Dewan Baru, Mobnas Baru, Begini Keterangan Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu
Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, Erlangga.--
Harianbengkuluekspress.id - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu terpilih periode 2024-2029, dilantik pada September 2024. Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, sudah mempersiapkan mobil dinas (mobnas) baru. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Drs Erlangga MSi mengatakan, mobnas baru itu diberikan kepada unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu. Baik itu, Ketua DPRD, Wakil Ketua I hingga III.
"Sekarang masih proses lelang untuk pengadaan mobnas unsur pimpinan yang baru," terang Erlangga, Selasa 26 Maret 2024, kepada BE.
Dijelaskannya, anggaran pengadaan mobnas itu sudah disiapkan sebesar Rp 3,2 miliar. Anggaran tersebut, sudah mencukupi untuk membeli 4 unit mobnas baru.
"Anggarannya sesuai dengan pengajuan yang kita lakukan," tambahnya.
BACA JUGA:Belum Ada Pengembalian KN Korupsi Ini di Mukomuko
BACA JUGA:Bupati Mukomuko Minta BPR Harus Mampu Bersaing dengan Ini
Erlangga menjelaskan, pengadaan mobnas baru ini telah mengikuti aturan terbaru dari Perpres dan Pergub yang mengatur jenis dan harga kendaraan dinas. Mobnas yang dibeli itu, nantinya jenis kendaraan roda empat merk Hyundai.
"Mobil tersebut, sekelas mobil jenis Pajero dan Fortuner," ujar Erlangga.
Pengadaan mobnas untuk unsur pimpinan itu diperkirakan rampung sebelum anggota dewan baru dilantik. Sehingga saat pelantikan dilakukan, kendaraan sudah dipersiapkan.
"Kita mengantisipasi pas dilantik, unsur pimpinan itu ada tapi kendaraan belum ada," katanya.
BACA JUGA:Gaji Tenaga PDPK di Mukomukoa Cair, Ini Jadwalnya
Sedangkan untuk kendaraan unsur pimpinan DPRD periode sebelumnya, Erlangga mengatakan, nantinya akan ditarik dan dilelang. Begitupun dengan rumah dinas, diwajibkan untuk dikembalikan.
"Iya, akan kita lelang. Sekarang tengah proses (lelang)," tuturnya.
Sementara untuk pakaian dinas, anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2024 - 2029, mendapatkan 5 jenis pakaian. Seperti, pakaian adat, jas, PSH (pakaian sipil harian), pakaian batik dan PSL (pakaian sipil lengkap). Total anggaran untuk pengadaan baju tersebut sekitar Rp 400 juta.