Kebijakan Baru Pemerintah Bagi PNS Guru, Dosen dan Tendik, Bisa Dapat Izin Tugas Belajar

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 12 Feb 2025 - 20:55

Ilustrasi para guru -istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspres.id - Pemerintah dapat mendukung ASN, guru PPPK, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik) dalam pengembangan kariernya. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan kemudahan.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan terbaru. Kebijakan ini memungkinkan karir mereka dapat dipantau.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif, mengatakan, guru, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik) aparatur sipil negara (ASN) akan diberikan kemudahan dalam pengurusan izin belajar hingga pencantuman gelar.

“Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Prof Satryo Soemantri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Prof Abdul Mu'ti dengan BKN dan jajarannya”, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 12 Februari 2025.

Zudan mengatakan, banyak kebijakan positif yang telah disepakati untuk memfasilitasi para ASN guru, dosen, dan tendik dalam rangka mendukung pengembangan karir dan kompetensi mereka.

Selain itu, Kepala BKN Zudan Arif bersama Mendiktisaintek Satriyo dan Mendikdasmen Abdul Muti sepakat untuk memberikan kemudahan dalam proses ijin belajar ASN, tugas belajar, dan pemberian gelar.

Kebijakan tersebut juga mencakup rencana pemutihan bagi ASN yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 dan belum memperoleh izin belajar atau alokasi belajar.

Bagi yang sudah lulus, kami mohon perhatiannya. Dan bagi yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar namun telah melebihi waktu yang ditentukan, tidak diperlukan perpanjangan dan diberikan oleh Pemerintah.

"Hal ini juga berlaku untuk lulusan perguruan tinggi terakreditasi C.' Hal ini karena tidak semua perguruan tinggi di provinsi terakreditasi B atau A," lanjut Zdan Arif.

Selain itu, rencana kebijakan tersebut juga akan mempertimbangkan penghapusan pembatasan jarak dan metode pembelajaran: apakah e-learning, hybrid atau penuh waktu, semua akan diakui sebagai inisiatif pengembangan profesional ASN.

kebijakan baru pemerintah  bagi pns guru, dosen dan tendik,  bisa dapat izin tugas belajar                             harianbengkuluekspres.id - pemerintah dapat mendukung asn, guru pppk, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik) dalam pengembangan kariernya. berbagai upaya dilakukan untuk memberikan kemudahan.
salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan terbaru. kebijakan ini memungkinkan karir mereka dapat dipantau.
kepala badan kepegawaian negara (bkn), zudan arif, mengatakan, guru, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik) aparatur sipil negara (asn) akan diberikan kemudahan dalam pengurusan izin belajar hingga pencantuman gelar.
“kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara menteri pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi (kemendiktisaintek) prof satryo soemantri dan menteri pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) prof abdul mu'ti dengan bkn dan jajarannya”, dalam keterangan tertulisnya, rabu 12 februari 2025.
baca juga:reklame tidak bayar pajak di lebong segera ditertibkan, segini jumlah piutangnya
baca juga:lebong kekurangan stok darah, segini jumlahnya
zudan mengatakan, banyak kebijakan positif yang telah disepakati untuk memfasilitasi para asn guru, dosen, dan tendik dalam rangka mendukung pengembangan karir dan kompetensi mereka.
selain itu, kepala bkn zudan arif bersama mendiktisaintek satriyo dan mendikdasmen abdul muti sepakat untuk memberikan kemudahan dalam proses ijin belajar asn, tugas belajar, dan pemberian gelar.
kebijakan tersebut juga mencakup rencana pemutihan bagi asn yang telah menyelesaikan pendidikan s1, s2 dan s3 dan belum memperoleh izin belajar atau alokasi belajar.
bagi yang sudah lulus, kami mohon perhatiannya. dan bagi yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar namun telah melebihi waktu yang ditentukan, tidak diperlukan perpanjangan dan diberikan oleh pemerintah. 
"hal ini juga berlaku untuk lulusan perguruan tinggi terakreditasi c.' hal ini karena tidak semua perguruan tinggi di provinsi terakreditasi b atau a," lanjut zdan arif.
selain itu, rencana kebijakan tersebut juga akan mempertimbangkan penghapusan pembatasan jarak dan metode pembelajaran: apakah e-learning, hybrid atau penuh waktu, semua akan diakui sebagai inisiatif pengembangan profesional asn.
baca juga:mendikdasmen ajak masyarakat awasi dan laporkan dugaan penyalahgunaan dana pip, laporkan di link ini 
baca juga:pengusutan kasus bokb lebong dihentikan kejari, berikut alasannya
menurut zdan arif, hal ini diharapkan dapat memungkinkan lebih banyak asn untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala oleh prosedur birokrasi yang rumit, dan kepala bkn mengatakan dalam sebuah sesi berbagi pengetahuan yang diselenggarakan oleh biro kepangkatan asn bahwa langkah ini akan memastikan bahwa kompetensi dan kualitas kinerja akan meningkat.
beliau menekankan bahwa langkah ini diambil untuk mempercepat pengembangan karir asn, termasuk perolehan jabatan pimpinan tinggi, dengan tetap mempertahankan.
kami berharap para asn dan ppk guru, dosen, dan tendik akan berkembang lebih cepat dan mencapai potensi tertinggi. rencana kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya bkn dalam membangun kerja sama untuk mendukung penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis merit di instansi pemerintah (**).