Keluhan Infrastruktur Mendominasi Reses 45 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Senin , 16 Dec 2024 - 21:59

DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan salah satu agenda laporan reses masa persidangan ke III tahun sidang 2024 pada Senin, 16 November 2024.-RIO/BE -

"Upaya realisasinya tetap kita sesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," ungkap Sumardi.

Dijelalskan, mengatakan, upaya tindak lanjut aspirasi, juga menyesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Karena beberapa aspirasi itu ada yang menjadi kewenangan pemda tingkat provinsi, dan ada juga tingkat kabupaten/kota.

"Makanya harus kita koordinasikan dengan pemda kabupaten/kota," tegasnya.

Tidak hanya soal laporan hasil reses, paripurna juga mendengarkan laporan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu atas pembahasan Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hasil fasilitasi Kemendagri, Raperda tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Raperda ini dapat dilanjutkan ke tahap Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, yang akan dibahas pada Rapat Paripurna selanjutnya," terang Sumardi.

Kemudian, untuk laporan Panitia Kerja pembahasan Tata Tertib DPRD Provinsi Bengkulu dan Kode Etik DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi mengatakan, pembahasan Panitia Kerja mengenai Kode Etik DPRD Provinsi Bengkulu telah disepakati.

Seluruh anggota DPRD menyetujui rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kode Etik DPRD Provinsi Bengkulu.

"Dengan telah disetujuinya laporan Panitia Kerja pembahasan Kode Etik, maka tugas Panitia Kerja secara resmi dinyatakan berakhir," tandasnya. (151)

keluhan infrastruktur mendominasi reses 45 anggota dprd provinsi bengkulu                             harianbengkuluekspress.id - anggota dprd provinsi bengkulu telah selesai menggelar agenda mendengarkan aspirasi masyarakat atau reses pada masa sidang ke-iii tahun 2024.
dari reses yang digelar 45 anggota dprd provinsi bengkulu, soal infrastruktur mendominasi keluhan masyarakat di 10 kabupaten/kota di provinsi bengkulu.
ketua dprd provinsi bengkulu, drs sumardi msi mengatakan, infrastruktur yang dikeluhan seperti jalan rusak, drainase, irigasi dan infrastruktur dasar lainnya.
"sebagian besar keluhan dalam reses itu soal infrastruktur," ujar sumardi dalam sidang paripurna di gedung dprd provinsi bengkulu, senin, 16 desember 2024.
persoalan infrastruktur, lanjut sumardi, memamang terus menjadi keluhan masyarakat. beberapa daerah terpencil masih mengeluhkan jalan yang rusak parah, jembatan banyak rusak, hingga fasilitas umum yang tidak berfungsi.
baca juga:terima surat penonaktifan isnan fajri, plt gubernur bengkulu usulkan haryadi jadi pj sekdaprov
baca juga:sidang korupsi pasar inpres bintuhan, terdakwa sebut bupati terima aliran dana
sementara di daerah pesisir, mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur pendukung aktivitas perikanan. seperti dermaga kecil dan alat tangkap modern.
"banyak daerah terpencil masih sulit dijangkau karena jalan rusak," ungkapnya.
tidak hanya soal infrastruktur, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian khusus. sebab, masyarakat masih mengeluhkan biaya dan fasilitas belajar. kemudian, soal alsintan untuk mendukung sektor pertanian. 
selain itu, masyarakat juga meminta peningkatan akses sambungan listrik di sejumlah wilayah.
termasuk sektor kesehatan yang kurang memadai, minimnya layanan medis, hingga sulitnya akses terhadap program berobat gratis terus menjadi keluhan masyarakat.
"ini menjadi bukti bahwa kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi secara optimal," tegasnya.
untuk itu, sumardi mengatakan, semua keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti. agar tidak ada persepsi publik bahwa lembaga dprd menggelar reses hanya sebatas seremoni saja.  
"upaya realisasinya tetap kita sesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd)," ungkap sumardi.
dijelalskan, mengatakan, upaya tindak lanjut aspirasi, juga menyesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah (pemda). karena beberapa aspirasi itu ada yang menjadi kewenangan pemda tingkat provinsi, dan ada juga tingkat kabupaten/kota.
"makanya harus kita koordinasikan dengan pemda kabupaten/kota," tegasnya.
tidak hanya soal laporan hasil reses, paripurna juga mendengarkan laporan  komisi iv dprd provinsi bengkulu atas pembahasan raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. berdasarkan hasil fasilitasi kemendagri, raperda tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
"raperda ini dapat dilanjutkan ke tahap pendapat akhir fraksi-fraksi, yang akan dibahas pada rapat paripurna selanjutnya," terang sumardi.
kemudian, untuk  laporan panitia kerja pembahasan tata tertib dprd provinsi bengkulu dan kode etik dprd provinsi bengkulu, sumardi mengatakan, pembahasan panitia kerja mengenai kode etik dprd provinsi bengkulu telah disepakati. 
seluruh anggota dprd menyetujui rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan kode etik dprd provinsi bengkulu.
"dengan telah disetujuinya laporan panitia kerja pembahasan kode etik, maka tugas panitia kerja secara resmi dinyatakan berakhir," tandasnya. (151)