Dibebani Target Rp 31 Miliar, Bapenda Hanya Didukung 7 ASN

Reporter: Renald |

Editor: Haijir |

Kamis , 09 Jan 2025 - 21:15

RENALD/BE Kepala Bapenda Bengkulu Selatan, Didi Krestiawan--

Target PAD yang dibebankan pada Bapenda tahun ini mencapai Rp 31 miliar, jumlah yang tergolong besar bagi kabupaten seperti Bengkulu Selatan. Apalagi, sektor-sektor yang menjadi sumber pendapatan kerap menghadapi kendala di lapangan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, sulitnya akses ke daerah tertentu, hingga minimnya teknologi pendukung.

"Bapenda sendiri telah melakukan berbagai upaya, termasuk kampanye kesadaran pajak kepada masyarakat, optimalisasi penarikan retribusi, hingga koordinasi dengan OPD lain. Namun, tanpa dukungan tambahan tenaga kerja, upaya ini dinilai tidak cukup untuk mencapai target yang ditetapkan," sambungnya.

Didi berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memberikan solusi untuk mengatasi persoalan ini. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa diambil adalah memberikan dukungan berupa tambahan ASN, tenaga kontrak, atau memanfaatkan teknologi berbasis digital untuk mempermudah proses administrasi dan penarikan retribusi.

“Dengan kondisi saat ini, Bapenda benar-benar berada dalam situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar target PAD bisa tercapai, sekaligus memastikan pembangunan di Bengkulu Selatan tetap berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (Renald)

Adapun beberapa sektor PAD Bengkulu Selatan tersebut antara lain:

1. Pajak parkir

2. Pajak kendaraan bermotor

3. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

4. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

5. Pajak reklame

6. Retribusi pasar

7. Pajak hiburan

8. Pajak hotel dan restoran

9. Pajak sarang burung walet

dibebani target rp 31 miliar, bapenda hanya didukung 7 asn                            harianbengkuluekspress.id – badan pendapatan daerah (bapenda) kabupaten bengkulu selatan menghadapi tantangan berat di tahun 2025. ditambah lagi target pendapatan asli daerah (pad) yang dipatok sebesar rp 31 miliar menjadi pekerjaan besar bagi opd ini, terutama karena keterbatasan jumlah pegawai.
sebab saat ini, bapenda hanya memiliki tujuh aparatur sipil negara (asn), termasuk kepala badan, setelah hilangnya tenaga honorer yang sebelumnya mendukung operasional. pasca pembentukan opd baru melalui nomenklatur yang ditetapkan tahun lalu, bapenda mengandalkan tenaga honorer untuk melaksanakan berbagai tugas teknis, mulai dari penarikan retribusi hingga pengelolaan pajak daerah. 
namun, kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) yang menghapuskan tenaga honorer berdampak signifikan pada bapenda. saat ini, seluruh tugas hanya dapat ditangani oleh tujuh asn, jumlah yang dinilai sangat tidak memadai untuk mengelola target sebesar itu.
kepala bapenda bengkulu selatan, didi krestiawan mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (sdm) menjadi kendala utama dalam pengelolaan target pad yang besar ini. 
baca juga:giliran sapi dimangsa harimau, warga 3 desa di mukomuko diminta waspada, begini caranya 
baca juga:khasiat makan biji kelor, jauhkan anda dari penyakit ini 
"dengan hanya tujuh asn, tugas pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat berat. kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, untuk mencari solusi atas keterbatasan ini," ujar didi kepada be pada kamis 9 januari 2024.
ia menambahkan, target pad yang harus dikelola bapenda mencakup berbagai sektor potensial. mulai dari pajak hingga retribusi, yang memerlukan penanganan intensif. 
“potensi pad kita besar, tetapi membutuhkan tenaga yang cukup untuk optimalisasi. tanpa dukungan sdm yang memadai, sulit bagi kami untuk mencapai target ini,” tambahnya.
didi menerangkan hilangnya tenaga honorer semakin memperburuk situasi. sebelum kebijakan penghapusan honorer diterapkan, tenaga non-asn di bapenda menjadi tulang punggung dalam menangani pekerjaan teknis. 
"dengan sistem penarikan retribusi yang membutuhkan pendekatan langsung ke lapangan, keberadaan tenaga tambahan sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar," terangnya.
baca juga:program makan bergizi gratis di mukomuko belum ada kepastian, ini penyebabnya 
namun, dengan dikeluarkannya surat edaran kemenpan rb terkait pemberhentian tenaga honorer, khususnya yang tidak terdaftar di badan kepegawaian negara (bkn). bapenda harus merelakan seluruh tenaga honorer yang selama ini membantu pekerjaan.
"kami berharap ada kebijakan lanjutan yang memungkinkan perekrutan kembali tenaga pendukung, baik melalui tenaga kontrak atau solusi lain, agar tugas bapenda dapat berjalan lebih maksimal," katanya.
target pad yang dibebankan pada bapenda tahun ini mencapai rp 31 miliar, jumlah yang tergolong besar bagi kabupaten seperti bengkulu selatan. apalagi, sektor-sektor yang menjadi sumber pendapatan kerap menghadapi kendala di lapangan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, sulitnya akses ke daerah tertentu, hingga minimnya teknologi pendukung.
"bapenda sendiri telah melakukan berbagai upaya, termasuk kampanye kesadaran pajak kepada masyarakat, optimalisasi penarikan retribusi, hingga koordinasi dengan opd lain. namun, tanpa dukungan tambahan tenaga kerja, upaya ini dinilai tidak cukup untuk mencapai target yang ditetapkan," sambungnya.
baca juga:tunggakan peserta bpjs kesehatan di rejang lebong capai segini
didi berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memberikan solusi untuk mengatasi persoalan ini. menurutnya, salah satu langkah yang bisa diambil adalah memberikan dukungan berupa tambahan asn, tenaga kontrak, atau memanfaatkan teknologi berbasis digital untuk mempermudah proses administrasi dan penarikan retribusi.
“dengan kondisi saat ini, bapenda benar-benar berada dalam situasi sulit. dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar target pad bisa tercapai, sekaligus memastikan pembangunan di bengkulu selatan tetap berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (renald)
adapun beberapa sektor pad bengkulu selatan tersebut antara lain:
1. pajak parkir
2. pajak kendaraan bermotor
3. pajak bumi dan bangunan (pbb)
4. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb)
5. pajak reklame
6. retribusi pasar
7. pajak hiburan
8. pajak hotel dan restoran
9. pajak sarang burung walet
10. pajak rumah penginapan
11. pajak penerangan jalan
12. pajak mineral/tambang
13. biaya balik nama kendaraan bermotor
14. retribusi tepi jalan umum
15. pajak makan dan minum