Kemendagri Diminta Alokasikan APBD Untuk Operasional Rumah Ibadah, Ini Responnya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Sabtu , 20 Jul 2024 - 15:33

Wamenag RI Saiful Rahmat Dasuki -istimewa/bengkuluekspress-

RKPD ini menjadi acuan bagi semua provinsi dan kabupaten/kota untuk merancang program prioritas dan kegiatan yang harus dianggarkan dalam APBD.

"Melalui RKPD, kami memastikan negara hadir untuk memberdayakan masjid sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan aktivitas ekonomi serta sosial," jelasnya.

Langkah kedua, Kemendagri juga menerbitkan Permendagri tentang Penyusunan APBD setiap tahun.

Dalam Permendagri ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masjid melalui berbagai instrumen dalam APBD, baik melalui bantuan langsung maupun hibah.

"Sepanjang ada direktif melalui Permendagri, pemerintah daerah akan mengikuti arahan tersebut,"tambahnya.

Langkah ketiga, Kemendagri menerbitkan Permendagri tentang Kebijakan Pengawasan setiap tahun.

Kebijakan ini menjadi acuan bagi inspektorat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan program prioritas dalam RKPD yang dianggarkan dalam APBD terlaksana dengan optimal.

"Pengawasan ini penting agar pemberdayaan masjid melalui BKM tetap terlaksana, meskipun terjadi refocusing atau pergeseran anggaran," tandasnya. (**)

kemendagri diminta alokasikan apbd untuk operasional rumah ibadah,  ini responnya                             harianbengkuluekspress.id- kementerian dalam negeri (kemendagr) diminta  membuat regulasi yang mengatur alokasi  dana anggaran pendapatan belanja daerah (apbd)  untuk bantuan masjid, takmir, marbot masjid di daerah serta rumah-rumah ibadat agama lain. 
permintaan itu disampaikan wakil menteri agama (wamenag), saiful rahmat dasuki saat kegiatan sarasehan kemasjidan dan lokakarya nasional bkm bertajuk
"menata regulasi kemasjidan untuk masjid profesional, moderat, berdaya" di jakarta. 
permintaan tersebut dilakukan  karena  indonesia memiliki jumlah masjid terbanyak di dunia, yang umum dibangun  dan dikelola masyarakat. sehingga, negara sangat diperlukan untuk memfasilitasi kebutuhan ibadat masyarakat. 
" barangkali kemendagri bisa memberi afirmasi dengan membuat regulasi bagi pemda, dan mewajibkan pengalokasian anggaran apbd untuk bantuan masjid, takmir, dan marbot masjid di daerah," tegasnya. 
baca juga:jawa timur dominasi calon imam masjid uni emirat arab, berikut daftar namanya 
baca juga:kemenag umumkan peserta yang lulus administrasi calon imam masjid uni emirat arab, cak disini 
dikatakannya, kolaborasi kemenag dan kemendagri dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam ikhtiar 
memberdayakan rumah ibadat di daerah, khususnya dalam mendukung pengelolaan dan pengembangannya. 
selama ini, wamenag menilai jumlah bantuan dan stimulan pemerintah pusat dan daerah masih belum memadai, sehingga peningkatan kompetensi takmir masjid belum merata. 
" ini menjadi concern bersama agar dapat segera terwujud kemakmuran dan kesejahteraan masjid-masjid di indonesia. " pintanya. 
terkait hal itu kepala badan pengembangan sumber daya manusia kemendagri, sugeng hariyono menyambut baik usulan tersebut. 
menurut sugeng, pihaknya akan berkontribusi dalam memberdayakan masjid di seluruh indonesia melalui tiga langkah strategis.
langkah pertama, sugeng menjelaskan, kemendagri setiap tahun menerbitkan permendagri tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkpd). 
baca juga: pemprov bengkulu bagi-bagi bendera merah putih di enggano 
baca juga:membludak, kompetisi pidato moderasi beragama tembus ribuan pendaftar 
rkpd ini menjadi acuan bagi semua provinsi dan kabupaten/kota untuk merancang program prioritas dan kegiatan yang harus dianggarkan dalam apbd.
"melalui rkpd, kami memastikan negara hadir untuk memberdayakan masjid sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan aktivitas ekonomi serta sosial," jelasnya. 
langkah kedua, kemendagri juga menerbitkan permendagri tentang penyusunan apbd setiap tahun.
dalam permendagri ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masjid melalui berbagai instrumen dalam apbd, baik melalui bantuan langsung maupun hibah.
"sepanjang ada direktif melalui permendagri, pemerintah daerah akan mengikuti arahan tersebut,"tambahnya.
langkah ketiga, kemendagri menerbitkan permendagri tentang kebijakan pengawasan setiap tahun. 
kebijakan ini menjadi acuan bagi inspektorat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan program prioritas dalam rkpd yang dianggarkan dalam apbd terlaksana dengan optimal.
"pengawasan ini penting agar pemberdayaan masjid melalui bkm tetap terlaksana, meskipun terjadi refocusing atau pergeseran anggaran," tandasnya. (**)