Caleg Terpilih Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Terancam Tak Dilantik, Begini Pernyataan KPU Kaur

Reporter: Irul |

Editor: Dendi S |

Kamis , 01 Aug 2024 - 21:58

IST/BE - Tersangka korupsi pembangunan Pasar Inpres Bintuhan tahun 2022 digiring ke mobil tahanan, Rabu, 31 Juli 2024. --

Harianbengkuluekspress.id - Calon Anggota DPRD Kaur terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), SDR terancam batal dilantik jadi anggota DPRD Kaur periode 2024-2029.

Hal tersebut karena ia bersama 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Kaur dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Inpres di Kaur tahun 2022, Rabu, 31 Juli 2024.

Sejatinya SDR akan dilantik sebagai anggota DPRD Kaur pada tanggal 29 Agustus 2024 ini.

“Ini berpedoman dengan PKPU Nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan Paslon terpilih dijelaskan dalam pasal 49 ayat 4 berbunyi bahwa dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan,” kata Ketua KPU Kaur, Muklis Aryanto, SKom MM saat dikonfirmasi BE, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dikatakan Muklis, pihaknya akan menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada gubernur melalui bupati sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kejari Kaur dan KPU Provinsi Bengkulu terlebih dahulu.

"Tapi terkait aturan ini, kami akan koordinasi ke KPU Provinsi Bengkulu dan juga Kejari Kaur nanti hasil koordinasi akan kami tindak lanjuti," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKB Kabupaten Kaur, Didi Aprianto SIP ketika dikonfirmasi terkait dengan kadernya yang terjerat korupsi yang telah ditahan oleh Kejari Kaur itu, ia mengaku prihatin dan juga ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Terkait dengan Penggantian Antar Waktu (PAW), pihaknya akan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kita tentunya cukup prihatin, dan soal PAW kita belum bisa komentar banyak, intinya di sini kita tetap akan menunggu putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” singkatnya.

Terpisah, Sekda Kaur, Dr Drs Ersan Syafitri, MM ketika ditemui juga mengaku prihatin dengan ditetapkannya lima tersangka dimana tiga diantaranya merupakan ASN.

Ia mengatakan, Pemkab Kaur mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal ini Pemkab Kaur sendiri menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

caleg terpilih jadi tersangka dugaan korupsi terancam tak dilantik, begini pernyataan kpu kaur                            harianbengkuluekspress.id - calon anggota dprd kaur terpilih dari partai kebangkitan bangsa (pkb), sdr terancam batal dilantik jadi anggota dprd kaur periode 2024-2029. 
hal tersebut karena ia bersama 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kejari kaur dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pasar inpres di kaur tahun 2022, rabu, 31 juli 2024.
sejatinya sdr akan dilantik sebagai anggota dprd kaur pada tanggal 29 agustus 2024 ini.
“ini berpedoman dengan pkpu nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan paslon terpilih dijelaskan dalam pasal 49 ayat 4 berbunyi bahwa dalam hal terdapat calon terpilih anggota dprd kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, kpu menyampaikan usulan penundaan pelantikan,” kata ketua kpu kaur, muklis aryanto, skom mm saat dikonfirmasi be, kamis, 1 agustus 2024.
baca juga:caleg terpilih dan kadis ditetapkan tersangka dugaan korupsi, 2 asn dan 1 direktur cv ikut terlibat
baca juga:5 tsk korupsi pembangunan pasar inpres ditahan kejari kaur, rugikan negara rp 600 juta, begini modusnya
dikatakan muklis, pihaknya akan menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada gubernur melalui bupati sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
namun, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kejari kaur dan kpu provinsi bengkulu terlebih dahulu. 
"tapi terkait aturan ini, kami akan koordinasi ke kpu provinsi bengkulu dan juga kejari kaur nanti hasil koordinasi akan kami tindak lanjuti," terangnya.
sementara itu, ketua dpd pkb kabupaten kaur, didi aprianto sip ketika dikonfirmasi terkait dengan kadernya yang terjerat korupsi yang telah ditahan oleh kejari kaur itu, ia mengaku prihatin dan juga ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. 
terkait dengan penggantian antar waktu (paw), pihaknya akan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“kita tentunya cukup prihatin, dan soal paw kita belum bisa komentar banyak, intinya di sini kita tetap akan menunggu putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” singkatnya.
terpisah, sekda kaur, dr drs ersan syafitri, mm ketika ditemui juga mengaku prihatin dengan ditetapkannya lima tersangka dimana tiga diantaranya merupakan asn. 
ia mengatakan, pemkab kaur mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. dalam hal ini pemkab kaur sendiri menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
"tentunya ini kita serahkan sepenuhnya kepada aph dan kita cukup prihatin. juga kepada asn kita minta akan mematuhi tiga aturan. pertama, taati aturan yang ada, pahami tupoksi dan jalin koordinasi,” tandasnya.
sebagaimana diberitakan sebelumnya, politisi pkb ini ditetapkan sebagai tersangka bersama empat tersangka lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, rabu 31 juli 2024. 
kelimanya disangkakan melakukan korupsi pada pekerjaan belanja gedung dan bangunan dana alokasi khusus tugas pembantuan (dak tp) untuk diserahkan kepada pemerintah daerah (revitalisasi pasar raya inpres bintuhan) oleh dinas koperasi ukm perindustrian dan perdagangan kabupaten kaur tahun anggaran 2022. 
lima tersangka itu yakni berinisial ags selaku kepala dinas koperasi ukm perindustrian dan perdagangan kabupaten kaur tahun 2022, kemudian pnd selaku pejabat pembuat komitmen (ppk) di instansi tersebut, mld selaku direktur cv syb, kemudian sdr selaku peminjam perusahaan cv syb, dan thb selaku anggota pokja.
kasi pidsus kejari kaur, bobby muhammad ali akbar, sh menjelaskan dalam kasus posisi mereka yakni bahwa pada akhir tahun 2021, tersangka ags selaku kepala dinas koperasi ukm perindustrian dan perdagangan kabupaten kaur yang juga selaku kuasa pengguna anggaran (kpa) diduga melawan hukum meminta tersangka sdr untuk mengerjakan proyek pembangunan pasar inpres bintuhan, dengan komitmen fee 5% untuk tersangka ags.
kemudian sekira bulan april tahun 2022, pada saat tersangka sdr mendapatkan informasi bahwa tender akan dimulai,  sdr meminjam perusahaan tersangka mld yaitu cv syb dengan komitmen fee 1,5 persen dari nilai kontrak. 
karena tersangka sdr maupun mld tidak mampu menyusun dokumen penawaran, kemudian meminta tersangka thb membuat dokumen penawaran dengan data yang tidak sebenarnya yaitu terkait personel inti dan peralatan utama.
dalam proses tender, tersangka thb tidak melakukan evaluasi terhadap cv syb, melainkan hanya terhadap perusahaan penawar lainnya, sehingga dengan telah diaturnya tender sedemikian rupa dimenangkan cv syb dengan nilai kontrak rp2.676.687.000. 
kemudian dalam pengerjaan proyek tersebut tidak menggunakan material yang sesuai spesifikasi sehingga berdasarkan temuan ahli konstruksi dinyatakan gagal konstruksi sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan merugikan keuangan negara.
"para tersangka, kami lakukan penahanan selama 20 hari di rutan polres kaur dan rutan kelas iib bengkulu selatan, dugaan kerugian negara dalam kasus ini sekitar rp 600 juta," tandasnya.(618)