Kabar Gembira! Perwal BPHTB Dicabut, Pj Wali Kota Bengkulu Juga Hapus Piutang PBB

Reporter: Medi |

Editor: Dendi |

Rabu , 12 Jun 2024 - 21:37

Pj Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi didampingi Kepala Bapenda, Nurlia Dewi dan Pj Sekda, Eko Agusrianto menyampaikan kebijakan pencabutan Perwal BPHTB dan penghapusan piutang PBB ke awak media, Rabu, 12 Juni 2024. -MEDI/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Pj Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi secara resmi mencabut Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB).

Dengan dicabutnya Perwal tersebut, maka Pemerintah Kota Bengkulu mengembalikan penghitungan BPHTB berdasarkan harga transaksi jual beli, nilai pasar dan nilai jual objek tanah (NJOP) yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2024.

"Setelah kita evaluasi ternyata banyak keluhan masyarakat terhadap Perwal BPHTB itu, karena penghitungannya cukup tinggi sehingga masyarakat malas untuk membayar BPHTB," ujar Arif Gunadi kepada BE di ruang kerjanya di dampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah, Nurlia Dewi, Rabu 12 Juni 2024.

Diketahui, Perwal nomor 43 tahun 2019 yang sangat memberatkan masyarakat tersebut penghitungannya berdasarkan zona nilai tanah (ZNT) yang dikeluarkan diera kepemimpinan Wali Kota Helmi Hasan.

Alih-alih ingin meningkatkan pendapatan pajak, Perwal itu justru membuat capaian pendapatan dari sektor BPHTB dari tahun ke tahun tidak maksimal.

Masyarakat yang sudah membeli tanah dan bangunan banyak yang enggan melakukan balik nama karena biayanya sangat tinggi.

"Kita sudah berdiskusi dengan seluruh stakeholder, termasuk tokoh masyarakat, maka hari ini Perwal 43 tahun 2019 akan kita cabut. Dan kembali ke Perwal yang lama," ucap Arif.

Arif menyampaikan, dengan dicabutnya Perwal nomor 43 itu diharapkan masyarakat akan mampu membayarkan BPHTB yang selama ini memang belum dibayarkan.

"Saya harap masyarakat terbantu dengan pencabutan Perwal itu. Dan berdampak positif terhadap capaian pendapatan asli daerah," harapnya.

Disisi lain, Arif Gunadi juga mengumumkan pemutihan atau penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kebijakan ini diambil karena piutang PBB yang terus membengkak. Hasil evaluasi terakhir jumlah piutang ini Rp 119 miliar.

"Masih banyak yang menunggak ada yang 15 tahun tidak bayar PBB, sehingga piutang itu semakin meningkat. Maka kita ambil kebijakan untuk diadakan pemutihan," kata Arif.

kabar gembira! perwal bphtb dicabut, pj wali kota bengkulu juga hapus piutang pbb                            harianbengkuluekspress.id - pj wali kota bengkulu, arif gunadi secara resmi mencabut peraturan wali kota (perwal) nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah bangunan (bphtb). 
dengan dicabutnya perwal tersebut, maka pemerintah kota bengkulu mengembalikan penghitungan bphtb berdasarkan harga transaksi jual beli, nilai pasar dan nilai jual objek tanah (njop) yang telah tercantum dalam peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2024. 
"setelah kita evaluasi ternyata banyak keluhan masyarakat terhadap perwal bphtb itu, karena penghitungannya cukup tinggi sehingga masyarakat malas untuk membayar bphtb," ujar arif gunadi kepada be di ruang kerjanya di dampingi kepala badan pendapatan daerah, nurlia dewi, rabu 12 juni 2024. 
diketahui, perwal nomor 43 tahun 2019 yang sangat memberatkan masyarakat tersebut penghitungannya berdasarkan zona nilai tanah (znt) yang dikeluarkan diera kepemimpinan wali kota helmi hasan. 
baca juga:pj wali kota nilai kinerja asn, ini pesannya saat apel gabungan 
baca juga:meresahkan, warem di 2 desa ini dibongkar
alih-alih ingin meningkatkan pendapatan pajak, perwal itu justru membuat capaian pendapatan dari sektor bphtb dari tahun ke tahun tidak maksimal. 
masyarakat yang sudah membeli tanah dan bangunan banyak yang enggan melakukan balik nama karena biayanya sangat tinggi. 
"kita sudah berdiskusi dengan seluruh stakeholder, termasuk tokoh masyarakat, maka hari ini perwal 43 tahun 2019 akan kita cabut. dan kembali ke perwal yang lama," ucap arif. 
arif menyampaikan, dengan dicabutnya perwal nomor 43 itu diharapkan masyarakat akan mampu membayarkan bphtb yang selama ini memang belum dibayarkan. 
"saya harap masyarakat terbantu dengan pencabutan perwal itu. dan berdampak positif terhadap capaian pendapatan asli daerah," harapnya. 
disisi lain, arif gunadi juga mengumumkan pemutihan atau penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan (pbb). 
kebijakan ini diambil karena piutang pbb yang terus membengkak. hasil evaluasi terakhir jumlah piutang ini rp 119 miliar. 
"masih banyak yang menunggak ada yang 15 tahun tidak bayar pbb, sehingga piutang itu semakin meningkat. maka kita ambil kebijakan untuk diadakan pemutihan," kata arif. 
adapun besaran piutang yang dihapuskan/diputihkan sebesar rp 83,4 miliar dengan rincian rp 56 miliar pokok pbb, dan rp 27 miliar denda yang bersumber dari 109.710 wajib pajak.
arif menjelaskan, kriteria yang dihapuskan piutang pbb adalah tahun 2018 ke bawah. sedangkan 2019 ke atas maka tunggakan masih harus dilunasi oleh masyarakat. 
"artinya yang sudah puluhan tahun menunggak, bisa dikurangi saja dengan cukup membayar mulai dari 2019 ke atas. sedangkan piutang tahun 2018 di bawah akan kita hapuskan," beber arif. 
kebijakan pj wali kota arif gunadi tersebut akan meringankan beban masyarakat terhadap piutang pajak pbb. dan ia mengimbau agar masyarakat memanfaatkan kesempatan ini, dengan melunasinya di tahun 2024 agar tidak terjadi tunggakan baru lagi. 
"masyarakat silahkan membayar pbb melalui loket bapenda, manfaatkan program pemutihan ini, dan pajak yang masyarakat bayarkan itu menjadi sumber pemerintah kota bengkulu untuk melakukan pembangunan daerah," pungkasnya. (805)