harianbengkuluekspress.id – Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan tahun 2023 di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong mengeluh. Karena gaji mereka selama 4 bulan (Maret - Juni 2024) belum dibayarkan.
Salah seorang tenaga kesehatan PPPK di Kabupaten Lebong yang meminta namanya tidak disebutkan mempertanyakan perihal gaji mereka belum juga dibayarkan oleh Pemkab Lebong dari bulan Maret-Juni 2024.
“Bukan kami dari tenaga kesehatan saja, namun juga tenaga guru,” sampainya, Minggu 13 Oktober 2024.
Ditambahkannya, sesuai Surat Keputusan (SK) dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) mereka sudah mulai bekerja di bulan Maret 2024. Sementara sebelumnya untuk gaji sudah dilakukan pengurusan, namun belum dilakukan pembayaran.
“Bulan Maret-Juni yang belum, untuk bulan Juli dan seterusnya sudah dibayar,” ujarnya.
Sementara ucapnya, gaji selama 4 bulan tersebut sangatlah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itulah, dirinya mewakili PPPK yang lain berharap gaji bisa secepatnya dibayarkan oleh Pemkab Lebong.
“Kami bekerja sudah semaksimal mungkin, kami harap gaji kami jangan ditunda pembayarannya,” harapnya.
Menyikapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Riswan Efendi MM membenarkan bahwa untuk gaji PPPK angkatan 2023 memang ada yang belum dibayarkan, namun hal tersebut bukan karena tidak dibayarkan.
“Yang belum dibayarkan itu gaji rapelnya,” ucapnya.
BACA JUGA:Dukcapil Siapkan 3.500 Keping Blangko KTP-el, Ini Tujuannya
BACA JUGA:Poltekes Kemenkes Komitmen Turunkan Stunting, Begini Caranya
Lanjut Riswan, untuk pembayaran gaji PPPK setiap bulan dilaporkan pihaknya untuk selanjutnya uangnya disalurkan. Sementara gaji yang belum dibayarkan gaji yang akan dirapel kemungkinan ada kesalahan dalam melakukan penginputan di Dokumen Pelaksanan Anggara (DPA).
“Laporan awal secara gelobal, sementara laporan harus terinci,” ujarnya.
Oleh karena itulah, ucap Riswan, gaji belum bisa dibayarkan sehingga disampaikan bahwa untuk gaji rapel akan dibayarkan setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) selesai, sementara APBDP sendiri baru selesai dan saat ini masih dalam proses.
“Saat ini dalam tahapan pengusulan,” tuturnya