Sebab, Pemprov Bengkulu memberikan pendapatan nasional paling besar dari sisi pajak kendaraan bermotor. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mencapai Rp 83,28 miliar.
"Ini merupakan hasil dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang kita laksanakan tahun lalu," beber Haryadi.
Sejauh ini, untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 masih terus dikaji.
Namun dimungkinkan masih akan digelar pada tahun ini. Agar tidak ada kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu yang nunggak pajak.
"Masih dikaji, mudah-mudahan sesuai harapan masyarakat," tuturnya.
Haryadi mengatakan, prestasi serapan belanja daerah dan pendapatan itu akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja. Diharapkan, prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun ini.
"Kita akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja, agar pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan baik," ujar Haryadi.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan, dari sisi pendapatan daerah tahun ini harus terus didongkrak.
Maka program pemutihan pajak bisa kembali direalisasikan untuk masyarakat.
"Program pajak ini bisa ditingkatkan. Apalagi realisasinya sudah sangat baik," ungkap Usin.
Tidak hanya kendaraan masyarakat umum, Usin juga meminta agar pemerintah daerah segera membayar pajak kendaraan dinas yang masih nunggak. Termasuk kendaraan dinas pemprov yang nunggak pajak juga harus dibayarkan.
"Kita sudah minta, Sekda bisa buatkan surat edaran, agar OPD membayarkan kendaraan dinas yang menunggak pajak," tandasnya. (eko)