BACA JUGA:Debat Paslon Pilkada Mukomuko Dipindah ke Bengkulu, Ini Alasan KPU
BACA JUGA:Pjs Bupati Mukomuko Desak Penanganan Cepat Longsor di Desa Pondok Panjang, Ini Alasannya
Dari janji-janji ini, terlihat bahwa semua calon memahami bahwa infrastruktur adalah masalah krusial.
Namun, tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat bukan hanya sekadar memilih calon dengan program terbaik, tetapi memastikan bahwa program tersebut benar-benar dapat diwujudkan.
Lalu, bagaimana jika janji-janji itu tidak ditepati sesuai harapan? Inilah yang menjadi tantangan besar bagi masyarakat Mukomuko.
Visi dan misi yang tertuang dalam kampanye sering kali terasa menjanjikan, namun realisasinya tidak selalu sesuai.
Janji yang disampaikan dalam kampanye kerap kali terjebak dalam batasan anggaran, birokrasi, dan prioritas pembangunan daerah yang berubah-ubah.
Masyarakat perlu memahami bahwa visi dan misi yang dituangkan dalam dokumen kampanye memiliki kekuatan lebih formal dan wajib masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sementara janji yang hanya disampaikan lisan dalam orasi politik belum tentu diwujudkan.
Oleh karena itu, masyarakat berhak menagih janji-janji yang tertuang dalam visi dan misi tersebut karena menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Namun, masyarakat juga harus jeli terhadap janji-janji yang ditawarkan oleh masing-masing paslon.
Jangan sampai masyarakat terjebak pada janji-janji politik yang hanya sekadar retorika tanpa dasar yang jelas, karena hal ini akan berdampak langsung pada pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
Pilihan yang salah dapat berarti pembangunan yang tidak tepat sasaran, proyek infrastruktur yang mangkrak, dan program-program yang gagal mengangkat kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, tanggung jawab terbesar ada di tangan masyarakat. Bukan hanya saat memilih, tetapi juga setelah pemilihan selesai.
Masyarakat Mukomuko harus berperan aktif mengawal jalannya pemerintahan baru, memastikan bahwa janji-janji infrastruktur tersebut tidak menguap begitu saja setelah pemilu usai.
Kritik, pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana.