Harianbengkuluekspress.id- Kepala Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi mengatakan pada tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasi anggaran APBD sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan pembelian alat tangkap semi modern bagi nelayan di Bengkulu.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi konflik antar nelayan terkait penggunaan alat tangkap trawl.
"Sejak Desember 2023 lalu, kami serahkan bantuan alat tangkap ikan semi modern secara stimulan. Tahun ini kami kembali menganggarkan Rp 200 juta dan akan kami serahkan keberlanjutan," ucapnya, Kamis, 8 Februari 2024.
BACA JUGA: 25 Warga Bengkulu Utara Daftar Kerja ke Luar Negeri, Ini Negara Tujuannya
BACA JUGA:Semarakkan Ramadan dan Serahkan Hibah Masjid, Pemprov Susun Jadwal Safari Ramadan ke 10 Kab/Kota
Syafriandi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan di Provinsi Bengkulu ini. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah melalui pembelian alat tangkap yang semi modern yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
"Penggunaan dari alat tangkap trawl telah menjadi sumber konflik antara nelayan, karena sering kali dianggap merusak lingkungan laut dan mengancam kelangsungan sumber daya ikan. Dengan mengalokasikan dana untuk pembelian alat tangkap semi modern ini, diharapkan dapat mengurangi dari tekanan terhadap sumber daya laut dan juga meminimalisir konflik antar nelayan," paparnya.
Dia juga menyebutkan, alokasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor perikanan di Provinsi Bengkulu, serta menciptakan kondisi yang lebih harmonis antara nelayan di dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada tentunya.
"Tentu tujuan kita tidakai agar terus bisa menjaga ekosistem yang ada di dalam laut menggunakan alat tangkap semi modern tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, H Dr Rohidin Mersyah mendorong para nelayan menerapkan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang berkelanjutan dan yang ramah lingkungan.
Dengan adanya pengadaan dari alat tangkap yang semi modern ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bagi nelayan sambil tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut.
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun sektor perikanan yang berkelanjutan dan tentu bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan," kata Rohidin.
Pada kesempatan ini, Gubernur secara simbolis juga menyerahkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Kartu Kusuka dan mengunjungi stand UMKM hasil laut yang dijual melalui bazar. (529)