinggi, namuun dinas yang berkaitan dengan persoalan ini malah mendapatkan anggaran yang kecil. Apakah cukup anggaran kecil dapat menangani persoalan perempuan dan anak di BU," ujarnya.
BACA JUGA:DPRD BU Apresiasi WTP 7 Kali Berturut-turut, Sonti Bakara Berikan Pesan Khusus
BACA JUGA:Hasil Pleno KPU, Ini 30 Anggota DPRD BU Peiode 2024-2029
Menurutnya, dengan kondisi ini, bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan upaya dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak di Kabupaten BU.
"Kalau anggarannya minim, bagaimana akan maksimal melakukan perlindungan perempuan dan anak yang masih perlu penanganan maksimal lagi," ungkapnya.
Terkait hal tersebut, dirinya selaku pihak legislatif akan meminta penjelasan kepada tim anggaran Pemkab BU untuk mengevaluasi lagi anggaran tersebut.
Hal ini dilakukan sebagai upaya bentuk kepedulian pihak legislatif terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten BU yang cukup tinggi.
"Harus ditambah anggarannya. Kalau anggarannya minim semacam ini, bagaimana kita akan bisa maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kabupaten kita ini. Ini harus dipikirkan serius oleh Pemkab BU," bebernya.
Apalagi, lanjut Hasdiansyah, bahwa para korban yang menjadi kekerasan anak dan perempuan, mayoritas dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga sangat perlu adanya pendampingan yang dilakukan oleh pihak dinas terkait yang menangani mendapatkan anggaran yang cukup besar. Dan untuk di APBD tahun 2024 ini, selaku pihak legislatif akan mendorong terus agar alokasi anggaran untuk DPPPA Kabupaten BU ini dapat meningkat.
"Kita akan dorong terus hal ini. Agar pendampingan terhadap korban kekerasan yang dilakukan pihak DPPPA dapat maksimal. Kita akan tanya detail ke OPD terkait berapa total anggaran yang tertuju untuk Dinas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di BU," pungkasnya.(127/prw)