Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menerima dana sebesar Rp 757.255 USD atau sekitar RP 11 miliar sebagai bentuk kompensasi karbon. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelematkan untuk hutan.
Direktur KKI Warsi, Adi Junaidi mengatakan, ada tiga poin yang menjadi fokus dalam penggunaan dana kompensasi karbon. Yaitu, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keragaman hayati, serta penguatan sumber penghidupan masyarakat.
"Program ini merupakan inisiatif yang dirancang untuk mendukung negara-negara, dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan," ujar Adi, Jumat 29 November 2024.
Dana kompensasi karbon, yang dikucurkan Green Climate Fund (GFC) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) itu, untuk Program Results Based Payment (RBP) reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) Green Climate Fund (GCF) Output 2.
BACA JUGA:KPU Tunggu Hasil Pleno Tingkat PPK
BACA JUGA:Telkomsel Perluas Jangkauan Jaringan 4G/LTE di Desa Pulau Legundi dengan Teknologi Rural Star
Program ini memberikan insentif finansial berbasis kinerja, atas keberhasilan menurunkan emisi GRK, dengan fokus pada pengelolaan hutan berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati.
"Sehingga mampu mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia, untuk mengurangi emisi GRK," tuturnya.
Adi menjelaskan, terdapat tiga aspek dalam kegiatan ini. Diantaranya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keragaman hayati serta penguatan sumber penghidupan masyarakat.
"Program ini secara keseluruhan berkontribusi untuk mencapai target NDC Indonesia, sekaligus komitmen untuk mengurangi emisi GRK melalui pelestarian dan pemulihan hutan yang muaranya pada upaya pengendalian dampak perubahan iklim," tegas Adi.
BACA JUGA:Pleno Tingkat Kecamatan di BS Dimulai, Ini Targetnya
Di sisi lain, Tahun 2024, lanjut Adi, target Indonesia adalah selaras dengan tujuan global, yakni untuk menahan laju pemanasan bumi di tingkat 1,5 derajat.
"Kita selaku KKI Warsi menjadi lembaga yang telah ditunjuk Pemprov Bengkulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara), untuk kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Linkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar menyatakan, program ini sangat penting bagi Bengkulu, guna mencapai target NDC Indonesia melalui tata kelola kehutanan berkelanjutan.
BACA JUGA:Pleno Tingkat PPK di Kaur Tuntas, Begini Hasilnya