PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Bukan Hanya Rohidin Mulus Maju Pilgub 2024, Gusnan Juga Mulus Maju Pilbup BS

Reporter: Renald |

Editor: Asrianto |

Rabu , 03 Jul 2024 - 13:47

PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Bukan Hanya Rohidin Mulus Maju Pilgub 2024, Gusnan Juga Bisa Mulus Maju Pilbup BS-istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id-Dengan keluarganya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Serta Walikota dan Wakil Walikota, telah resmi diterbitkan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024.

Bukan hanya Gubernur Bengkulu, Prof Dr H Rohidin Mersyah MMA bisa maju pada Pilgub 2024. Namun, Bupati Bengkulu Selatan (BS), Gusnan Mulyadi SE MM juga bisa mulus untuk maju pada Pemilihan Bupati (pilbup) BS 2024.

Sehingga, dipastikan akan terjadi persaingan sengit pada Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu terutama pada Pilgub dan Pilbup BS.

Sebab, setelah sebelumnya tidak diperhitungkan lantaran ada pihak-pihak yang mengatakan keduanya tidak bisa maju lagi karena telah 2 periode menjabat sebagai kepala daerah.

Namun, dengan keluarnya PKPU nomor 8 tersebut, keduanya dipastikan bisa maju lagi, dan Gusnan akan maju lagi sebagai calon Bupati BS untuk periode 2024-2029.

Hal itu dilihat dari pasal 19 PKPU nomor 8 tahun 2024. Adapun bunyi pasal 19, yaitu:

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;

b. masa jabatan yaitu:

1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau

2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;

pkpu nomor 8 tahun 2024, bukan hanya rohidin mulus maju pilgub 2024, gusnan juga mulus maju pilbup bs                            harianbengkuluekspress.id-dengan keluarganya peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota, telah resmi diterbitkan terhitung sejak tanggal 1 juli 2024.
bukan hanya gubernur bengkulu, prof dr h rohidin mersyah mma bisa maju pada pilgub 2024. namun, bupati bengkulu selatan (bs), gusnan mulyadi se mm juga bisa mulus untuk maju pada pemilihan bupati (pilbup) bs 2024.
sehingga, dipastikan akan terjadi persaingan sengit pada pilkada serentak di provinsi bengkulu terutama pada pilgub dan pilbup bs.
baca juga:pkpu pilkada 2024 keluar, rohidin melenggang ke pilgub bengkulu
baca juga:pkpu nomor 8 tahun 2024 keluar, langkah mulus rohidin mersyah maju pilgub 
sebab, setelah sebelumnya tidak diperhitungkan lantaran ada pihak-pihak yang mengatakan keduanya tidak bisa maju lagi karena telah 2 periode menjabat sebagai kepala daerah.
namun, dengan keluarnya pkpu nomor 8 tersebut, keduanya dipastikan bisa maju lagi, dan gusnan akan maju lagi sebagai calon bupati bs untuk periode 2024-2029.
hal itu dilihat dari pasal 19 pkpu nomor 8 tahun 2024. adapun bunyi pasal 19, yaitu:
syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan: 
a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota; 
b. masa jabatan yaitu: 
1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau 
2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun; 
c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara; 
d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi: 
baca juga:bank bca buka lowongan kerja terbaru, berikut syaratnya
baca juga:optimalkan kinerja instansi, biro humas lakukan evaluasi strategi komunikasi
1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 
2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 
3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan 
e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.
berdasarkan poin e diketahui jika penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. sedangkan ketika itu rohidin mersyah tidak dilantik sebagai plt. gubernur.
begitu juga dengan gusnan mulyadi se mm, jika dilihat dari poin e yang berbunyi penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. maka, sudah jelas jika gusnan mulyadi tetap bisa mencalonkan diri dan ikut bertarung lagi memperebutkan kursi bupati bs tahun ini.
mengingat, pada periode sebelumnya gusnan mulyadi mulai dilantik sebagian bupati bs definitif sisa masa jabatan 2016-2021 dilaksanakan pada, jumat 10 mei 2019.
artinya, pada periode tersebut gusnan mulyadi menjabat sebagai bupati bs definitif hanya selama lebih kurang 22 bulan atau lebih kurang 1 tahun 10 bulan.
sehingga, jika dilihat dari poin b tentang masa jabatan yaitu, selama 5 tahun penuh dan/atau paling singkat selama dua setengah tahun.
maka, gusnan mulyadi menjabat sebagai bupati belum sampai 2 kali dalam jabatan yang sama.
sementara itu, ketua kpu kabupaten bs, erina okriani disampaikan komisioner devisi teknis gusman heriyadi mengaku, pihaknya tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut.
mengingat, pkpu tersebut diterbitkan bukan untuk perseorangan saja. melainkan diterbitkan secara nasional. sehingga, berlakunya juga secara nasional.
"bukan rana kami soal itu (gusnan mulyadi bisa maju pilkada, red). pkpu itu diterbitkan untuk nasional bukan untuk provinsi bengkulu dan bengkulu selatan saja," kata gusman.
baca juga:kelapa bakar, ini khasiatnya bagi kesehatan
baca juga:ombudsman ri buka lowongan kerja, butuh 128 orang untuk posisi asisten, berikut syaratnya
menurut gusman, dari pasal 19 pkpu nomor 8 tersebut, sebetulnya masyarakat sudah dapat menebak dan memahami mengenai aturan pencalonan.
sementara itu, kpu tidak ada kewenangan untuk menjawab pertanyaan tersebut. apalagi, setelah pkpu ini turun, maka ke depannya akan ada tujuannya seperti surat petunjuk teknis (juknis).
"nah, biasanya di juknis nantinya akan lebih detail dan rinci mengenai syarat pencalonan tersebut. juknis yang lebih spesifik lagi," terang gusman. (renald)