Guru PPPK Juga Bisa Jadi Kepala Sekolah, Nunuk : Ada Proses dan Syaratnya

Harianbengkuluekspress.id- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya agar  guru berstatus  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat hak  yang sama seperti guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Salah satunya kesetaraan jabatan guru  ASN PPPK  diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas.  

"PPPK saat ini sudah bisa diangkat sebagai kepala sekolah, " kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kemendikbudsritek, Nunuk Suryani dikutip dari  siaran instagram@nunuksuryani  Ngobrol Pintar Bareng Bu Nunuk (Ngopi) Rabu, 28 Februari 2024. 

Siaran  yang   mengupas  peluang dan tantangan guru penggerak sebagai kepala sekolah dan pengawas.

Hal itupun bagian dari implementasi Permendikbud Nomor 40 tahun 2021 memberikan peluang kepada guru PPPK untuk meraih jabatan sebagai kepala sekolah. 

Terpenting, guru PPPK yang mau menjadi kepala sekolah harus memperhatikan persyaratan. Seperti memiliki pengalamana manajerial minimal dua tahun. 

"Jadi kepsek dan pengawas itu  ada prosesnya,"katanya. 

BACA JUGA:Tingkatkan Sikap Saling Peduli Guru dan Siswa, Kadis Pesan Begini

BACA JUGA:Dirjen GTK Sebut Generasi Muda Kurang Mengidolakan Profesi Guru, Ini Penjelasananya

Salah satu jalur PPPK menjadi kepala sekolah  yaitu mengikuti Program Guru Penggerak, dan  saat ini sudah banyak guru pengegrak PPPK yang sudah menjadi kepala sekolah. 

Nah praktik baiknya yang sudah  mengangkat ASN PPPK  menjadi kepala sekolah adalah di Dinas Pendidikan Temanggung. 

" PPPK selalu dikontrak selama satu periode, karena satu periode kepala sekolah empat tahun. Jadi kontrak PPPK itu bisa, tidak bermasalah," tutur dia.

Diketahui, ASN PPPK yang sudah  menjadi kepala sekolah  sejak 2020 lalu telah mencapai 341 orang, atau 22,5 % dari  561 ribu guru. 

Nunuk menegaskan, guru penggerak merupakan program penyiapan pemimpin pendidikan di Indonesia, baik sebagai kepala sekolah maupun pengawas sekolah.