Penunjukan Bendara Dideadline Akhir Desember, Gubernur Tak Mau Realisasi Keuangan Terlambat

BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah menekankan kepada pemerintah daerah segera menentukan pejabat bendahara keuangan, hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penentuan pejabat bendahara keuangan dan PPTK merupakan hal yang penting untuk mempercepat realisasi anggaran. Jika penentuan pejabat bendahara keuangan dan PPTK terlambat, maka realisasi anggaran juga terhambat.

"Ini penting, pejabat bendahara keuangan hingga PPTK itu penentu meralisasikan anggaran. Kalau terlambat, maka terlambat juga anggarannya dibelanjakan," terang Rohidin saat diwawancara BE, Minggu (3/12).

Rohidin meminta pemprov maupun pemda kabupaten/kota sudah menentukan pejabat bendahara keuangan hingga PPTK pada akhir Desember ini. Pada Januari itu, kegiatan sudah berjalan dan bisa dilakukan pencairan anggaran.

"Saya minta segera bentuk tim untuk menentukan pejabat bendahara keuangan hingga PPPK pada Desember ini. Jadi bulan Januari itu sudah running anggarannya," tuturnya.

Rohidin juga meminta agar pejabat bendahara keuangan dan PPTK, yang ditunjuk orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas. Sehingga realisasi anggaran pemerintah itu, bisa berjalan sesuai dengan harapan.

"Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal," tegas Rohidin.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Suroso ST MSi mengatakan, Dinas PUPR tetap menggunakan pejabat lama. Baik itu PPTK maupun bendahara keuangan. 

"Walapun sekarang masih tahun anggaran 2023, pelaksanaan yang masih bisa dikejar 2023, kita pakai Surat Keputusan (SK) lama. Walapun pekerjaanya nanti pada 2024. Jadi PUPR tidak terhambat," terang Tejo.

Tejo mengatakan, realisasi anggaran dan program kegiatan di Dinas PUPR Provinsi tahun 2024 itu dipastikan cepat dilakukan. Sebab, saat ini pihaknya juga sudah memulai lelang menggunakan e-katalog. Baik itu program infrastruktur maupun program rutin lainnya. 

"Untuk 2024, kita sudah running. Mulai dari lelang pengawasan fisik, setelah itu kita lanjut lelang fisiknya," ungkapnya. 

Untuk saat ini, pencairan program infstruktur di Dinas PUPR rata-rata sudah 50 persen kepada pihak ketiga. Baik itu pembangunan jalan di Bengkulu Utara, Rejang Lebong maupun di Bengkulu Selatan. Pembanyaran 100 persen akan dilakukan, ketika pekerjaan telah 100 persen juga. 

"Kita sangat optimis semua pekerjaan dan pembayaran 100 persen pada Desember ini," tandas Tejo. (151)