Harian Bengkulu Ekspress

Mendikdasmen Paparkan Perkembangan Pemulihan Layanan Pendidikan di Wilayah Bencana Sumatera

Kemendikdasmen Pastikan Kelancaran Layanan Dokumen Pendidikan bagi Murid Terdampak Banjir di Sumatera (Aceh, Sumut,Sumbar)-istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan perkembangan terbaru terkait langkah pemulihan yang ditempuh pemerintah untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.
Pemaparan itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI. Paparan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan, termasuk kondisi kedaruratan dan gangguan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga lembaga pendukung lainnya.
“Sejak awal bencana, Kemendikdasmen melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) langsung bergerak bersama dengan UPT di daerah terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kaji cepat dampak bencana dan kebutuhan di bidang pendidikan,” ucap Mendikdasmen.

BACA JUGA: Komisi X DPR RI Soroti Langkah Kemendikdasmen dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Di Wilayah Bencana

BACA JUGA: Ini Dia Daftar Estimasi UMP 2026 Seluruh Provinsi Setelah Kenaikan

Langkah-langkah pemulihan meliputi penyediaan fasilitas belajar yang aman, peningkatan dukungan psikososial bagi siswa dan guru, serta percepatan perbaikan sarana pendidikan yang terdampak.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 memberikan dampak sangat besar terhadap sektor pendidikan. Hingga 7 Desember 2025, tercatat 2.798 satuan pendidikan terdampak dengan tingkat kerusakan yang beragam.
Sebanyak 208 ribu siswa dan 19 ribu guru serta tenaga kependidikan terdampak secara langsung. Mempertimbangkan skala kerusakan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan tiga kebutuhan utama pemulihan, yaitu penyediaan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar bagi siswa, serta layanan dukungan psikososial untuk mempercepat kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam situasi darurat.

Sejumlah bantuan langsung telah disalurkan ke provinsi terdampak. Total bantuan yang tersedia mencakup Rp21,1 miliar dana tanggap darurat untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran darurat, penyediaan tenda kelas, pengadaan perlengkapan belajar, kegiatan dukungan psikososial, serta distribusi logistik pendidikan di area terdampak.

Di Sumatra Barat, bantuan operasional tanggap darurat senilai Rp5,7 miliar dan Rp293 juta santunan bagi GTK serta peserta didik korban meninggal dan luka berat telah disalurkan. Di Aceh, bantuan Rp560 juta diberikan kepada tiga kabupaten yang terdampak yaitu Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun.

BACA JUGA:Sejumlah Kampus Berikan Keringanan UKT bagi Mahasiswa Terdampak Bencana di Sumatra, Ini Daftarnya

BACA JUGA:Bea Cukai Buka Lowongan Kerja Untuk SMA/SMK, Ditugaskan diDaerah Ini, Cek Syaratnya

Sementara itu, di Sumatra Utara, Rp220 juta telah disalurkan untuk mendukung pemulihan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Bantuan logistik seperti tenda kelas darurat, paket perlengkapan belajar, paket kebutuhan dasar keluarga, sembako, dan bingkisan anak juga terus didistribusikan.

Lebih lanjut, dari sisi kebijakan penyelenggaraan pembelajaran, Mendikdasmen menyampaikan, “Mulai 8 Desember 2025, kami mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat melalui berbagai pendekatan, termasuk pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak, pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel, kegiatan dukungan psikososial dengan serta penggunaan modul pembelajaran kedaruratan.”

Untuk jangka menengah dan panjang, Kemendikdasmen kembali menegaskan pentingnya penguatan program SPAB sebagai fondasi kesiapsiagaan satuan pendidikan di daerah rawan bencana. Penguatan dilakukan melalui pelatihan mitigasi, penyusunan rencana aksi kedaruratan, peningkatan kapasitas sekolah, serta penguatan mekanisme kesiapsiagaan yang berkelanjutan.(**)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan