748 PPPK Lulus 2023 Tak Kunjung Terima SK, Begini Penjelasan BKD Provinsi Bengkulu

Reporter: Budhi S |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 13 Feb 2024 - 21:58

Kepala BKD Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi jelaskan soal ratusan PPPK yang lulus seleksi belum terima SK.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -

Di sisi lain, gaji honorer atau tenaga harian lepas (THL) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang sempat tertunda untuk bulan Januari lalu, akhirnya dibayarkan tuntas.

"Per siang ini (Selasa, red), seluruhnya kita dipastikan sudah gajian semuanya," kata Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lrovinsi, Rizqi Al Fadli SIP MSi, Selasa, 13 Februari 2024.

Menurutnya, pencairan gaji honorer untuk bulan Januari 2024 ini telah mulai diajukan sejak Jumat 9 Februari 2024 dan Senin kemarin mulai dibayarkan. Sehingga tersisa ada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum dan sekarang sudah dituntaskan.

"Ada delapan OPD yang belum pencairan. Tapi siang kemarin dipastikan sdah tuntas seluruhnya," ungkapnya.

Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji honorer untuk di bulan Januari 2024 lalu tidak lain karena proses administrasi seperti ada penguatan ulang dan pembaruan SK dan proses lainnya.

Selain itu, sistem keuangan juga menjadi kendala karena masih menyesuaikan.

"Menurut saya belum terlalu terlambat, karena ada proses pengangkatan ulang seperti SK baru dan faktor-faktor lainnya," katanya.

Sementara itu, untuk gaji bulan Februari 2024 bagi honorer Pemprov bisa diajukan kembali sekitar tanggal 20 Februari 2034 ini. Rata-rata gaji honorer (THL) Pemprov Bengkulu Rp 1,5 juta sampai dengan Rp 2 jutaan.

"Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu jumlah pegawai non ASN di Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2023 terverifikasi yakni sebanyak 4.719 orang, yang sudah lulus PPPK penerimaan tahun 2023 sebanyak 678 orang, sehingga menyisakan sekitar 4.041 orang yang tersebar di seluruh OPD," demikian tutupnya. (529)

748 pppk lulus 2023 tak kunjung terima sk, begini penjelasan bkd provinsi bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - sebanyak 748 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di lingkup pemerintah provinsi bengkulu yang lulus seleksi tahun 2023 belum juga menerima surat keputusan (sk) pengangkatan.
rinciannya, sebanyak 631 formasi merupakan tenaga pendidik. sedangkan untuk tenaga kesehatan sebanyak 109 formasi. kemudian, untuk tenaga teknis penyuluh pertanian 8 formasi. mereka sampai saat ini masih menunggu sk dengan status pppk pemprov bengkulu.
"sampai saat ini masih proses pengajuan ke badan kepegawaian negara (bkn) dan kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi (kemen- panrb)," kata kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi ssos map, selasa, 13 februari 2024.
baca juga:kepala bkd dan sekda ini saling 'lempar' soal kasus dana stunting
baca juga:jadi korban asusila saat di tempat hiburan, wanita ini lapor ke sini
ia menjelaskan, proses penempatan dan nomor induk pegawai (nip) masih dalam proses di pemerintah pusat karena dari pemprov sendiri telah menyampaikan berkas bagi peserta lulusan pppk tahun 2023 ke pusat sehingga tinggal menunggu tahapan.
"kita masih menunggu, nantinya setelah mendapatkan nip baru ada penempatan," tutur gunawan.
dilanjutkan gunawan, penempatan pppk lulusan tahun 2023 yang lalu berdasarkan pertimbangan kebutuhan sekolah asal dimana peserta mengabdi sebelumnya. 
kemudian, jika sekolah tersebut telah terpenuhi guru mata pelajaran, maka akan ditempatkannya di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan.
"proses ini terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang dibutuhkan," ungkapnya.
ditambah gunawan, dirinya tidak bisa memastikan kapan sk pppk tahun 2024 diterbitkan karena dalam proses ini tidak ada limit waktu yang diberikan. sementara limit waktu hanya sebatas pemberkasaan sehingga pihaknya hanya menunggu dari pemerintah pusat.
"ini tidak bisa kita pastikan karena tidak ada limit waktu sehingga menunggu saja," pungkasnya. 
 
gaji honorer akhirnya dibayar
di sisi lain, gaji honorer atau tenaga harian lepas (thl) di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang sempat tertunda untuk bulan januari lalu, akhirnya dibayarkan tuntas.
"per siang ini (selasa, red), seluruhnya kita dipastikan sudah gajian semuanya," kata kepala bidang anggaran badan pengelola keuangan daerah (bpkd) lrovinsi, rizqi al fadli sip msi, selasa, 13 februari 2024.
baca juga:pastikan pemilu lancar dan aman, kpu minta masyarakat ikut awasi tungsura
menurutnya, pencairan gaji honorer untuk bulan januari 2024 ini telah mulai diajukan sejak jumat 9 februari 2024 dan senin kemarin mulai dibayarkan. sehingga tersisa ada delapan organisasi perangkat daerah (opd) yang belum dan sekarang sudah dituntaskan.
"ada delapan opd yang belum pencairan. tapi siang kemarin dipastikan sdah tuntas seluruhnya," ungkapnya.
ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji honorer untuk di bulan januari 2024 lalu tidak lain karena proses administrasi seperti ada penguatan ulang dan pembaruan sk dan proses lainnya. 
selain itu, sistem keuangan juga menjadi kendala karena masih menyesuaikan.
"menurut saya belum terlalu terlambat, karena ada proses pengangkatan ulang seperti sk baru dan faktor-faktor lainnya," katanya.
sementara itu, untuk gaji bulan februari 2024 bagi honorer pemprov bisa diajukan kembali sekitar tanggal 20 februari 2034 ini. rata-rata gaji honorer (thl) pemprov bengkulu rp 1,5 juta sampai dengan rp 2 jutaan.
"berdasarkan data badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu jumlah pegawai non asn di pemerintah provinsi bengkulu tahun 2023 terverifikasi yakni sebanyak 4.719 orang, yang sudah lulus pppk penerimaan tahun 2023 sebanyak 678 orang, sehingga menyisakan sekitar 4.041 orang yang tersebar di seluruh opd," demikian tutupnya. (529)