Ketua DPRD Mukomuko dan Pjs Bupati Sidak Pabrik CPO PT. SAP, Ini yang Dilakukannya
Ketua DPRD Mukomuko dan Pjs Bupati Sidak Pabrik CPO PT. SAP untuk Pastikan Ketaatan Regulasi Lingkungan dan Ketenagakerjaan-Endi/Bengkuluekspress-
“Pencegahan harus dimulai sejak dini, dengan mengingatkan perusahaan CPO yang sering kali menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Untuk itu, tolong perhatikan limbah produksi dan polusi udara yang disebabkan saat beroperasi,” lanjutnya.
Selain pengawasan dari DPRD, Zamhari mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan CPO.
"Awasi, jika ada temuan laporkan ke kami. Apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memprosesnya bersama eksekutif agar izin perusahaan bisa ditinjau kembali," tegasnya.
Pjs Bupati Mukomuko, M. Rizon, menyampaikan bahwa sidak ini difokuskan pada tiga poin utama yang mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Poin pertama adalah ketaatan perusahaan terhadap harga beli sawit masyarakat.
“Kami ingin memastikan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari petani sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan Gubernur Bengkulu,” ungkap Rizon.
Selanjutnya, poin kedua dalam sidak ini adalah memastikan pengelolaan limbah, baik limbah cair maupun limbah padat, dikelola dengan standar yang tepat.
Menurut Rizon, apabila pengelolaan limbah tidak diawasi, potensi pencemaran lingkungan bisa meningkat dan dapat merugikan masyarakat sekitar.
Poin terakhir adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan, terutama penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja.
BACA JUGA:KPU Mukomuko Klarifikasi Larangan Kampanye Sapuan-Wasri
BACA JUGA:APK Paslon Bupati Mukomuko Diduga Dirusak, Segini Jumlahnya
“Apa yang kami temukan dalam sidak ini akan menjadi catatan. Jika nanti terbukti ada pelanggaran, saya tidak akan segan memberi sanksi tegas," pungkas Rizon.
Sidak ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang tegas bagi perusahaan-perusahaan CPO di Kabupaten Mukomuko untuk lebih mematuhi regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pekerja.
Pengawasan yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar diharapkan dapat membangun ekosistem industri yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Mukomuko. (end)