Tinjau Hutang 2024 Segera Tuntas, Segini Totalnya

Reporter: Bakti |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 21:32

Irbansus Investigasi, Tantri Donin MPd ME CFrA-Bakti/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Proses peninjauan terhadap hutang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Benteng tahun anggaran 2024 segera dituntaskan.
Saat ini, tim dari Inspektorat Kabupaten Benteng sudah hampir menyelesaikan proses peninjauan tersebut.

"Secara keseluruhan, proses peninjauan sudah menembus angka 90 persen," ungkap Inspektur Daerah Kabupaten Benteng, Welldo Kurniyanto SE MM CGCAE CFrA, melalui Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Investigasi, Tantri Donin MPd ME CFrA.

Setelah laporan hasil pemeriksaan peninjauan selesai, sambung Welldo, Inspektorat akan menyampaikan hasil peninjauan tersebut kepada Pj Bupati dan Pj Sekda Benteng.

Dari informasi yang didapat, total hutang seluruh OPD di lingkungan Pemda Benteng pada tahun lalu cukup fantastis. Yaitu, menembus angka Rp 30 miliar. Baik itu belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga hingga pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN di sebagian besar OPD di lingkungan Pemda Benteng.

Salah satu penyebab adanya hutang ditahun 2024 ialah tidak ditransfernya dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada akhir tahun 2024 yang mencapai Rp 22 miliar.

Dari hasil peninjauan yang dilakukan Inspektorat, lanjutnya, OPD yang terhutang paling besar ialah Dinas PUPR Benteng yang menembus angka Rp 10 miliar, lalu Disdikbud Benteng sebesar Rp 6 miliar.
Selain itu, juga terdapat beberapa OPD yang memiliki hutang diangka miliaran rupiah. Diantaranya, Badan Kesbangpol, Dispusip dan Sekretariat DPRD Benteng.

"Insya Allah, dalam kurun waktu beberapa hari kedepan kami akan menyampaikan laporan ke pimpinan terhadap hasil peninjauan," pungkas Donin.(Bakti)

tinjau hutang 2024 segera tuntas, segini totalnya                            harianbengkuluekspress.id - proses peninjauan terhadap hutang seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah daerah (pemda) kabupaten benteng tahun anggaran 2024 segera dituntaskan.saat ini, tim dari inspektorat kabupaten benteng sudah hampir menyelesaikan proses peninjauan tersebut.
"secara keseluruhan, proses peninjauan sudah menembus angka 90 persen," ungkap  inspektur daerah kabupaten benteng, welldo kurniyanto se mm cgcae cfra, melalui inspektur pembantu khusus (irbansus) investigasi, tantri donin mpd me cfra.
setelah laporan hasil pemeriksaan peninjauan selesai, sambung welldo, inspektorat akan menyampaikan hasil peninjauan tersebut kepada pj bupati dan pj sekda benteng.
baca juga:bapenda bu akan cetak 136 ribu sppt pbb-p2, ini target penerimaannya
baca juga:juknis dd masih disusun, ini pesan kadis pmd rejang lebong untuk kades
dari informasi yang didapat, total hutang seluruh opd di lingkungan pemda benteng pada tahun lalu cukup fantastis. yaitu, menembus angka rp 30 miliar. baik itu belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga hingga pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) asn di sebagian besar opd di lingkungan pemda benteng.
salah satu penyebab adanya hutang ditahun 2024 ialah tidak ditransfernya dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah provinsi (pemprov) pada akhir tahun 2024 yang mencapai rp 22 miliar.
dari hasil peninjauan yang dilakukan inspektorat, lanjutnya, opd yang terhutang paling besar ialah dinas pupr benteng yang menembus angka rp 10 miliar, lalu disdikbud benteng sebesar rp 6 miliar.selain itu, juga terdapat beberapa opd yang memiliki hutang diangka miliaran rupiah. diantaranya, badan kesbangpol, dispusip dan sekretariat dprd benteng.
"insya allah, dalam kurun waktu beberapa hari kedepan kami akan menyampaikan laporan ke pimpinan terhadap hasil peninjauan," pungkas donin.(bakti)

Tag

Share