MUKOMUKO,BE – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama yang anggarannya bersumber dana alokasi khusus (DAK) 2023 menjadi perhatian serius. Pasalnya kekhawatiran proyek itu tidak selesai di tahun ini atau tidak sesuai dengan kontrak semakin berpeluang besar, sehingga daerah dan masyarakat dirugikan. Untuk mencegah hal itu terjadi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya pihak teknis dalam kegiatan tersebut sudah melakukan berbagai upaya. Hingga telah menerbitkan surat teguran pertama kepada pihak rekanan dalam hal ini manajemen PT Belimbing Sriwijaya.
”Surat teguran (SP) pertama sudah disampaikan beberapa waktu lalu ke PT Belimbing Sriwijaya,”tegas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek kegiatan RS Pratama, Jajad Sudrajat dikonfirmasi BE, Selasa (31/10) pagi. Capaian bobot konstruksi pembangunan RS Pratama di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh, jelas Jajad, saat ini baru tercapai sekitar 35 persen dari yang ditargetkan sebanyak 44 persen. Sehingga terdapat devisiasi sebanyak 9 persendan devisiasi tersebut masuk dalam kontrak kritis. Ia juga mengakui, bahwa pekerjaan pembangunan RS Pratama berjalan lambat disebabkan karena sumber data. Disampaikannya pula, sampai saat ini pihaknya masih dalam pengendalian kontrak walaupun saat ini ada devisiasi hingga 9 persen.
”Sebenarnya pada proses pengadaan barang dan jasa devisiasi sebesar 9 persen tersebut masuk dalam kontrak kritis. Dan hal ini terjadi pada minggu ke 13 dan ke 14 karena terjadi keterlambatan pengiriman mobilisasi alat pendukung yaitu alat mixer,”katanya.
Terkait keterlambatan pekerjaan, pihaknya sudah melakukan evaluasi kepada tim penyedia. Ia juga mengadakan rapat dengan tim ahli dan konsultan pengawas. Pihaknya memberikan tenggang waktu kepada penyedia untuk mengejar keterlambatan sampai 5 November ini minimal tidak melebihi angka devisiasi 9 persen.
“Sudah kami tekankan kepada pihak perusahaan. Kalau harapan kita, proyek itu bisa dituntaskan sampai 100 persen. Sesuai dengan kontrak di akhir Desember 2023 mendatang,”ujarnya.
Namun demikian, jika melihat kondisi pekerjaan saat ini, Ia juga pesimis pembangunan RS Pratama tuntas 100 persen di akhir tahun ini. Akan tetapi ia sangat menginginkan pihak kontraktor bisa menuntaskan minimalnya 70 persen di akhir tahun ini. Tujuannya agar dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan pembangunan RS tersebut bisa ditransfer pusat ke rekening umum kas daerah (RUKD).
“Jikalau pekerjaan atau bobot realisasi fisik pekerjaan tidak sampai 70 persen. Dana tersebut tidak bisa disalurkan. Kalau ini terjadi dan dipastikan daerah kita yang rugi besar,”demikan Jajat.(900)