Harianbengkuluekspress.id - Minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu membuat APBD kota Bengkulu 2024 terus menjadi perhatian. Pasalnya, sejumlah asumsi pendapatan yang awalnya diperkirakan meningkatkan belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
Perolehan pendapatan ini baru Rp 124 miliar atau 60 persen dari total target Rp 201 miliar. Karenanya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah kota, Eko Agusrianto mendorong setiap organisasi perangkat daerah mengupayakan percepatan capaian PAD.
"Insya Allah tercapai, ini sedang berproses, akan tercapai," ujar Eko.
Disisi lain, ia menjelaskan salah satu kontribusi terbesar yakni pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB). Sebelumnya, metode penghitungan BPHTB ini sempat menuai polemik, karena dinilai memberatkan warga. Namun atas kebijakan Pj Wali Kota, Arif Gunadi secara resmi mencabut Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan Bangunan.
BACA JUGA:Dukung Ekspor Aren, Ini Pandangan Perwakilan BPSIP Bengkulu
BACA JUGA:UNIB Dukung Kampus Kebangsaan BNPT, Tangkal Radikalisme dan Terorisme
Pemkot mengembalikan penghitungan BPHTB berdasarkan harga transaksi jual beli, nilai pasar dan NJOP yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2024. Dengan kebijakan tersebut, menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang sudah membeli tanah dan bangunan melakukan balik nama. Disampaikan Eko, dengan dicabutnya Perwal nomor 43 itu diharapkan masyarakat akan mampu membayarkan BPHTB yang selama ini memang belum dibayarkan.
"Saya harap masyarakat terbantu dengan pencabutan perwal itu dan berdampak positif terhadap capaian pendapatan asli daerah," harapnya.
Diketahui, saat ini capaian dari Sektor BPHTB baru Rp 14 miliar dari target Rp 22 miliar. Sementara itu untuk sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari target Rp 46 miliar hingga kini baru terealisasi Rp 19,7 miliar. Mengingat tahun anggaran masih berjalan pihaknya berharap ada progres capaian signifikan sebelum akhir desember.
"Dibeberapa sektor sebenarnya sudah cukup baik seperti pajak Secara keseluruhan sebenarnya capaian sudah baik seperti pajak restoran 70 persen, kemudian pajak penerangan jalan 80 persen. nah tinggal lagi di beberapa sektor lainnya yang perlu kita genjot," pungkasnya. (Medi Karya Saputra)