Dugaan Pungli Lurah Ditindaklanjuti Tim Saber Pungli, Korbannya Warga Buat Sertifikat PTSL

Reporter: Erick Voniker |

Editor: Zalmi Herawati |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 21:40

Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) sekaligus Wakapolres Lebong, Kompol Muliyadi MR SE SIK--

Dalam kesempatan ini juga, Muliyadi mengimbau kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif dengan melapor ke tim saber pungli jika melihat, mendengar ataupun mendapatkan langsung indikasi pungli yang terjadi ditengah masyarakat.

“Kami pastikan akan menindak para pelaku pungli di Kabupaten Lebong,” tutupnya.

Sebelumnya, Penjabat sementara (Pjs) Sekda Lebong, Donni Swabuana ST MSi mendukung penuh kepada APH untuk mengusut adanya dugaan pungli yang dilakukan Lurah Tes, karena jika pungli benar-benar dilakukan, maka itu tindakan pidana.

“Maka, harus dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan,” singaktnya.

Sebelumnya Lurah Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan, Erwantoni SPd diduga melakukan pungli kepada masyarakat dalam penerbitan sertifikat sebesar Rp 300-Rp 375 ribu yang mana jumlah sertfikat untuk Kelurahan Tes yang dikeluarkan sebanyak 135 sertifikat.

Sementara SKB 3 Menteri yaitu Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri dalam negeri (Mendagri) dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Desa Tertinggal, menyebutkan bahwa untuk batas biaya Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 2024, untuk katagori IV meliputi Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebesar Rp 200 ribu rupiah. (Erick Voniker)

dugaan pungli lurah ditindaklanjuti tim saber pungli, korbannya warga buat sertifikat ptsl                            harianbengkuluekspress.id – tim saber pungutan liar (pungli) kabupaten lebong, memastikan menindaklanjuti adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan lurah kelurahan tes, kecamatan lebong selatan, er spd, kepada masyarakat yang membuat sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap (ptsl) 2024.
ketua unit pemberantasan pungli (upp) sekaligus wakapolres lebong, kompol muliyadi mr se sik mengatakan dia baru melihat beritanya. meski begitu, upp segera menindaklanjuti atas adanya dugaan pungli tersebut.
“segera ditindaklanjuti, terima kasih atas informasinya,” sampainya, sabtu 02 november 2024.
lanjut muliyadi, jika nantinya oknum lurah tersebut benar melakukan tindakan pungli, maka nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu atas adanya dugaan pungli tersebut.
baca juga:kpu sosialisasi ke sekolah, sasar pemilih pemula siswa sma sederajat
baca juga:pedomani quran dan sunnah, kakanwil kemenag bengkulu ajak ciptakan pilkada damai
“benar tidaknya nanti dari hasil tindaklanjut yang akan kita laksanakan,” ujarnya.
ditambahkan muliyadi, di tahun 2024 ini tim saber pungli telah memproses 1 kasus pungli yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara (asn) yang bertugas di rsud lebong dan kasusnya telah menyerahkan kasus tersebut ke inspektorat untuk dilakukan pembinaan ataupun pemberian sanksi.
“kita serahkan ke apip inspektorat selaku pengawas interen pemerintah kabupaten lebong,” ucapnya.
masih kata muliyadi, kepada msayarakat lebong agar bisa mengetahui bahwa saber pungli di kabupaten lebong ini ada dan informasi terkait bagaimana atau tata cara untuk mengadu ke tim saber pungli jika mendapati adanya indikasi pungli sudah disebarluaskan.
baca juga:dua pns direkomendasi pecat, hasil pemeriksaan inspektorat kepahiang 8 bulan tak masuk kerja
“baik itu melalui media masa, pemasangan spanduk maupun langsung melakukan sosialisasi,” ujarnya.
bahkan ucap muliyadi, bagi masyarakat yang ingin mengadu jika medapati adanya pungli, tidak perlu lagi langsung mendatangi tim saber pungli. namun saat ini masyarakat bisa melaporkan ke tim saber pungli kabupaten lebong dengan cara scan barcode pelayanan pengaduan bernama siduli saber pungli kabupaten lebong.
“nantinya dengan menyeken barcode si duli diarahkan untuk membuat pelaporan,” tuturnya.
dalam kesempatan ini juga, muliyadi mengimbau kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif dengan melapor ke tim saber pungli jika melihat, mendengar ataupun mendapatkan langsung indikasi pungli yang terjadi ditengah masyarakat.
“kami pastikan akan menindak para pelaku pungli di kabupaten lebong,” tutupnya.
baca juga:lomba mural mako brimob diikuti 97 peserta, kapolda bengkulu jadi dewan juri
sebelumnya, penjabat sementara (pjs) sekda lebong, donni swabuana st msi mendukung penuh kepada aph untuk mengusut adanya dugaan pungli yang dilakukan lurah tes, karena jika pungli benar-benar dilakukan, maka itu tindakan pidana.
“maka, harus dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan,” singaktnya.
sebelumnya lurah kelurahan tes kecamatan lebong selatan, erwantoni spd diduga melakukan pungli kepada masyarakat dalam penerbitan sertifikat sebesar rp 300-rp 375 ribu yang mana jumlah sertfikat untuk kelurahan tes yang dikeluarkan sebanyak 135 sertifikat. 
sementara skb 3 menteri yaitu menteri agraria tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn), menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri desa dan pembangunan daerah desa tertinggal, menyebutkan bahwa untuk batas biaya pendaftaran tanah sistematik lengkap (ptsl) 2024, untuk katagori iv meliputi provinsi riau, jambi, sumatra selatan, lampung, bengkulu dan provinsi kalimantan selatan ditetapkan sebesar rp 200 ribu rupiah. (erick voniker)