Diberhentikan Dewan Kehormatan, Begini Sikap Ketua PWI Pusat

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Rabu , 17 Jul 2024 - 07:57

Ketua umum Persatuan wartawan Indonesia (PWI) pusat,Hendry Ch Bangun-istimewa/Bengkuluekspress.-

Ia menambahkan bahwa permintaan Ketua DK untuk menyiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) juga tidak berdasar.

"Menurut PD PRT Pasal 28, KLB hanya bisa dilakukan jika Ketua Umum menjadi terdakwa kasus yang merendahkan martabat wartawan dan diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi," tegasnya.

Berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 218-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 27 Juni 2024, susunan Dewan Kehormatan PWI periode 2023-2028 telah berubah.

Ketua Dewan Kehormatan saat ini adalah Sasongko Tedjo, dengan Mahmud Matangara sebagai Wakil Ketua dan Tatang Suherman sebagai Sekretaris.

Anggota lainnya adalah Diapari Sibatangkayu, Akhmad Munir, Fathurrahman, M. Noeh Hatumena, Hendro Basuki, dan Berman Nainggolan. Dengan perubahan tersebut, Nurcholis tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris DK.

"Nurcholis sudah tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama DK. Oleh karena itu, surat keputusan yang dikeluarkan menjadi batal demi hukum," ujar Hendry Ch Bangun.

Lebih lanjut, Hendry mengatakan bahwa segala keputusan DK hanya bisa diambil oleh rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DK sesuai Surat Keputusan PWI Nomor 218-PLP/PP-PWI/2024.

Hendry juga menyoroti permintaan DK kepada Ketua Bidang Organisasi untuk segera melakukan KLB sebagai tindakan ngawur.

"Yang berwenang memerintahkan Ketua Bidang Organisasi hanya Ketua Umum," tegasnya.

Menurut Hendry, tindakan Sasongko Tedjo yang menyelenggarakan rapat DK tanpa mengikuti aturan tersebut tidak memiliki landasan hukum.

"Tindakan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.

Sasongko Tedjo juga dinilai telah menyalahgunakan kop surat dan cap DK tanpa tanda tangan Sekretaris yang sah, sehingga merupakan pelanggaran hukum dengan implikasi pidana.

Atas dasar ini, Pengurus Pusat PWI memberikan peringatan pertama dan terakhir kepada Sasongko Tedjo untuk tidak lagi menggunakan atribut dan nama DK sejak ditetapkannya perubahan tersebut.

diberhentikan dewan kehormatan, begini sikap ketua pwi pusat                            harianbengkuluekspress.id- ketua umum persatuan wartawan indonesia (pwi) pusat,hendry ch bangun diberhentikan dari keanggotaannya oleh dewan kehormatan (dk) pwi.
pemberhentian hednry ch bangun tersebut tertuang dalam surat keputusan dewan kehormatan pwi pusat tertanggal 16 juli 2024
sasongko tedjo, selaku ketua dk pwi  mengungkapkan sejumlah alasan diberhentikannya hendry ch bangun itu diantaranya sudah menyalahgunakan jabatannya.
"dengan bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang dalam merombak susunan dewan kehormatan dan pengurus pusat pwi," katanya dalam keterangan tertulis, selasa, 16 juli 2024.
baca juga:amalkan doa ini, insya allah dilindungi dari berbuat buruk
baca juga:amalkan ini, insya allah doa dikabulkan dan dosa diampuni
selain itu, hendry juga dinilai menyalahgunakan wewenangnya dengan menggelar rapat pleno yang diperluas dengan menyalahi aturan.
sasongko menyebut, hendry kerap melanggar konstitusi organisasi dan profesi, di antaranya kode perilaku wartawan (kpw), kode etik jurnalistik (kej), peraturan dasar (pd), serta peraturan rumah tangga (prt) pwi.
adanya pemberhentian dari dk pwi terhadap dirinya, ketua pwi pusat, hendry ch bangun, mengecam keras keputusan dewan kehormatan (dk) pwi yang dianggap ilegal dan tidak sah.
keputusan dk yang mengeluarkan surat pemberhentian hendry ch bangun dari keanggotaan pwi dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
menurut hendry, dk telah bertindak melampaui kewenangannya.
"keputusan tersebut bukan hasil rapat resmi dk. lima anggota dk bahkan tidak mengetahui hal ini dan sudah bersurat kepada sasongko tedjo," jelas hendry di kantor pwi pusat, kebon sirih, jakarta pusat, selasa, 16 juli 2024.
baca juga:lautan manusia iringi tabut tebuang di kota bengkulu
baca juga:rohidin rancang koalisi 5 parpol, pamit maju pilgub di sidang paripurna 
ia menambahkan bahwa permintaan ketua dk untuk menyiapkan kongres luar biasa (klb) juga tidak berdasar.
"menurut pd prt pasal 28, klb hanya bisa dilakukan jika ketua umum menjadi terdakwa kasus yang merendahkan martabat wartawan dan diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi," tegasnya.
berdasarkan keputusan pengurus pusat pwi nomor 218-plp/pp-pwi/2024 tanggal 27 juni 2024, susunan dewan kehormatan pwi periode 2023-2028 telah berubah.
ketua dewan kehormatan saat ini adalah sasongko tedjo, dengan mahmud matangara sebagai wakil ketua dan tatang suherman sebagai sekretaris.
anggota lainnya adalah diapari sibatangkayu, akhmad munir, fathurrahman, m. noeh hatumena, hendro basuki, dan berman nainggolan. dengan perubahan tersebut, nurcholis tidak lagi menjabat sebagai sekretaris dk.
"nurcholis sudah tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama dk. oleh karena itu, surat keputusan yang dikeluarkan menjadi batal demi hukum," ujar hendry ch bangun.
lebih lanjut, hendry mengatakan bahwa segala keputusan dk hanya bisa diambil oleh rapat yang dihadiri oleh ketua, wakil ketua, dan anggota dk sesuai surat keputusan pwi nomor 218-plp/pp-pwi/2024.
hendry juga menyoroti permintaan dk kepada ketua bidang organisasi untuk segera melakukan klb sebagai tindakan ngawur.
"yang berwenang memerintahkan ketua bidang organisasi hanya ketua umum," tegasnya.
menurut hendry, tindakan sasongko tedjo yang menyelenggarakan rapat dk tanpa mengikuti aturan tersebut tidak memiliki landasan hukum.
"tindakan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.
baca juga: bawaslu benteng deklarasi anti politik uang di desa ini
baca juga:pasca m saleh mundur, muncul 3 kandidat kuat untuk pilwakot bengkulu 2024
sasongko tedjo juga dinilai telah menyalahgunakan kop surat dan cap dk tanpa tanda tangan sekretaris yang sah, sehingga merupakan pelanggaran hukum dengan implikasi pidana.
atas dasar ini, pengurus pusat pwi memberikan peringatan pertama dan terakhir kepada sasongko tedjo untuk tidak lagi menggunakan atribut dan nama dk sejak ditetapkannya perubahan tersebut.
sasongko juga diberi waktu tiga hari untuk meminta maaf kepada ketua umum pwi pusat dan mencabut pernyataan yang ia keluarkan dalam rilis.
"jika peringatan ini tidak diindahkan, kami akan menempuh proses hukum," tegas hendry ch bangun. (*)