Pengusutan Dana Fiskal Stunting Dilanjutkan, OPD Ini Segera Diperiksa Jaksa

Reporter: Jefrianto |

Editor: Haijir |

Selasa , 16 Apr 2024 - 21:11

Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH MH--

"Kita harap siapapun nanti yang kami panggil dapat kooperatif, jujur dan tidak berbelit. Karena ini uang negara yang peruntukannya jelas, sehingga realisasinya harus bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, ada tujuh OPD penerima dana Insentif Fiskal Stunting tahun 2023. Dana yang diberikan Menkeu sebesar Rp 5,7 miliar di akhir tahun 2023 ini sebagai bentuk penghargaan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Seluma yang telah sukses menekan dan menurunkan angka stunting.

Dimana kurun waktu tiga tahun angka stunting di Kabupaten Seluma turun drastis dari 40 persen menjadi 22,4 persen di tahun 2023 yang lalu. Namun diduga dana ini diselewengkan, dengan dialokasikan ke OPD yang notabene anggaranya telah ada di APBD. Pengalokasiannya pun tanpa ada rapat, baik bersama tim TPPS maupun DPRD Kabupaten Seluma. (Jefrianto)

Berikut realisasi Dana Fiskal Stunting Rp 5,7 M dari Menteri Keuangan Tahun 2023.

- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Seluma : Perbaikan RTLH untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh Rp 896,2 juta

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Seluma: Fasilitasi tim penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp 500 juta

- Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma: Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Rp 2,027 miliar, serta pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 371,6 juta.

- Dinas Lingkungan Hidup: Penanganan sampah Rp 91 juta

- DP3AP2KB Kabupaten Seluma: Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Rp 70 juta

- Dinas PUPR Kabupaten Seluma: Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Rp 1,2 miliar

- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais: Pengadaan obat dan vaksin Rp 1 miliar, serta pengadaan bahan habis pakai Rp 800 juta.

pengusutan dana fiskal   stunting dilanjutkan, opd ini segera diperiksa jaksa                            harianbengkuluekspress.id -  kejaksaan negeri (kejari) seluma memastikan melanjutkan pemeriksaan dalam dugaan penyelewengan anggaran dana insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar tahun 2023. 
bahkan, kejari sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap para pejabat organisasi perangkat daerah (opd) penerima anggaran dana insentif fiskal stunting. 
“kita sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap opd penerima anggaran dana insentif fiskal stunting. termasuk klarifikasi opd yang menggunakan anggaran untuk perjalanan dinas seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd),” sampai kajari seluma, wuriadi paramitha, sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh mh kepada wartawan.
dikatakannya, penyelidikan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting senilai rp 5,7 miliar sempat dihentikan sementara karena pada bulan ramadan. 
baca juga:bupati ajak asn saling memaafkan, begini pesannya
baca juga:formasi kebutuhan asn dan pppk disusun, segini jumlah formasinya
kini penyidik fokus pada pemeriksaan saksi dugaan penyimpangan dalam ganti rugi lahan pemda seluma.
"sebelumnya kita semua fokus ke perkara tukar guling lahan. jadi usai lebaran ini, pengusutan dana insentif fiskal stunting dilanjutkan. pertama ini kita jadwalkan untuk memanggil dinas pmd," ujarnya.
diterangkannya, jika sesuai daftar dinas pmd kabupaten seluma juga menerima aliran dana insentif fiskal stunting sebesar rp 500 juta.
anggaran dana tersebut diperuntukan untuk fasilitasi tim penggerak pkk, dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
baca juga:atasi buaya di sungai selagan, pemkab mukomuko datangi pihak ini
"informasinya dana ini digunakan untuk perjalanan dinas. inilah yang akan kita dalami dan akan kita gali," tegasnya.
selain dinas pmd kabupaten seluma, dinas-dinas lain yang masuk dalam daftar penerima dana insentif fiskal stunting nantinya juga akan kembali dilakukan pemanggilan.  karena dari data yang didapat ada double ploting atau tumpang tindih anggaran.
sudah ada dianggarkan di anggaran pendapatan belanja daerah (apbd), akan tetapi dianggarkan juga di dana insentif fiskal stunting.
baca juga:dorong perpustakaan tersertifikasi, ini tujuannya
"kita harap siapapun nanti yang kami panggil dapat kooperatif, jujur dan tidak berbelit. karena ini uang negara yang peruntukannya jelas, sehingga realisasinya harus bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
sekadar mengingatkan, ada tujuh opd penerima dana insentif fiskal stunting tahun 2023. dana yang diberikan menkeu sebesar rp 5,7 miliar di akhir tahun 2023 ini sebagai bentuk penghargaan kepada tim percepatan penurunan stunting (tpps) kabupaten seluma yang telah sukses menekan dan menurunkan angka stunting.
dimana kurun waktu tiga tahun angka stunting di kabupaten seluma turun drastis dari 40 persen menjadi 22,4 persen di tahun 2023 yang lalu. namun diduga dana ini diselewengkan, dengan dialokasikan ke opd yang notabene anggaranya telah ada di apbd. pengalokasiannya pun tanpa ada rapat, baik bersama tim tpps maupun dprd kabupaten seluma. (jefrianto)
baca juga:halal bihalal, bupati minta segera jalankan program pembangunan
berikut realisasi dana fiskal stunting rp 5,7 m dari menteri keuangan tahun 2023.
- dinas perumahan kawasan permukiman dan perhubungan (perkimhub) kabupaten seluma : perbaikan rtlh untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh rp 896,2 juta
- dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten seluma: fasilitasi tim penggerak pkk dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga rp 500 juta
- dinas kesehatan kabupaten seluma: pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) rp 2,027 miliar, serta pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat rp 371,6 juta.
- dinas lingkungan hidup: penanganan sampah rp 91 juta
- dp3ap2kb kabupaten seluma: promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga rp 70 juta
- dinas pupr kabupaten seluma: peningkatan sarana dan prasarana air bersih rp 1,2 miliar
- rumah sakit umum daerah (rsud) tais: pengadaan obat dan vaksin rp 1 miliar, serta pengadaan bahan habis pakai rp 800 juta.