Dewan BU Minta Realisasi APBD-P Dipercepat, Berikut Alasannya

Harianbengkuluekspress.id - Awal Agustus 2024 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) telah melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian Nota Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2024, dan disetujui 7 fraksi DPRD Bengkulu Utara. 

Setelah tahapan itu, Pemkab Bengkulu Utara menyerahkan Ranperda tersebut ke Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk dilakukan evaluasi.

Dimana di APBD Perubahan tahun anggaran 2024 dijabarkan untuk pendapatan daerah sebesar Rp 1,4 triliun. 

Secara umum bertambah dari asumsi pendapatan daerah pada APBD murni tahun 2024 sebesar Rp 1,3 triliun. Kemudian Belanja daerah sebesar Rp 1,5 triliun bertambah dari asumsi awal belanja daerah pada APBD murni tahun 2023 sebesar Rp 1,443 triliun. 

BACA JUGA:Rohidin - Meriani Lanjutkan Bangun Bengkulu, Komitmen Tak Bebani Rakyat dengan Pajak Tinggi

BACA JUGA:Pelaku Pengeroyokan Ditangkap, Inu Keterangan Kapolsek Kampung Melayu Kota Bengkulu

Lalu, untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 106, 317 miliar bertambah dari asumsi awal pembiayaan daerah pad APBD murni tahun 2024 sebesar Rp 61,3 miliar.

Ketua DPRD BU Sonti Bakara SH menekan agar adanya percepatan realisasi APBD Perubahan 2024 yang tepat sasaran dan efisien. Hal ini menimbang adanya beberapa faktor, pertama mengingat terdapat 2 pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara akan dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada tanggal 2 September 2024 mendatang. 

Kemudian, perlu dilakukan percepatan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

"Ya, maka dari itu kita butuh percepatan realisasi APBD Perubahan 2024, selain adanya 2 orang pimpinan dewan yang akan dilantik menjadi DPRD Provinsi, ini juga agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih maksimal," ujar Sonti Bakara.

Ia berharap agar APBD Perubahan tahun 2024 dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang tepat sasaran dan efisien. Menurutnya, beberapa sektor prioritas yang perlu mendapatkan perhatian khusus antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. 

Peningkatan alokasi anggaran di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

"APBD Perubahan ini harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Politikus PDI Perjuangan tersebut, pihak DPRD Bengkulu Utara juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Karena pengawasan yang ketat dan pelaporan yang transparan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.