Kejar Cepat, Bahas APBD 2025, Deadline Akhir November Harus Disahkan

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Minggu , 03 Nov 2024 - 20:29

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah SSos--

Harianbengkuluekspress.id - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 menyisakan waktu sebulan lagi. Pada akhir November 2024, APBD tahun anggaran 2025 itu harus sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu.

Untuk mengejar deadline itu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mempercepat pembahasan, agar pengesahannya tepat waktu.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah SSos mengatakan, pembahasan RAPBD TA 2025, pasti diselesaikan tepat waktu.

"Pembahasan RAPBD tidak bakal memakan atau membutuhkan banyak waktu," terang Samsu, kepada BE, Minggu 3 November 2024.

Dijelaskannya, pembahasan RAPBD tahun anggaran 2025 itu tidak akan membutuhkan proses waktu lama. Karena DPRD Provinsi Bengkulu sebelumnya telah mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025.

Banggar DPRD Provinsi dengan TAPD Provinsi Bengkulu telah menyepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.411.915.605.400, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp 2.451.915.605.400. Kemudian, Pembiayaan Daerah disetujui sebesar Rp 40 miliar

"RAPBD itu tolak ukurnya KUA-PPAS yang sudah sama-sama kita sahkan periodesasi sebelumnya," ungkapnya.

Maka dalam pembahasan RAPBD 2025 itu, menurut Samsu hanya sebatas penyesuaian saja. Pembahasan lama itu, jika adanya pengalihan anggaran ataupun program yang dilakukan eksekutif.

"Maka kita optimis akhir November tahun ini, RAPBD TA 2025 pasti disahkan," tegas Samsu.

Senada, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Drs H Sumardi MM mengatakan, pembahasan APBD 2025 akan dipercepat. Sebab, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah terbentuk.

"Sebelum akhir November, target kita sudah ketok palu APBD 2025," ungkap Sumardi.

kejar cepat, bahas apbd 2025, deadline akhir november harus disahkan                            harianbengkuluekspress.id - pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (rapbd) provinsi bengkulu tahun anggaran 2025 menyisakan waktu sebulan lagi. pada akhir november 2024, apbd tahun anggaran 2025 itu harus sudah disahkan oleh dprd provinsi bengkulu.
untuk mengejar deadline itu badan anggaran (banggar) dprd provinsi dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) akan mempercepat pembahasan, agar pengesahannya tepat waktu.
anggota dprd provinsi bengkulu samsu amanah ssos mengatakan, pembahasan rapbd ta 2025, pasti diselesaikan tepat waktu.
"pembahasan rapbd tidak bakal memakan atau membutuhkan banyak waktu," terang samsu, kepada be, minggu 3 november 2024.
baca juga:kolaborasi multisektor, majukan bengkulu, kolaborasi antara (pemprov) bengkulu dengan apitu
baca juga:disuka siapkan berobat dan ambulance gratis, solusi masalah kesehatan yang dikeluhkan warga kota bengkulu
dijelaskannya, pembahasan rapbd tahun anggaran 2025 itu tidak akan membutuhkan proses waktu lama. karena  dprd provinsi bengkulu sebelumnya telah mengesahkan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas)  rapbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025.
banggar dprd provinsi dengan tapd provinsi bengkulu telah menyepakati pendapatan daerah sebesar rp 2.411.915.605.400, sedangkan belanja daerah sebesar rp 2.451.915.605.400. kemudian, pembiayaan daerah disetujui sebesar rp 40 miliar
"rapbd itu tolak ukurnya kua-ppas yang sudah sama-sama kita sahkan periodesasi sebelumnya," ungkapnya.
maka dalam pembahasan rapbd 2025 itu, menurut samsu hanya sebatas penyesuaian saja. pembahasan lama itu, jika  adanya pengalihan anggaran ataupun program yang dilakukan eksekutif.
baca juga:terbukti mengandung bakteri beracun, bpom larang jajanan latio asal cina beredar di indonesia
"maka kita optimis akhir november tahun ini, rapbd ta 2025 pasti disahkan," tegas samsu.
senada, ketua dprd provinsi bengkulu drs h sumardi mm mengatakan, pembahasan apbd 2025 akan dipercepat. sebab, alat kelengkapan dewan (akd) telah terbentuk.
"sebelum akhir november, target kita sudah ketok palu apbd 2025," ungkap sumardi.
meski telah dideadline waktu pembahasan apbd 2025, pihaknya optimis bisa disahkan tepat waktu. seluruh dewan akan bekerja keras untuk memenuhi tenggat waktu tersebut.
baca juga:73 jenis jajanan latio asal china beredar di indonesia, 4 jenis lainnya sebabkan keracunan di daerah ini
"kami sadar kita dikejar waktu namun jika dengan kerja sama yang baik, saya yakin akhir november ketuk palu," tuturnya.
disisi lain, wakil ketua (waka) ii dprd provinsi bengkulu sonti bakara sh mengatakan, selain pembahasan rapbd 2025, para anggota dewan yang telah memiliki akd baru itu, juga telah mempersiapkan agenda kerja dprd provinsi bengkulu. saat ini, jadwal itu masih dibahas oleh badan musyawarah (banmus) dprd provinsi bengkulu.
"agenda yang masuk prioritas kita ini diantaranya pengesahan rapbd provinsi bengkulu ta 2025, paripurna hut provinsi bengkulu, reses dan penyampaian peraturan daerah (perda) inisiatif," ujar sonti.
kemudian, untuk kode etik dan tata tertib (tatib) dprd provinsi bengkulu sendiri, panitia kerja (panja) sudah dibahas dan tengah disampaikan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) melalui biro hukum sekretariat daerah (setda) provinsi bengkulu.
"sekarang masih proses evaluasi dari kemendagri," tandasnya. (eko putra membara)