Harianbengkuluekspress.id - Masyarakat Kota Bengkulu mengaku masih kebingunggan tentang program yang dijalankan Pemerintah Kota Bengkulu. Terutama terkait program pembagian Bantuan Sosial (Bansos). Banyak masyarakat belum mendapat sosialisasi program ini dengan baik. Masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai program yang dilaksanakan Pemkot Bengkulu.
Hal ini terungkap saat reses Anggota DPRD Kota Bengkulu, Solihin Adnan di Kantor Camat Ratu Samban, Minggu, 24 Maret 2024.
"Masyarakat ini sebagian belum terinformasikan mengenai program misalnya jaminan sosial seperti pendidikan, bantuan sembako dan lainnya," ujar Anggota DPRD Kota Bengkulu, Solihin Adnan saat menggelar reses di kantor Camat Ratu Samban, Minggu 24 Maret 2024.
Dalam agenda itu, Solihin sengaja mengundang Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena terkait bantuan yang sifatnya sosial hanya diperuntukkan warga berlatar belakang kurang mampu. Dan kriterianya telah ditentukan berdasarkan aturan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
BACA JUGA:Reses, Mardiyanti Diminta Maju Pilwakot, Begini Tanggapannya
BACA JUGA: Perti Fokus Pendidikan dan Dakwah, Ini yang Diharapkan Gubernur Bengkulu
"Artinya, ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan pemerintah kota. Tadi kita minta agar akurasi data ini bisa lebih divalidasikan kembali, jangan sampai bantuan itu salah sasaran," ungkap Solihin yang juga sebagai Ketua Bapemperda DPRD kota ini.
Disisi lain, masyarakat juga memahami data kesejahteraan sosial ini terus bergerak. Secara berkala dilakukan pembaharuan berdasarkan standar perekonomian masyarakat saat itu. Tak sampai disitu, dalam reses yang dihadiri 100 orang peserta ini juga mempertanyakan program inovasi lainnya. Sekaligus meminta sosialisasi/publikasi dilakukan lebih masif lagi. Jangan sampai sejumlah anggaran telah digunakan untuk membuat program, namun program itu tidak berjalan dengan baik karena tidak diketahui oleh masyarakat.
"Hasil reses ini menjadi masukkan bagi pemerintah kota beserta perangkat daerahnya untuk bersosialisasi karena dinilai masih sangat kurang. Misalnya ada perubahan pola asessement BPJS, atau program PKH, Pendidikan gratis dan lain sebagainya," tandas Solihin.
Ia juga berharap agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang memiliki tupoksi penyebarluasan informasi ke masyarakat ini dapat dimaksimalkan lagi.
BACA JUGA: Tekan Inflasi, Pemkot Diapresiasi Kemendagri, Ini Program Konkret Pemda Kota Bengkulu
"Kalau Dinas Sosial ini sebenarnya sudah total menjalankan tugas. Nah, masalah sosialisasi/publikasi mungkin bisa digencarkan lagi melalui Kominfo. Jangan sekedar penghargaan saja yang diekspose," pungkas Solihin. (Medi Karya Saputra)