Harianbengkuluekspress.id – Kepala UPTD Samsat BS, Emron Ula SH menyampaikan tunggakan pajak kendaraan dinas (Randis) di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) masih membengkak. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Emron, karena seharusnya tunggakan pajak randis tersebut jangan sampai terjadi.
Bahkan, Emron sempat menyindir pejabat terkait atas ketidakmampuan menyelesaikan persoalan menunggak pajak. Jika dihitung total tunggakan pajak randis tersebut lebih dari Rp 500 juta untuk 163 unit randis, baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang ada di lingkungan organisasi pemerintah daerah (OPD) BS.
"Dari tunggakan pajak yang tercatat, ada beberapa kendaraan dinas yang sudah tidak diketahui lagi lokasi dan tempatnya dimana," ujar Emron kepada BE, Senin 30 September 2024.
Lebih lanjut, Emron menjelaskan contohnya seperti di Sekretariat Daerah (Setda) BS. Setidaknya ada beberapa kendaraan saat ini lokasinya tidak jelas, sementara beban tunggakan pajak di atas Rp 80 juta.
BACA JUGA:Harga CPO di Bengkulu Terkendala Terminal Curah Cair, Pemprov Dorong Lakukan Ini
BACA JUGA:KPU Jamin Netralitas Pilkada, 1 ASN KPU BS Buat Pernyataan Netralisasi, Ini Penyebabnya
"Kami sudah mengingatkan ini untuk diselesaikan dengan cepat,” jelasnya.
Emron juga menjelaskan untuk tunggakan pajak terbesar selanjutnya ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Disdikbud BS. Bahkan untuk mengatasi tunggakan pajak randis tersebut Samsat BS sempat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah BS agar dapat cari solusi terbaiknya.
"Hanya saja, titik temu belum juga didapat. Di DPRD juga begitu, masih ada kendaraan dinas milik unsur pimpinan yang nunggak pajak. Inikan tidak bagus, sementara masyarakat mencontoh para pejabat," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Emron mengingatkan para OPD jangan sampai tunggakan pajak randis diabaikan. Sebab di setia OPD itu untuk anggaran pembayaran pajak sudah disiapkan setiap tahunnya.
BACA JUGA:18 Laporan Diterima Polda, Ini Dia Jenis Kejahatannya
"Dalam waktu dekat kami akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat. Kalau nanti koordinasi itu belum berhasil, maka kami akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelumnya kami ada rencana mau gandeng jaksa. Namun setelah meminta petunjuk pimpinan, kami diarahkan untuk belum sampai ke situ. Tapi jika nanti hasilnya masih nihil, bukan tidak mungkin kami minta bantuan aparat,” pungkasnya. (Renald)