Pemecatan Ketua MK Tak Berpengaruh, Gibran Tetap Melenggang

Reporter: - |

Editor: Dendy Supriadi |

Selasa , 07 Nov 2023 - 22:09

IST/BE - Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie memutuskan memecat Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (7/11). --

pemecatan ketua mk tak berpengaruh, gibran tetap melenggang                            jakart, be - majelis kehormatan mahkamah konsitusi (mkmk) memberhentikan anwar usman dari jabatannya sebagai ketua mahkamah konstitusi dengan tidak hormat. 
keputusan tersebut dibacakan ketua mkmk, prof jimly asshiddiqie dalam sidang atas tuntutan yang disampaikan oleh denny idrayana dan beberapa pihak lainnya, selasa (7/11). 
jimly mengungkapkan bahwa anwas usman terbukti melakukan melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim. setelah anwar usman dipecat, mk diminta melakukan pemilihan ketua mk yang baru dalam 2x24 jam sejak putusan tersebut dibacakan.
anwar usman ditengarai terbukti bersalah dalam memutuskan perkara nomor 90/puu-xxi/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres.
meskipun anwar usman diberhentikan sebagai ketua mk namun, mkmk tidak dapat mengubah putusan mk yang telah dikeluarkan. dengan demikian, status putra presiden jokowi, gibran rakabuming raka tidak berubah, ia tetap berstatus sebagai bakal cawapres prabowo subianto untuk pilres 2024. 
“mkmk tidak dapat menilai putusan mk, untuk itu nantinya jika ingin merubah putusan tersebut maka harus ada putusan revisi yang dibuat oleh mk sendiri,” papar jimly seperti dikutip disway.id, selasa (7/11).
namun, putusan mk yang baru tersebut tidak bisa diberlakukan untuk pemilu 2024, melainkan untuk pemilu 2029. 
hal ini dikarenakan jadwal pemilu 2024 sudah dekat, sehingga dikhawatirkan bisa menganggu tahapan pemilu.
pakar komunikasi politik dan pengamat politik, prof tjipta lesmana mengatakan mkmk tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan mk tersebut.
menurutnya, mkmk hanya bisa menilai prilaku hakim melalui keputusan-keputusan yang dibuatnya. 
 
9 hakim disanksi
 
selain memberhantikan anwar usam,  majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk) juga menjatuhkan sanksi untuk 9 hakim mk. 
putusan tersebut dibacakan langsung oleh ketua mkmk, jimly asshiddiqie saat membacakan putusan nomor 5/mkmk/l/2023. 
 jimly melanjutkan bahwa nanti hakim terlapor tersebut akan dijatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif. 
"para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggatan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sapta karsa hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan. dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor," ujar jimly asshiddiqie. 
jimly menyebutkan bahwa putusan nomor 5/mkmk/l/2023 merupakan putusan yang bersifat kolektif karena telah melaporkan 9 hakim secara langsung. 
adapun pelapor dalam putusan tersebut, yaitu perhimpunan hukum dan ham yulius ibrani, tim advokasi peduli hukum indoensia (tapp) johan imanuel, advokat pengawal konstitusi marteen siwabesi, perhimpunan pemuda madani furqon jurdi, alamsyah hanafiah dan tim. 
kelima pelapor tersebut mengajukan laporan terhadap enam hakim konstitusi, yaitu manahan sitompul, enny nurbaningsih, suhartoyo, wahiduddin adams, daniel yusmic, guntur hamzah.
"enam hakim terlapor dalam putusan ini, sedangkan 3 hakim terlapor lainnya tersebar di 3 putusan lainnya," kata jimly asshiddiqie. 
"tapi secara bersama-sama bersembilan hakim konstitusi dilaporkan oleh saudara-saudara ini untuk dinilai satu persatu," sambungnya. 
sebelumnya, ketua mahkamah konstitusi (mk) anwar usman dan para hakim mk telah menjalani serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis kehormatan mahkamah kontitusi (mkmk). 
hasilnya, anwar usman yang juga merupakan paman cawapres gibran rakabuming raka itu diberhentikan dengan tidak hormat. 
anwar usman menjadi hakim mk yang terbanyak dilaporkan yakni mencapai 21 laporan. jimly asshiddiqie membenarkan adanya 21 laporan terhadap anwar usman.
anwar usman sendiri telah diperiksa mkmk pada selasa 31 oktober 2023 lalu di gedung ii mk.
hakim anwar usman diperiksa atas laporan masyarakat terhadap putusan mk perkara nomor 90/puu-xxi/2023.
ia langsung diperiksa secara tertutup oleh tiga anggota mkmk, yaitu jimly asshiddiqie, wahiduddin adams, dan bintan r. saragih.
mkmk diketahui telah menuntaskan rapat finalisasi putusan pada 5 november 2023 lalu.
rapat diikuti tiga anggota mkmk, wahiduddin adams, ketua mmmk prof jimly asshiddiqie, dan pakar hukum prof bintan saragih. 
mkmk juga melengkapi keterangan dengan menyertakan bukti. salah satunya rekaman kamera pengawas atau cctv di gedung mk.
selain ity, menurut jimly, mkmk juga menemukan sebelas persoalan yang dilaporkan (grafis).  
jimly berharap putusan mkmk bisa memberikan solusi terbaik terhadap demokrasi di indonesia. dia juga memastikan putusan mkmk adalah langkah terbaik untuk menemukan solusi yang adil dan berkeadilan. (*) 
 
 
11 laporan ke mkmk: 
 
1. soal hakim yang tidak mengundurkan diri dari perkara yang ada hubungan keluarga di dalamnya. 
 
2. hakim konstitusi juga dilaporkan karena berbicara di ruang publik terkait dengan substansi materi perkara yang sedang diperiksa. 
 
3. hakim mengungkapkan dissenting opinion atau perbedaan pendapat terkait dengan substansi materi perkara yang sedang diperiksa dengan membubuhkan keluh kesah internal. 
 
4. hakim konstitusi dianggap melanggar kode etik karena membicarakan permasalahan internal kepada pihak luar sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada mk. 
 
5. dilaporkan karena dinilai melanggar prosedur registrasi yang diduga atas perintah ketua mk anwar usman. 
 
6. laporan soal pembentukan mkmk yang dianggap lambat, padahal sudah diperintahkan oleh undang-undang. 
 
7. laporan soal mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai kacau. 
 
8. dianggap dijadikan alat politik praktis. 
 
9. dilaporkan karena permasalahan internal dinilai bocor dan diketahui oleh pihak luar. 
 
10. hakim konstitusi diduga melakukan kebohongan terkait dengan ketidakhadirannya dalam rapat permusyawaratan hakim (rph) perkara nomor 29-51-55/puu-xxi/2023. 
 
11. persoalan pembiaran memutus perkara yang diduga berkaitan dengan kepentingan anggota keluarga hakim.