harianbengkuluekspress.id - Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur Firjan Eka Budi AP SE meminta, agar pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispenbud) Kaur untuk meningkatkan pengawasan terhadap para guru yang bertugas di wilayah pelosok di Kabupaten Kaur. Hal ini disampaikan Firjan dalam rapat kerja DPRD Kaur bersama mitra kerja satuan kerja perangkat di ruang komisi 1 DPRD Kaur, Senin 23 Desember 2024.
“Kita minta kepada Dinas Pendidikan Kaur agar mengawasi semua SDM yang ada dibawah naungan Dinas Pendidikan, karena jangan sampai ada oknum yang menerima gaji buta dan tolong evaluasi segera jika ditemukan,” sampai Firjan, Senin 23 Desember 2024.
Dikatakan Politisi Nasdem itu, pihaknya juga juga mendorong kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan para pengawas sekolah untuk lebih profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap guru yang bertugas di setiap daerahnya, terutama daerah pelosok yang jauh dari jangkauan kontrol.
“Kita ketahui pengawasan sangat perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah guru yang bertugas itu menunaikan kewajibannya atau tidak. Pengawasan dilakukan supaya tidak ada guru yang mangkir dari tugasnya,” terangnya.
BACA JUGA:Kejuaraan Pencak Silat Kejari BU Cup Dimulai, Ini Targetnya
BACA JUGA:10.818 Barang Bukti Disita Polres BU, Hasil Kajahatan Ini
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran seluruh unsur struktural Dinas Pendidikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kaur. Sebab ditujukan untuk mengedepankan harmonisasi dan sinkronisasi antara kegiatan yang hendak diselenggarakan oleh Mitra Kerja dan Kelembagaan DPRD, melalui Komisi I DPRD Kaur guna mewujudkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kaur lebih baik lagi.
“Pada intinya kami dari Komisi 1 DPRD Kaur setuju dengan program rehab gedung dinas pendidikan,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaur Sumari SPd menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan pengawasan terhadap guru-guru yang ada di Kabupaten Kaur dan sampai saat ini belum ditemukan adanya penerima gaji buta. Ia berharap, dengan rapat kerja Komisi I bersama mitra kerja ini ada kesinambungan antara OPD Mitra Kerja dengan DPRD untuk perencanaan kegiatan.
“Sehingga nanti ketika nanti terdapat kendala, maka Komisi I DPRD dapat memperjuangkan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra kerja, khususnya Dinas Pendidikan. Termasuk soal rehab kantor ini,” tandasnya.(irul)