Harianbengkuluekspress.id - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis dalam upaya pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan.
Upaya ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu pada Rabu, 18 September 2024.
Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong penguatan kebijakan dalam menghadapi tantangan inflasi menjelang akhir tahun 2024.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat menyebutkan, angka inflasi di Provinsi Bengkulu hingga Agustus 2024 tercatat sebesar 2,12 persen secara tahunan (yoy).
Angka tersebut masih dalam batas yang terkendali, sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen.
"Sejak Januari hingga Agustus 2024 angka inflasi di Bengkulu secara tahunan masih terkendali," ujar Wahyu.
Meskipun inflasi terkendali, Wahyu menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan stabilitas harga, terutama menjelang momen besar di triwulan IV, seperti Pilkada serentak dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru 2025.
BACA JUGA:Ribuan Massa Dikabarkan akan Datangi KPU, Aparat Siapkan Ini
BACA JUGA:Gerakan Pangan Murah Per Kelurahan, Upaya Tekan Laju Inflasi
"Sinergi ini penting agar kita bisa menjaga inflasi tetap rendah dan stabil," tegasnya.
Menjelang akhir tahun, terdapat sembilan rekomendasi yang disampaikan kepada TPID Provinsi Bengkulu dan TPID kabupaten/kota. Salah satu rekomendasinya adalah pentingnya memantau perubahan cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi produksi komoditas pangan strategis.
"Pengawasan ini sangat penting, terutama dengan potensi cuaca ekstrem yang bisa mempengaruhi stok pangan," jelas Wahyu.
Rekomendasi lainnya termasuk pemantauan stok pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, serta penyusunan laporan tahunan TPID untuk 2024.
"Setiap kabupaten dan kota diharapkan dapat melakukan monitoring secara rutin dan menyampaikan laporan kondisi terkini untuk menghadapi risiko yang ada," tambahnya.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Wahyu juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pemuda dan mahasiswa. "Komunikasi yang efektif dengan melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga," tutupnya.