Caleg Terpilih Wajib Mundur Jika Maju Pilkada 2024, Begini Pernyataan DPR dan KPU RI

Reporter: Dendi |

Editor: Dendi |

Rabu , 15 May 2024 - 21:52

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menegaskan caleg terpilih wajib mundur jika maju pada Pilkada 2024. -Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Ia mengatakan para caleg DPR, DPD, dan DPRD terpilih harus mengajukan surat pengunduran diri jika maju di Pilkada Serentak 2024. Hal

Sebelumnya, Hasyim sempat mengatakan bahwa caleg terpilih tak usah mundur jika maju Pilkada 2024.

"Di UU Pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan dari jabatannya. Ini bagi anggota. Namun bagi calon terpilih yang belum dilantik maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik," ujar Hasyim.

"Jadi, kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang bersangkutan didaftarkan parpol sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri," sambungnya.

Hasyim menjelaskan, syarat atau dokumen yang diperlukan adalah menyerahkan dokumen berupa pengajuan pengunduran diri paling lambat lima hari setelah penetapan paslon di Pilkada 2024.

Berikutnya adalah adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut. Untuk dokumen ketiga berupa surat keterangan bahwa surat pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

"Kalau di dalam tahapan Pilkada, pendaftaran calon itu dilaksanakan tanggal 27-29 Agustus tahun 2024, lalu dilakukan penelitian administrasi verifikasi, dan kemudian pada akhirnya ditetapkan sebagai paslon peserta pilkada pada tanggal 22 September 2024," papar Hasyim.

Menurut Hasyim, langkah tersebut perlu ditempuh seseorang apakah dirinya ingin menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota DPR, DPRD, atau DPD.

Terkait pernyataannya yang menyebutkan tak perlu mundur, ini menimbulkan perdebatan. Sebab, berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024, KPU diminta mempersyaratkan caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bahwa ia bersedia mundur jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota dewan. Adapun caleg DPR dan DPD RI terpilih hasil Pileg 2024 sedianya dilantik serentak pada 1 Oktober 2024, tepat pada akhir masa jabatan anggota DPR dan DPD RI periode sebelumnya.

KPU membuka tafsir bahwa frasa "jika telah dilantik secara resmi" ini memungkinkan caleg terpilih tidak hadir pelantikan anggota dewan pada jadwal yang ditentukan, sehingga dirinya tak perlu mundur karena masih mencoba peruntungan di Pilkada 2024.

"Caleg dicalonkan oleh parpol. Calon kepala daerah dicalonkan oleh parpol. Bagaimana bila parpol mengajukan surat yang menginformasikan bahwa calon terpilih belum dapat hadir pelantikan (pengucapan sumpah janji)?" ujar Hasyim.

"Bila pada 1 Oktober 2024 belum dilantik, maka status (yang bersangkutan) masih sebagai calon terpilih (sehingga tak perlu mundur jika maju Pilkada 2024). Lha, kan, belum dilantik dan menjabat, lalu mundur dari jabatan apa," pungkasnya.(*)

caleg terpilih wajib mundur jika maju pilkada 2024, begini pernyataan dpr dan kpu ri                            harianbengkuluekspress.id - komisi ii dpr ri menggelar rapet kerja (raker) dengan kpu, bawaslu, dkpp, dan pemerintah terkait persiapan dan progres pelaksanaan tahapan pilkada 2024, rabu, 15 mei 2024.
dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pengunduran diri caleg terpilih dprd kabupaten/kota dan provinsi maupun dpr ri yang maju pada pilkada 2024.
ketua komisi ii dpr ri, ahmad doli kurnia berpandangan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus mengundurkan diri jika ingin menjadi kontestan di pilkada 2024.
hal itu sebagaimana tertuang dalam peraturan kpu (pkpu) nomor 2/2024 tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
“tidak ada frasa bersedia, wajib, atau harus gitu, pokoknya poin e itu mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota dpr,” kata ahmad doli. 
ia menjelaskan, persoalan ini perlu dibahas bersama agar tidak ada polemik, mengingat saat ini tahapan pilkada sudah dimulai. 
“supaya tidak ada lagi polemik, jadi harus sudah sampaikan pengunduran diri sebagai calon anggota dpr ri pada saat ditetapkannya sebagai bakal calon atau calon ya, itu pada tanggal 22 september," kata doli.
baca juga:peduli bencana sumbar, gubernur bengkulu serahkan bantuan tunai, segini jumlahnya
baca juga:warga kecewa dengan dinkes, ini masalahnya
atas dasar itu, wakil ketua umum partai golkar ini menilai perlu merumuskan pkpu tentang pilkada antara komisi ii dpr bersama penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait.
“makanya kita rumuskan, mereka harus bisa menyampaikan pengunduran diri 45 hari sebelum masa pendaftaran, nah jadi itu beberapa yang krusial dalam pkpu ya,” pungkas doli.
untuk diketahui, caleg terpilih pada pemilu 2024 akan dilantik 1 oktober 2024. sementara pelantikan anggota dprd berbeda-beda waktunya karena akan disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota dprd. baik anggota dprd provinsi maupun anggota dprd kabupaten/kota.
merujuk pada peraturan kpu nomor 2/2024 disebutkan bahwa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dilangsungkan pada 27-29 agustus 2024, penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 september 2024 hingga pelaksanaan kampanye dimulai pada 25 september hingga 23 november 2024. 
hal senada juga disampaikan ketua komisi pemilihan umum (kpu), hasyim asy'ari dalam rapat tersebut. 
ia mengatakan para caleg dpr, dpd, dan dprd terpilih harus mengajukan surat pengunduran diri jika maju di pilkada serentak 2024. hal 
sebelumnya, hasyim sempat mengatakan bahwa caleg terpilih tak usah mundur jika maju pilkada 2024.  
"di uu pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota dpr, dpd, dan dprd provinsi dan kabupaten/kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan dari jabatannya. ini bagi anggota. namun bagi calon terpilih yang belum dilantik maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota dpr, dpd, atau dprd tetapi belum dilantik," ujar hasyim. 
"jadi, kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. maka apabila yang bersangkutan didaftarkan parpol sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri," sambungnya. 
hasyim menjelaskan, syarat atau dokumen yang diperlukan adalah menyerahkan dokumen berupa pengajuan pengunduran diri paling lambat lima hari setelah penetapan paslon di pilkada 2024. 
berikutnya adalah adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut. untuk dokumen ketiga berupa surat keterangan bahwa surat pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. 
"kalau di dalam tahapan pilkada, pendaftaran calon itu dilaksanakan tanggal 27-29 agustus tahun 2024, lalu dilakukan penelitian administrasi verifikasi, dan kemudian pada akhirnya ditetapkan sebagai paslon peserta pilkada pada tanggal 22 september 2024," papar hasyim. 
menurut hasyim, langkah tersebut perlu ditempuh seseorang apakah dirinya ingin menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota dpr, dprd, atau dpd. 
terkait pernyataannya yang menyebutkan tak perlu mundur, ini menimbulkan perdebatan. sebab, berdasarkan pertimbangan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 12/puu-xxii/2024, kpu diminta mempersyaratkan caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bahwa ia bersedia mundur jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota dewan. adapun caleg dpr dan dpd ri terpilih hasil pileg 2024 sedianya dilantik serentak pada 1 oktober 2024, tepat pada akhir masa jabatan anggota dpr dan dpd ri periode sebelumnya. 
kpu membuka tafsir bahwa frasa "jika telah dilantik secara resmi" ini memungkinkan caleg terpilih tidak hadir pelantikan anggota dewan pada jadwal yang ditentukan, sehingga dirinya tak perlu mundur karena masih mencoba peruntungan di pilkada 2024. 
"caleg dicalonkan oleh parpol. calon kepala daerah dicalonkan oleh parpol. bagaimana bila parpol mengajukan surat yang menginformasikan bahwa calon terpilih belum dapat hadir pelantikan (pengucapan sumpah janji)?" ujar hasyim. 
"bila pada 1 oktober 2024 belum dilantik, maka status (yang bersangkutan) masih sebagai calon terpilih (sehingga tak perlu mundur jika maju pilkada 2024). lha, kan, belum dilantik dan menjabat, lalu mundur dari jabatan apa," pungkasnya.(*)