Pejabat Kepahiang Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting, Begini Kata Wakil Bupati

Wakil Bupati Kepahiang, Zurdi Nata selalu koordinator pengendali stunting Kabupaten Kepahiang tinjau situasi lapangan.-IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Pemkab Kepahiang sampai detik ini masih fokus dalam penanganan dan pencegahan stunting. Bahkan salah satu target besar Pemkab Kepahiang saat ini adalah menekan angka stunting hingga mencapai 0 persen.

Wakil Bupati Kepahiang, H Zurdi Nata SIP menuturkan bahwa stunting merupakan salah satu program yang tetap akan dilanjutkan pemerintah di tahun 2025 mendatang.

Pria yang tahun depan akan menjabat sebagai Bupati Kepahiang ini, juga menambahkan bahwa sebagai upaya penurunan angka stunting, Pemkab Kepahiang sudah menyiapkan program orang tua asuh bagi anak-anak penderita stunting.

Bahkan dengan tegas Zurdi Nata menyebutkan kalau saat ini, sudah ada 461 anak penderita stunting yang telah memiliki orang tua asuh.

BACA JUGA:OPD di BS Diminta Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Begini Pernyataan Sekda

BACA JUGA:Masyarakat Disarankan Beli BBM di Pertashop, Ini Imbauan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga

"Stunting masih akan menjadi program utama kita, sampai saat ini pun kita masih bekerja keras untuk menekan angka stunting di Kabupaten Kepahiang hingga mencapai 0 persen. Salah satunya dengan menyiapkan orang tua asuh bagi anak penderita stunting, sekarang sudah ada 461 anak yang telah memiliki orang tua asuh," ujar Wabup.

Menurut Bupati terpilih ini, orang tua asuh untuk anak penderita stunting terdiri dari bupati hingga ke pejabat eselon II. Bukan cuma itu saja, jajaran Polres Kepahiang, kejaksaan dan pengadilan negeri serta agama juga melakukan hal yang serupa.

"Kita gelondongan untuk menekan angka stunting ini, seluruh stakeholder semuanya ikut berpartisipasi. Tentu dengan cara seperti ini kita berharap angka stunting akan turun menjadi 0 persen," lanjutnya.

Sementara itu, dirinya juga berharap agar seluruh pejabat eselon II yang belum berpartisipasi untuk ikut serta.

"Tidak ada tuntutan khusus, kami tidak mewajibkan. Tapi harapan kami, seluruh pejabat eselon II juga ikut berpartisipasi, karena memang masih ada yang belum," singkatnya. (320)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan