Perlu Diwaspadai, JPPI Ungkap Kecurangan-kecurangan Dalam PPDB

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Kamis , 20 Jun 2024 - 15:21

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji-istimewa/bengkuluekspress-

"Jalur gratifikasi ini bisa menyusup ke jalur zonasi maupun jalur prestasi. Misalnya, jarak zonasi dapat diatur oleh sekolah. Nah, kalau bapak/ibu berani bayar sekoan maka kita usahakan paspengumuman nama anak bapak/ibu keluar, Tapi kalau bapak/ibu enggak bisa bayar ya enggap ada jaminan untuk kami. Ya terima saja kalau misalnya tidak lulus, " ujar Ubaid menirukan tawaran pejabat tinggi pendidik.

Tidak berhenti disana, jalur lain bisa melalui jasa titipan lewat guru, jalur komite sekolah, atau pihak luar yang kerap membuat orang tua tertipu, serta jatah kursi dari orang dalam.

Ubaid menegaskan praktik itu dikarenakan tidak ada jaminan dari pemerintah agar setiap anak bisa mendapatkan haknya untuk sekolah.

Ia menyebutkan, Pemerintah harus fokus dalam meningkatkan mutu sekolah sehingga memiliki mutu dan kualitas yang sama. Pentingnya pemerataan mutu pendidikan agar tidak ada lagi diskriminasi antar sekolah negeri dan swasta, tandasnya. (**)

perlu diwaspadai, jppi ungkap kecurangan-kecurangan  dalam ppdb                             harianbengkuluekspress.id-  pendaftaran penerimaan peserta didik baru di sejumlah daerah sedang berlangsung. 
kendati dalam pelaksanaannya ppdb diterapkan dengan sistem online, namun masih rawan berbagai praktik kecurangan. 
jaringan pemantau pendidikan indonesia (jppi) mengungkap  berbagai kecurangan yang kerap muncul  saat ppdb berlangsung dan perlu diwaspadai. 
" praktik grartisikasi pada ppdb akan terus berlangsung jika sistem zonasi tidak diubah, hal ini disebabkan oleh tiadk adanya perubahan sistem sejak tahun 2021, " ungkap koordinator nasional jppi, ubaid matraji. 
kecurangan  itu dapat terjadi di semua jalur ppdb, termasuk jalur prestasi, afirmasi dan zonasi.  
dijelaskannya, praktik kecurangan itu  bisa berupa bentuk gratifikasi di semua jalur. 
baca juga:rentan kecurangan, dprd bengkulu buka posko pengaduan ppdb 
baca juga:daftar ppdb smk, siswa dari luar daerah wajib pindah rayon, disini lokasinya 
"ada jual beli kursi, penggunaan kartu keluarga palsu untuk memanipulasi jalur zonasi. sertifikat abal-abal untuk jalur prestasi, titipan dari dinas serta pemalsuan status kemiskinan untuk jalur afirmasi." ungkapnya. 
dari empat jalur dalam ppdb, jppi mencatat jalur prestasi sebagai salah satu jalur yang paling rawan kecurangan, karena verifikasi dokumen tidak transparan  bahkan ada sertifikat prestasi yang tidak diakui. 
kecurangan saat ppdb dapat melalui jalur jaringan kepala sekolah. berdasarkan cerita  yang didapat dari walimurid.
beberapa kepala sekolah mengumpulkan data dan menunjukkan kepada walimurid soal jumlah kursi di sekolah dengan pendaftar yang tidak imbang. kondisi ini membuat ada peserta yang tidak lulus. 
diperparah  adanya jalur gratifikasi yang tidak resmi namun banyak digunakan. sehingga  ada peserta yang tidak lulus. 
baca juga:ppdb bengkulu jenjang sma 2024, jalur prestasi, afirmasi dan pindah tugas dibuka 
baca juga:ombudsman dan inspektorat awasi ppdb, dinas dikbud kota bengkulu ingin pastikan ppdb jujur dan transparan 
"jalur gratifikasi ini bisa menyusup ke jalur zonasi maupun jalur prestasi. misalnya, jarak zonasi dapat diatur oleh sekolah. nah, kalau bapak/ibu berani bayar sekoan maka kita usahakan paspengumuman nama anak bapak/ibu keluar, tapi kalau bapak/ibu enggak bisa bayar ya enggap ada jaminan untuk kami. ya terima saja kalau misalnya tidak lulus, " ujar ubaid menirukan tawaran pejabat tinggi pendidik. 
tidak berhenti disana, jalur lain bisa melalui jasa titipan lewat guru, jalur komite sekolah, atau pihak luar yang kerap membuat orang tua tertipu, serta jatah kursi dari orang dalam. 
ubaid  menegaskan praktik itu dikarenakan tidak ada jaminan dari pemerintah agar setiap anak bisa mendapatkan haknya untuk sekolah. 
ia menyebutkan,  pemerintah harus fokus dalam meningkatkan mutu sekolah sehingga memiliki mutu dan kualitas yang sama. pentingnya pemerataan mutu pendidikan agar tidak ada lagi diskriminasi antar sekolah negeri dan swasta, tandasnya. (**)