Sangat Mengkhawatirkan, Dewan Desak Kemenhub Keruk Alur Pelabuhan Pulau Baai

Reporter: Eko |

Editor: Dendy S |

Rabu , 12 Feb 2025 - 21:54

Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu kian memprihatinkan, mengancam perekonomian serta keselamatan kapal.-RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu hingga saat ini belum ada solusi. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H Suharto mengatakan, sebenarnya pengerukan alur itu tidak begitu sulit. Asalkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan surat penunjukan kepada Kementerian BUMN untuk melakukan pengerukan alur.

"Surat penunjukan ini yang tidak pernah diberikan. Kalau Kemenhub memberikan surat penunjukan, siapapun yang ditunjuk, pasti akan mengerjakannya," terang Suharto, Rabu, 12 Februari 2025.

Suharto menegaskan, apalagi Kemenhub memberikan surat penunjukan kepada PT Pelindo, maka sebagai BUMN pengelola pelabuhan tentu akan melakukan pengerukan.

"Kalau Pelindo diperintah, tidak mungkin tidak dikerjakan. Tidak mungkin, tidak ada anggarannya," tegasnya.

Menurutnya, jika Pelindo tidak memiliki anggaran, maka perlu dipertanyakan. Sebab, selama ini pengerukan dilakukan oleh Pelindo, sebagai pengelola Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

"Kalau tidak ada anggarannya, nanti diaudit BPK dulu," tutur Suharto.

Untuk itu, Suharto meminta agar masalah pendangkalan alur itu tidak berlarut-larut hingga saat ini. Apalagi dampak dari pendangkalan itu, sangat menanggung aktivitas ekonomi transportasi jalur laut.

"Kita minta, segera pemerintah pusat mengeluarkan surat penunjukan. Agar pendangkalan yang telah lama terjadi di Pelabuhan Pulau Baai bisa diatasi," tegasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr H Rosjonsyah telah bersurat ke Presiden Prabowo Subianto. Namun sejak surat tersebut diberikan pada 24 Januari 2025 lalu, belum ada jawaban dari Presiden.

Asisten II Setdaprov Bengkulu, RA Denni SH MH mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari presiden atas surat yang telah diberikan tersebut. Mengingat saat ini, kondisi pendangkalan alur dan abrasi kolam pelabuhan, semakin mengkhawatirkan.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ada tanggapan dari presiden. Kita ingin Pak Plt Gubernur cepat diundang ke istana dan langsung bertemu dengan Pak Presiden," tutupnya. (151)

sangat mengkhawatirkan, dewan desak kemenhub keruk alur pelabuhan pulau baai                            harianbengkuluekspress.id - pengerukan alur pelabuhan pulau baai bengkulu hingga saat ini belum ada solusi. anggota komisi iii dprd provinsi bengkulu, h suharto mengatakan, sebenarnya pengerukan alur itu tidak begitu sulit. asalkan kementerian perhubungan (kemenhub) memberikan surat penunjukan kepada kementerian bumn untuk melakukan pengerukan alur.
"surat penunjukan ini yang tidak pernah diberikan. kalau kemenhub memberikan surat penunjukan, siapapun yang ditunjuk, pasti akan mengerjakannya," terang suharto, rabu, 12 februari 2025.
suharto menegaskan, apalagi kemenhub memberikan surat penunjukan kepada pt pelindo, maka sebagai bumn pengelola pelabuhan tentu akan melakukan pengerukan.
"kalau pelindo diperintah, tidak mungkin tidak dikerjakan. tidak mungkin, tidak ada anggarannya," tegasnya.
baca juga:dugaan korupsi proyek pke kaur: penyidik periksa ppk, kontraktor dan konsultan
baca juga:oknum dukun garap istri orang resmi dipolisikan, suami korban: kami dipermainkan! 
menurutnya, jika pelindo tidak memiliki anggaran, maka perlu dipertanyakan. sebab, selama ini pengerukan dilakukan oleh pelindo, sebagai pengelola pelabuhan pulau baai bengkulu.
"kalau tidak ada anggarannya, nanti diaudit bpk dulu," tutur suharto.
untuk itu, suharto meminta agar masalah pendangkalan alur itu tidak berlarut-larut hingga saat ini. apalagi dampak dari pendangkalan itu, sangat menanggung aktivitas ekonomi transportasi jalur laut.
"kita minta, segera pemerintah pusat mengeluarkan surat penunjukan. agar pendangkalan yang telah lama terjadi di pelabuhan pulau baai bisa diatasi," tegasnya.
sebelumnya, pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu dr h rosjonsyah telah bersurat ke presiden prabowo subianto. namun sejak surat tersebut diberikan pada 24 januari 2025 lalu, belum ada jawaban dari presiden.
asisten ii setdaprov bengkulu, ra denni sh mh mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari presiden atas surat yang telah diberikan tersebut. mengingat saat ini, kondisi pendangkalan alur dan abrasi kolam pelabuhan, semakin mengkhawatirkan.
"mudah-mudahan dalam waktu dekat, ada tanggapan dari presiden. kita ingin pak plt gubernur cepat diundang ke istana dan langsung bertemu dengan pak presiden," tutupnya. (151)

Tag

Share