Pemkab Benteng Pertanyakan DBH Pemprov, Kata Sekda Tunggu Anggaran

Reporter: Bakti dan Eko |

Editor: Haijir |

Jumat , 03 Jan 2025 - 22:15

Kepala BKD Benteng, Lili Trianti SSos--

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng) mempertanyakan dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun 2024. Pasalnya, meski telah memasuki awal tahun 2025, DBH dari Pemprov Bengkulu tak kunjung disalurkan ke kas daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

"Kami pertanyakan kemana dana bagi hasil (DBH) tahun 2024? Dana tersebut merupakan hak Kabupaten/Kota," ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Benteng, Lili Trianti SSos, didampingi Kabid Pendapatan, Dessy Aprianti SH.

Disampaikan Lili, tak disalurkannnya DBH tahun 2024 memberikan dampak besar bagi Pemda Benteng. Akibatnya, Pemda Benteng tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Benteng. Baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ini.

Dimulai dari pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS, makan dan minum, perjalanan dinas (Perjadin) serta kegiatan yang telah diselesaikan oleh pihak ketiga.

"Akibat DBH 2024 tak disalurkan, kegiatan ditahun 2024 tak bisa terbayarkan dan menjadi hutang Pemda Benteng," imbuh Lili.

Sebelumnya, terang Lili, Pemda Benteng telah berupaya memperjuangkan DBH agar dapat disalurkan pada akhir tahun 2024. Pemda Benteng telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemprov Bengkulu.

Baik itu melalui pesan singkat Whatsaap (Wa), via telepon, bersurat secara resmi hingga pertemuan secara langsung dengan Plh Sekda Provinsi Bengkulu.

"Saat ditemui, Sekda memberikan jawaban agar Pemda Benteng menunggu. Namun, hingga 31 Desember 2024 tak kunjung disalurkan," paparnya.

Sejauh ini, ungkap Lili, BKD Benteng masih melakukan perekapan terhadap SPM atau pengajuann pembayaran dari seluruh OPD. Total pengajuan seluruh OPD nanti akan disampaikan ke Pj Bupati melalui Pj Sekda Benteng dan menunggu arahan selanjutnya.

"Seluruh SPM nanti akan kami sampaikan juga ke Inspektorat Benteng untuk direview. Setelah itu, disampaikan ke Bagian Hukum untuk dapat ditetapkan sebagai SK surat pengakuan hutang (SPH)," jelasnya.

Ditanya tentang waktu dan teknis pembayaran hutang tahun 2024, Lili masih belum bisa memberikan jawaban secara pasti. Yang jelas, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pj Sekda Benteng selaku Ketua TAPD.

pemkab benteng pertanyakan dbh pemprov, kata sekda tunggu anggaran                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah (benteng) mempertanyakan dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah provinsi (pemprov)  bengkulu tahun 2024.  pasalnya, meski telah memasuki awal tahun 2025, dbh dari pemprov bengkulu tak kunjung disalurkan ke kas daerah kabupaten bengkulu tengah (benteng).
"kami pertanyakan kemana dana bagi hasil (dbh) tahun 2024? dana tersebut merupakan hak kabupaten/kota," ungkap kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten benteng, lili trianti ssos, didampingi kabid pendapatan, dessy aprianti sh.
disampaikan lili, tak disalurkannnya dbh tahun 2024 memberikan dampak besar bagi pemda benteng. akibatnya, pemda benteng tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran dari seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemda benteng. baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ini.
dimulai dari pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) pns, makan dan minum, perjalanan dinas (perjadin) serta kegiatan yang telah diselesaikan oleh pihak ketiga.
baca juga:produksi padi anjlok, pemerintah lakukan langkah ini
baca juga:tertipu suami siri, ibu muda merugi puluhan juta
"akibat dbh 2024 tak disalurkan, kegiatan ditahun 2024 tak bisa terbayarkan dan menjadi hutang pemda benteng," imbuh lili.
sebelumnya, terang lili, pemda benteng telah berupaya memperjuangkan dbh agar dapat disalurkan pada akhir tahun 2024. pemda benteng telah melakukan koordinasi secara intensif dengan pemprov bengkulu.
baik itu melalui pesan singkat whatsaap (wa), via telepon, bersurat secara resmi hingga pertemuan secara langsung dengan plh sekda provinsi bengkulu.
"saat ditemui, sekda memberikan jawaban agar pemda benteng menunggu. namun, hingga 31 desember 2024 tak kunjung disalurkan," paparnya.
sejauh ini, ungkap lili, bkd benteng masih melakukan perekapan terhadap spm atau pengajuann pembayaran dari seluruh opd. total pengajuan seluruh opd nanti akan disampaikan ke pj bupati melalui pj sekda benteng dan menunggu arahan selanjutnya.
baca juga:rumah dibobol, motor hingga perhiasan raib
"seluruh spm nanti akan kami sampaikan juga ke inspektorat benteng untuk direview. setelah itu, disampaikan ke bagian hukum untuk dapat ditetapkan sebagai sk surat pengakuan hutang (sph)," jelasnya.
ditanya tentang waktu dan teknis pembayaran hutang tahun 2024, lili masih belum bisa memberikan jawaban secara pasti. yang jelas, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pj sekda benteng selaku ketua tapd.
"kami berharap agar pemprov dapat segera menyalurkan dbh. pembayaran hutang disesuaikan dengan kemampuan keuangan," pungkasnya.
diketahui, dbh pemprov untuk pemda benteng berasal dari beberapa sumber pad. diantaranya, pajak kendaraan bermotor (pkb), pajak air permukaan, pajak rokok dan bea balik nama kendaraan bermotor.
"berdasarkan sk gubernur, dbh dari pemprov triwulan i-iii lebih kurang sebesar rp 22 miliar. sebagian besar belum disalurkan ke pemda benteng," pungkasnya.
baca juga: telkomsel hadirkan promo paket netflix 
dbh tunggu anggaran
pencairan dana bagi hasil (dbh)  pemerintah kabupaten/kota triwulan ke tiga dan empat tahun 2024, oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu masih belum bisa dicairkan. pasalnya, pemprov sedang terjadi defisit anggaran untuk merealisasikan dbh ke kabupaten/kota.
pelaksana harian (plh) sekda provinsi bengkulu dr haryadi spd msi mengatakan, pemprov sedang menunggu keuangan daerah stabil terlebih dahulu. setelah itu baru akan dibayarkan.  "menunggu ada danya, baru direalisasikan," terang haryadi, jumat 3 januari 2025.
haryadi mengatakan, belum dibayarkan dbh itu terjadi karena faktor keuangan. maka pihaknya meminta pemda kabupaten/kota untuk bersabar, menunggu dbh itu bisa dicairkan.
"karena ada situasi keuangan kita belum memungkinkan. maka sementara waktu belum dicairkan dulu," tuturnya.
haryadi menegaskan, pemprov bengkulu tetap berkomitmen untuk membayarkan dbh tersebut ke kabupaten/kota. hanya saja,  ketika anggaranya telah siap, maka dbh akan segera direalisasikan.
"jadi tunggu dulu, dananya siap," beber haryadi.
 
sementara itu,  anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu edwar samsi meminta, agar pemprov bisa segera membayarkan dbh tersebut ke kabupaten/kota. sebab, pemda kabupaten/kota telah menunggu anggaran itu dibayarkan.
"kita minta itu segera dibayarkan," terang edwar.
dijelaskannya, dbh itu, sangat krusial bagi kabupaten/kota. sebab, dalam menyusun anggaran awal dan perubahan akan sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan.
"jika dbh tidak segera dibayarkan pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024, maka banyak kegiatan pembangunan  di kabupaten/kota terancam tidak dapat dilaksanakan," tuturnya.
keterlambatan pembayaran dbh itu, menurut edwar tidak hanya menghambat program pembangunan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi di daerah. sebab, tidak dibayarkan dbh itu, akan berdampak pada tunjangan dan penghasilan pegawai. tentunya, ikut berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
"termasuk tunjangan dan penghasilan di kabupaten/kota juga akan ikut terganggu," tutupnya. 
baca juga:puncak arus balik, po san siap beri layanan terbaik
pad pajak lampaui target
di sisi lain, kepala bkd benteng, lili trianti ssos menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak daerah di kabupaten benteng berhasil melampaui target.  target penerimaan pajak daerah tahun 2024 telah ditetapkan sebesar rp 19.290.554.212 telah terpenuhi.
disampaikan lili, penerimaan pajak di kabupaten benteng bersumber dari beberapa sektor.
meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan pln, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak mineral.
lalu, penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (pbb) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb).  "kami selaku pemungut pajak telah berhasil memenuhi target realisasi pajak daerah tahun 2024," demikian lili. (bakti/eko)