Harianbengkuluekspress.id- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Provinsi meminta kepada Pemerintah Daerah di Bengkulu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi lewat sektor konsumsi.
Pasalnya, konsumsi diyakini mampu mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal mengatakan, berdasarkan data-data pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT).
Hal tersebut membuktikan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi bagian yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA:Harga Pakan Ayam Masih Tinggi, Segini Sekarang
BACA JUGA:Update Harga Emas, Jumat 14 Maret 2025, Produksi Antam dan UBS di Pegadaian
"Demi menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, kami menyarankan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat pada tahun 2025 ini," kata Win, Rabu 12 Maret 2025.
Jika konsumsi masyarakat tidak ditingkatkan, maka dampaknya juga akan cukup besar ke perekonomian daerah. Lebih lagi saat ini tingkat konsumsi masyarakat Bengkulu masih stagnan.
"Pemerintah harus membuat strategi khusus untuk menjaga daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat," ujar Win.
Pemerintah setidaknya dapat memberikan dua insentif kepada dunia usaha, seperti memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai dalam jangka waktu tertentu untuk memulihkan ekonomi.
Insentif tersebut dapat dipertimbangkan setidaknya untuk tiga bidang yaitu PPN antar korporasi pada rantai pasokan, insentif PPN yang ditanggung pemerintah untuk korporasi, khususnya Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), dan insentif PPN di sektor logistik.
"Jadi kalau intensif diberikan ke PPN maka dampak tentu meningkatkan konsumsi dan daya beli, seperti intensif PPN di sektor logistik tentu berpengaruh terhadap penurunan ongkos logistik yang dapat berdampak pada harga jual ke konsumen," ujarnya.
BACA JUGA:Prediksi BMKG, Daerah yang Alami Hujan Lebat Hari Ini, Jumat 14 Maret 2025, Waspadalah!
BACA JUGA:Program 100 Hari Kerja, Ini Upaya Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Atasi Persoalan Sampah
Selain mendorong daya beli masyarakat, Win mengaku, pemerintah juga harus membuat kebijakan yang dapat mengatur pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih baik.