Jabatan Plt atau Pjs Kepala Daerah 2,5 Tahun Dianggap 1 Periode, Begini Kata Ketua Komisi II DPR RI

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Kamis , 16 May 2024 - 16:27

Jabatan Plt atau PJs Kepala Daerah 2,5 Tahun Dianggap 1 Periode, Begini Kata ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Pada tahun 2020 terbit Putusan MK Nomor 67/PUUXVIII/2020. Putusan ini mengenai Bupati Bonebolango periode 2010-2015, Hamin Pou, yang menjadi Pelaksana Tugas Bupati selama 2 tahun 8 bulan sembilan hari.

Hamin Pou kemudian menjadi bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan dan 21 hari. Putusan MK 67/2020 tersebut tidak menyatakan Hamim Pou tak memenuhi syarat sebagai calon Bupati periode 2021-2026 karena terhitung dua periode.

Hamin Pou akhirnya menjabat Bupati Bonebolango periode 2021-2026. Kasus ini adalah fakta hukum.

"Melalui kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa, putusan MK Nomor 67/PUUXVIII/2020 tersebut menjelaskan cara menghitung masa jabatan bupati atau kepala daerah adalah sejak pelantikan." katanya.

Oleh karena itu, menurut keduanya, kita perlu mencermati pertimbangan putusan tersebut yang berkaitan pejabat definitif dan pejabat pelaksana tugas.

Ada dua cara memahami dalam putusan MK, yaitu membaca utuh amar putusan dan pertimbangan hukum yang sifatnya mengikat.

Hakim MK dalam putusan MK Nomor 02/PUU-XXI/2023 tentu telah mempertimbangkan perkara-perkara sebelumnya yang berkaitan dengan norma perkara yang diuji atau mutatif mutandis.

Hal ini tentu bisa menjadi landasan yurisprudensi pula bagi kita untuk menarik kesimpulan bahwa Pejabat pelaksana tugas kepala daerah atau Plt. tidak bisa disebut penjabat definitif kepala daerah.

Seorang Plt. Kepala Daerah hanya menjalankan tugas Kepala Daerah yang masih menjabat.

Sebagai Wakil Kepala Daerah yang ditunjuk sebagai Plt. Kepala Daerah, hanya mendapatkan hak keuangan sebatas gaji sebagai Wakil Kepala Daerah dan memiliki kewenangan yang terbatas, tidak seperti Kepala Daerah definitif.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban Rohidin sebagai pelaksana tugas harus tetap kepada pemilik jabatan Gubernur yaitu Ridwan Mukti.

Pada intinya pelaksana tugas kepala daerah meaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah dalam serba yang terbatas.

jabatan plt atau pjs kepala daerah 2,5 tahun dianggap 1 periode, begini kata ketua komisi ii dpr ri                            harianbengkuluekspress.id- ketua komisi ii dpr ri, ahmad doli kurnia mengatakan terkait putusan mk no. 2/puu-xxi/2023 2023 terhadap uji materi undang-undang 10/2016 tentang pilkada.
dimana dalam aturan tersebut menyebutkan kepala daerah yang menjabat 2,5 tahun maka dihitung 1 periode. sehingga, jika sudah dua periode, maka tidak bisa lagi maju pada pilkada berikutnya untuk jabatan yang sama.
menurutnya, terkait keputusan mahkamah konstitusi (mk) soal masa jabatan kepala daerah yang pernah jadi pelaksana tugas.
maka, jika masa jabatannnya sudah 2,5 tahun, maka sudah dihitung 1 periode.
baca juga:kloter 1 bengkulu tiba di madinah, ini jarak hotel ke masjid nabawi 
baca juga:daihatsu sigra, mobil impian mertua, cicilan cuma rp 1 juta, tenornya hanya 60 bulan, tersedia 7 pilihan warna
"yang pj segala macam, nah itu kita tuangkan murni hasil putusan mk yang mengatakan itu tidak melihat jenis jabatannya, apakah dia pelaksana tugas atau plh dan segala macam, tapi dari segi waktunya, jadi kalau di atas dua setengah tahun, itu sudah dianggap satu periode," terangnya usai dengar pendapat dengan kpu ri, rabu 15 mei 2024.
terkait dengan penjelasan ketua komisi ii dpr ri, apakah rohidin mersyah masih bisa maju lagi sebagai calon gubernur bengkulu pada pilkada 2024?
rendra edwar fransisko, s.h,.m.h. dan dr. alauddin, s.h,.m.h. selaku dosen fakultas hukum universitas prof. dr. hazairin, s.h. bengkulu memastikan gubernur bengkulu tersebut masih bisa maju pada pilkada 2024.
dikatakan keduanya, dengan melihat lebih dalam terkait dengan putusan tersebut, ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai premis bahwa rohidin bisa maju kembali.
putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023 tersebut terdapat sebuah kalimat yang menyebutkan bahwa yang  dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah  atau lebih
adalah sama dan tidak  membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun  penjabat sementara.
sedangkan, berdasarkan putusan mk nomor 22/puu-vii/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang  dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa  jabatan”
yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 67/puu-xviii/2020 yang menyatakan, “…setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan.
pada tahun 2020 terbit putusan mk nomor 67/puuxviii/2020. putusan ini mengenai bupati bonebolango  periode 2010-2015, hamin pou, yang menjadi pelaksana tugas bupati selama 2 tahun 8 bulan sembilan hari. 
hamin pou kemudian menjadi bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan dan 21 hari. putusan mk 67/2020  tersebut tidak menyatakan hamim pou tak memenuhi syarat sebagai calon bupati periode 2021-2026 karena terhitung dua periode.
baca juga:10 ketua osis bengkulu dapat kuliah gratis dan subsidi biaya hidup dari gubernur , ini besarannya 
baca juga:sejumlah daerah alami kekeringan dan berpotensi karhutla, ini imbauan bmkg
hamin pou akhirnya menjabat bupati bonebolango periode 2021-2026. kasus ini adalah fakta hukum.
"melalui kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa, putusan mk nomor 67/puuxviii/2020 tersebut menjelaskan cara menghitung masa jabatan bupati atau kepala daerah adalah sejak pelantikan." katanya.
oleh karena itu, menurut keduanya, kita perlu mencermati pertimbangan putusan tersebut yang berkaitan pejabat definitif dan  pejabat pelaksana tugas.
ada dua cara memahami dalam putusan mk, yaitu membaca utuh amar putusan  dan pertimbangan hukum yang sifatnya mengikat.
hakim mk dalam putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023  tentu telah mempertimbangkan perkara-perkara sebelumnya yang berkaitan dengan norma perkara yang  diuji atau mutatif mutandis.
hal ini tentu bisa menjadi landasan yurisprudensi pula bagi kita untuk menarik kesimpulan bahwa pejabat pelaksana tugas kepala daerah atau plt. tidak bisa disebut penjabat definitif  kepala daerah.
seorang plt. kepala daerah hanya menjalankan tugas kepala daerah yang masih menjabat. 
sebagai wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai plt. kepala daerah, hanya mendapatkan hak keuangan  sebatas gaji sebagai wakil kepala daerah dan memiliki kewenangan yang terbatas, tidak seperti kepala  daerah definitif.
dalam konteks ini, pertanggungjawaban rohidin sebagai pelaksana tugas harus tetap kepada pemilik jabatan gubernur yaitu ridwan mukti.
pada intinya pelaksana tugas kepala daerah meaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah dalam serba yang terbatas.
baca juga:bertemu the netherlands cadastre di washington dc, ahy bicarakan inovasi di bidang pertanahan
baca juga:bmkg prediksi beberapa daerah alami kekeringan dan berpotensi karhutla mei dan juni 2024, ini daftarnya
selain sifat kewenangannya yang mandatoir, juga tidak dibenarkan membuat keputusan yang sifatnya strategis.
hak- hak protokoler, keuangan, gaji, dan tunjangannya pun tetap dalam kapasitasnya sebagai wakil kepala daerah.
penafsiran hukum mengenai pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas pun harus kita cerna lebih halus. posisi  jabatan kepala daerah hanya bisa diisi satu orang pejabat saja.
dalam situasi kepala daerah diberhentikan sementara, wakilnya akan bertugas melaksanakan kewenangan sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap.
putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023 sama sekali tidak membuat norma baru bagi seseorang  yang pernah menjabat pelaksana tugas kepala daerah.
putusan tersebut hanya menyatakan tidak membedakan antara masa jabatan bagi yang menjabat secara “definitif” maupun “penjabat sementara”
"rohidin, adalah seorang wakil kepala daerah yang menjabat sebagai “pelaksana tugas” kepala daerah,  tidak pernah menduduki jabatan sebagai “penjabat sementara”," ujarnya.
padahal secara teori , sambungnya“pelaksana tugas” dan “penjabat sementara” adalah dua terminologi jabatan yang berbeda. 
pejabat sementara kepala daerah adalah seorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan kepala daerah  disebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani cuti kampanye yang diatur dalam  permendagri nomor 1 tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
penjabat kepala daerah adalah pejabat yang menjabat sebagai kepala daerah apabila gubernur/walikota  diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, maka presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul menteri.
hal ini tertuang dalam pasal 86 uu nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah.
baca juga: sia-siap, sore ini beasiswa leadership gubernur bengkulu diumumkan 
baca juga:hanyut di sungai lunaang inkasi sumbar 9 mei lalu, 1 berhasil ditemukan, 1 lagi masih dicari
pelaksana tugas adalah seseorang wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan wewenang kepala  daerah apabila kepala daerah menejalani masa tahanan atau berhalangan sementara sebagaimana yang  dijelaskan pada pasal 65 uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
selanjutnya pada pasal 86 uu tersebut, dijelaskan pula bahwa apabila kepala daerah diberhentikan sementara wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
definisi tiga terminologi jabatan ini, tentu meperjelas bahwa penjabat sementara, penjabat dan pelaksana  tugas kepala daerah, adalah 3 posisi jabatan yang jelas berbeda satu sama lain.
rohidin adalah pelaksana tugas gubernur, bukan penjabat atau penjabat sementara, sehingga bukan merupakan subjek dalam putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023 yang terdapat sebuah kalimat yang menyebutkan bahwa yang  dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.
masa jabatan rohidin yang kurang dari setengah masa jabatan dalam satu periode, baik sebagai pelaksana tugas gubernur, maupun sebagai gubernur definitif
masa jabatan rohidin sebagai gubernur bengkulu definitif selama 2 tahun 2 bulan 2 hari (dilantik sebagai gubernur definitif pada 10 desember 2018, dan berakhir masa jabatan pada 12 februari 2021), dan masa jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu selama 1 tahun 5 bulan 27 hari (ditunjuk sebagai plt. gubernur pada 22 juni 2017, dan menjadi definitif pada 10 desember 2018), yang dimana perhitungan masa jabatannya tidak bisa digabung.
secara historis atau yurisprudensi putusan mk, tidak ada putusan yang menyebutkan satu periode adalah gabungan antara penjabat definitif dan plt. kepala daerah.
baca juga:pendaftaran komcad 2024 dibuka, kuota 1.000 personel, ini syaratnya
baca juga:kur bri rp 200 juta, tenor 5 tahun, pengajuannya secara online, berikut caranya beserta tabel angsurannya
dengan demikian, rohidin baru menjabat sebagai gubernur bengkulu selama 2 tahun 2 bulan dan 2 hari atau belum setengah masa jabatan.
kalau pun ‘memaksa’ ingin dimaknai pertimbangan putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023 yakni mk tidak membedakan masa menjabat (2,5 tahun atau lebih sebagai 1 periode) antara pejabat definitif dengan pejabat sementara,
maka dua keadaan dari rohidin mersyah baik saat menjabat sebagai plt. gubernur bengkulu dan gubernur bengkulu definitif belum pula dapat terhitung sebagai satu periode (atau lebih dari 2,5 tahun).
karena rohidin menjabat sebagai plt. gubernur bengkulu hanya 1 tahun 5 bulan 27 hari, dan  sebagai gubernur definitif hanya 2 tahun 2 bulan saja.
dan ingat, rohidin disini menjabat sebagai pelaksana tugas, bukan penjabat atau penjabat sementara yang dimaksud dalam putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023.
rohidin tidak pernah dilantik sebagai pelaksana tugas gubernur
menteri dalam negeri tjahjo kumolo memberikan surat tugas tentang penuigasan wakil gubernur bengkulu  sebagai pelaksana tugas gubernur bengkulu, nomor 122.17/2928/sj, tanggal 22 juni 2017 kepada rohidin mersyah di ruang sidang utama, gedung a lantai 3 di kantor kementerian dalam negeri, jl medan merdeka  utara, pada hari kamis, 22 juni 2017.
rohidin mersyah resmi diangkat menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu menggantikan gubernur bengkulu ridwan mukti untuk masa jabatan 2016-2021. 
baca juga:pilkada 2024, ini 5 alasan rohidin bisa maju lagi
baca juga:masa jabatan kepala daerah urung berakhir 2024, simak keputusan mk berikut
pengangkatan rohidin mersyah sebagai plt gubernur ini dilakukan setelah ridwan mukti ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi.
dan penunjukan sebagai pelaksana tugas ini hanya dengan surat mendagri, bukan dengan keppres.
selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 34 ayat (1) huruf o yang juga dituangkan dalam pertimbangan  putusan mk nomor 22/puu-vii/2009, menegaskan bahwa awal untuk mulai menghitung satu periode masa  jabatan kepala daerah adalah sejak tanggal pelantikan.
batas untuk mulai menghitung masa jabatan adalah dimulai pada hari pelantikan sesuai putusan mk nomor 22/puu-vii/2009, pasal 38 pp 6/2005 dan  perubahannya, dan pasal 4 ayat (1) huruf o pkpu 9/2020 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah. 
pelaksana tugas kepala daerah, tidak ada ketentuan yang mengatur untuk pelantikannya.
artinya seorang pelaksana tugas kepala daerah tidak dilantik, sehingga tidak mungkin ada batas untuk menghitung limit masa jabatan.
pada saat diserahkan keppres penunjukan sebaga pelaksana tugas gubernur bengkulu, rohidin bukan dilantik sebagai pelaksana tugas, melainkan hanya melalui pengukuhan,
karena yang namanya pelantikan kepada pejabat yang bersangkutan harus dengan mengucapkan lafal sumpah sesuai kepercayaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 6 dan pasal 11 permendagri nomor 35 tahun  2013 tentang tata cara pelantikan kepala dan/atau wakil kepala daerah.
pada permendagri tersebut, tidak pula diatur pelantikan pelaksana tugas kepala daerah, yang ada diatur hanya pelantikan kepala daerah dan penjabat kepala daerah.
hal ini tentu melegitimasi, bahwa rohidin ketika menjadi pelaksana tugas gubernur bengkulu, tidak dihitung sebagai mulai masa jabatan karena tidak dilakukan prosesi pelantikan. 
"ingat, periode masa jabatan terhitung sejak pelantikan. rohidin hanya dilantik ketika menjabat sebagai gubernur definitif pada 10 desember 2018," sambungnya.
dan pada waktu itu, rohidin baru kemudian diangkat menjadi gubernur bengkulu melalui keputusan presiden ri nomor 215/p tahun 2018, dna baru dilantik sesuai prosesi yang diatur dalam permendagri 35 tahun 2013
berdasarkan uraian tersebut diatas, keduanya menyimpulkan, rohidin mersyah bisa kembali mendaftarkan diri sebagai calon gubernur bengkulu periode 2024-2029, karena:
1. masa jabatan rohidin sebagai gubernur definitf hanya 2 tahun, 2 bulan, 2 hari, masih belum mencapai 2,5 tahun masa jabatan dalam 1 periode;
2. tugas sebagai pelaksana tugas sebagai gubernur tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan;
baca juga:maju pilkada, caleg terpilih tak akan dilantik, ini alasannya
baca juga: caleg terpilih wajib mundur jika maju pilkada 2024, begini pernyataan dpr dan kpu ri
3. frasa “menjabat secara definitif” dan frasa “penjabat sementara” dalam putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023, tidak dimaksudkan pula pada frasa “pelaksana tugas”. sehingga, “pelaksana tugas” tidak menjadi subjek dalam putusan tersebut;
4. wakil gubernur yang melaksanakan tugas kepala daerah selama kepala daerah diberhentikan sementara, tidak bisa disebut pernah menjabat sebagai gubernur. logikanya, kalau menjabat pelaksana tugas gubernur sama dengan gubernur, maka ada dua gubernur pada saat bersamaan;
5. rohidin tidak pernah dilantik sebagai pelaksana tugas gubernur, sehingga tidak terhitung dimulainya masa jabatan. rohidin ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur hanya dengan surat mendagri, bukan keppres dan tidak dilantik. (*)