Evaluasi Honorer di OPD Pemprov Bengkulu Belum Tuntas, Begini Penjelasan Plt Gubernur

Reporter: Rewa, Eko |

Editor: Dendi S |

Senin , 13 Jan 2025 - 21:57

Pemprov masih melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).- RIO/BE -

Evaluasi ini mencakup kinerja dan kebutuhan setiap OPD terhadap tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang tengah fokus menghapuskan status honorer di pemerintahan daerah.

"Kami masih menunggu hasil evaluasi dari masing-masing OPD. Nantinya, hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan," ungkap Gunawan, Senin, 13 Januari 2025.

Gunawan menambahkan, keputusan ini diharapkan mampu menata ulang mekanisme kerja di Pemprov Bengkulu agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

"Harapannya, dengan evaluasi ini, sistem kepegawaian di lingkungan Pemprov Bengkulu dapat lebih terstruktur," jelasnya.

Langkah penghapusan honorer ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong tenaga kerja non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Karena pemerintah pusat sedang giat menghapuskan THL atau honorer ini, terutama untuk dijadikan PPPK," imbuhnya.

Gunawan pun memastikan bahwa proses evaluasi akan dilakukan dengan transparan dan adil.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan kualitas pelayanan yang lebih baik di lingkup pemerintahan.

"Dalam waktu dekat, hasil evaluasi dari OPD akan dirapatkan bersama pimpinan Pemprov Bengkulu untuk menentukan langkah selanjutnya. Kami pastikan setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai arahan pusat," tutup Gunawan.

Kendati demikian, keputusan ini menuai respons beragam di kalangan THL. Salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya mengaku khawatir dengan masa depannya.

"Kami berharap ada solusi yang tidak memberatkan kami. Selama ini, kami sudah bekerja maksimal," pungkasnya.(999/151)

evaluasi honorer di opd pemprov bengkulu belum tuntas, begini penjelasan plt gubernur                             harianbengkuluekspress.id  - meski dideadline 10 januari 2025, evaluasi honorer di organisasi perangkat daerah (opd) pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu hingga saat ini belum juga tuntas. 
pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr h rosjonsyah mengatakan, sampai tanggal 13 januari 2025, opd belum seluruhnya menyerahkan hasil evaluasi tenaga honorer. 
"masih banyak opd belum menyampaikan hasil evaluasi," kata  rosjonsyah, senin, 13 januari 2025.
rosjonsyah mengatakan, evaluasi tenaga honorer yang belum tuntas hingga saat ini, karena dirinya meminta opd untuk selektif melakukan evaluasi. jangan sampai evaluasi dilakukan hanya formalitas. 
"saya minta benar-benar selektif untuk evaluasinya," tuturnya. 
baca juga:muncul 8 kandidat ketua dpd golkar provinsi bengkulu, berikut nama-mananya
baca juga:21 formasi cpns di bengkulu utara tak terisi, berikut penyebabnya
dijelaskannya, evaluasi tenaga honorer harus disesuaikan dengan kinerjanya. termasuk absensinya juga harus dilihat secara menyeluruh. hal tersebut sebagai bukti tenaga honorer tersebut aktif bekerja selama ini. 
"kalau laporannya diterima saja, tidak tahu benar-benar honorer atau tidak. maka kita minta untuk benar-benar selektif," tegas rosjonsyah. 
selama proses evaluasi, rosjonsyah memastikan tidak akan membuat kebijakan merumahkan tenaga honorer. 
"nanti kalau dipanggil kembali dan ternyata dia menjalankan syaratnya sebagai honorer, kita akan aktifkan kembali," tuturnya. 
untuk itu, rosjonsyah memastikan evaluasi tenaga honorer bisa cepat dituntaskan. targetnya, pada bulan januari 2025 ini tuntas melakukan evaluasi. 
"targetnya, januari ini tuntas evaluasinya,"  pungkasnya. 
sementara itu, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi ssos mm menjelaskan, proses evaluasi ini dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah (opd) di lingkup pemprov. 
evaluasi ini mencakup kinerja dan kebutuhan setiap opd terhadap tenaga non-aparatur sipil negara (asn). langkah ini diambil sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang tengah fokus menghapuskan status honorer di pemerintahan daerah. 
"kami masih menunggu hasil evaluasi dari masing-masing opd. nantinya, hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan," ungkap gunawan, senin, 13 januari 2025.
gunawan menambahkan, keputusan ini diharapkan mampu menata ulang mekanisme kerja di pemprov bengkulu agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan. 
"harapannya, dengan evaluasi ini, sistem kepegawaian di lingkungan pemprov bengkulu dapat lebih terstruktur," jelasnya.  
langkah penghapusan honorer ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong tenaga kerja non-asn menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
"karena pemerintah pusat sedang giat menghapuskan thl atau honorer ini, terutama untuk dijadikan pppk," imbuhnya.  
gunawan pun memastikan bahwa proses evaluasi akan dilakukan dengan transparan dan adil.
ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan kualitas pelayanan yang lebih baik di lingkup pemerintahan.  
"dalam waktu dekat, hasil evaluasi dari opd akan dirapatkan bersama pimpinan pemprov bengkulu untuk menentukan langkah selanjutnya. kami pastikan setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai arahan pusat," tutup gunawan.  
kendati demikian, keputusan ini menuai respons beragam di kalangan thl. salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya mengaku khawatir dengan masa depannya. 
"kami berharap ada solusi yang tidak memberatkan kami. selama ini, kami sudah bekerja maksimal," pungkasnya.(999/151)