Aturan Banyak Dilanggar, KKN Merajalela, Civitas Akademika Unib Gelar Deklarasi Ini

Reporter: Rewa |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 21:37

Para civitas akademika Universitas Bengkulu terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan aktivis anti korupsi yang mengatasnamakan "Swara Bengkulu Untuk Indonesia" melakukan aksi deklarasi atas keprihatinan kondisi bangsa di gedung Magister Hukum Unib, -RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.bacakoran.co - Civitas Akademika Universitas Bengkulu (Unib) dan para alumni menggelar Deklarasi Keprihatinan Kondisi Bangsa di depan Gedung Magister Hukum UNIB, Selasa, 6 Februari 2024.

Deklarasi tersebut bertujuan untuk mengingatkan seluruh komponen bangsa untuk menegakkan kembali etika di Republik Indonesia.

Menurut Inisiator Deklarasi Keprihatinan Kondisi Bangsa, Prof. Dr. Herlambang SH MH, ada kekhawatiran yang mendalam terhadap masa depan bangsa ini.

Sebab, banyak aturan yang dilanggar. Bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Seolah-olah hal tersebut dilegalkan oleh peraturan, padahal basis peraturan adalah etika dan moral.

"Kenapa akademisi dan organisasi menyuarakan hal ini? Karena komponen bangsa yang lain sudah menyuarakan tetapi tidak ada perubahan dan semakin brutal," kata Herlambang.

Momentum deklarasi ini dianggap sebagai panggilan bagi semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, maupun penyelenggara negara, untuk kembali mengacu pada undang-undang dasar (UUD) dan hukum yang ada di Indonesia, demi menjadikan Indonesia bangsa yang besar.

"Kita harus kembali kepada UUD dan hukum yang berlaku saat ini agar menjadi bangsa yang besar," ujar Herlambang.

Sementara itu, Dr H Sirman Dahwal SH MH, salah satu peserta deklarasi tersebut, menekankan pentingnya menguatkan Pancasila sebagai nilai dasar dan etika bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

"Jaga Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara peraturan yang menghamba pada kekuasaan," ungkapnya.

Selain itu, salah seorang aktivis anti-korupsi Bengkulu, Dr drh Daisy Novira MARS menyoroti perlunya berhenti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Setop eksploitasi yang merusak pengelolaan sumber daya alam dan berakibat pada degradasi peradaban bangsa Indonesia," tegasnya.

Dalam deklarasi tersebut, para peserta juga menyerukan untuk menjaga netralitas TNI dan Polri serta menghentikan penggunaan anggaran negara dan daerah untuk kepentingan politik tertentu.

aturan banyak dilanggar, kkn merajalela, civitas akademika unib gelar deklarasi ini                            harianbengkuluekspress.bacakoran.co - civitas akademika universitas bengkulu (unib) dan para alumni menggelar deklarasi keprihatinan kondisi bangsa di depan gedung magister hukum unib, selasa, 6 februari 2024.
deklarasi tersebut bertujuan untuk mengingatkan seluruh komponen bangsa untuk menegakkan kembali etika di republik indonesia.
menurut inisiator deklarasi keprihatinan kondisi bangsa, prof. dr. herlambang sh mh, ada kekhawatiran yang mendalam terhadap masa depan bangsa ini. 
sebab, banyak aturan yang dilanggar. bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. seolah-olah hal tersebut dilegalkan oleh peraturan, padahal basis peraturan adalah etika dan moral.
baca juga:manfaatkan pinjaman kur syariah, ini tawaran pegadaian bengkulu
baca juga:pengembangan wisata di mukomuko belum terealisasi, ini penyebabnya
"kenapa akademisi dan organisasi menyuarakan hal ini? karena komponen bangsa yang lain sudah menyuarakan tetapi tidak ada perubahan dan semakin brutal," kata herlambang.
momentum deklarasi ini dianggap sebagai panggilan bagi semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, maupun penyelenggara negara, untuk kembali mengacu pada undang-undang dasar (uud) dan hukum yang ada di indonesia, demi menjadikan indonesia bangsa yang besar.
"kita harus kembali kepada uud dan hukum yang berlaku saat ini agar menjadi bangsa yang besar," ujar herlambang.
sementara itu, dr h sirman dahwal sh mh, salah satu peserta deklarasi tersebut, menekankan pentingnya menguatkan pancasila sebagai nilai dasar dan etika bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. 
"jaga indonesia sebagai negara hukum, bukan negara peraturan yang menghamba pada kekuasaan," ungkapnya.
selain itu, salah seorang aktivis anti-korupsi bengkulu, dr drh daisy novira mars menyoroti perlunya berhenti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"setop eksploitasi yang merusak pengelolaan sumber daya alam dan berakibat pada degradasi peradaban bangsa indonesia," tegasnya.
dalam deklarasi tersebut, para peserta juga menyerukan untuk menjaga netralitas tni dan polri serta menghentikan penggunaan anggaran negara dan daerah untuk kepentingan politik tertentu. 
mereka juga menekankan pentingnya mencegah kecurangan dalam pemilu dan menjaga suara rakyat.
"kami berharap suara keprihatinan ini dapat didengar oleh mereka yang sudah seharusnya mendengarkan demi kelangsungan kehidupan kebangsaan yang bebas, adil, dan makmur," tutup dwi putri lestarika sh mh, salah satu peserta deklarasi.
deklarasi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti prof. dr. herlambang, sh.mh, beni kurnia illahi, sh. mh, dr. h. sirman dahwal, s.h., mh, dan beberapa lainnya, serta puluhan mahasiswa dan alumni unib.