Dipanggil Dewan, Oknum Dokter Akui Biaya Operasi Ditransfer ke Rekening Pribadi

Reporter: Budi Hartono |

Editor: Dendi S |

Senin , 05 Aug 2024 - 21:54

Ketua DPRD Mukomuko, M Ali Saftaini (kemeja hitam), dr Surya Darma dan Direktur RSUD Mukomuko, Syafriadi memberikan keterangan pers. -BUDI HARTONO/BE -

DPRD Mukomuko bersama pihak terkait menindaklanjuti persoalan pasien BPJS diminta bayar biaya operasi, Senin, 5 Juli 2024. -BUDI HARTONO/BE -

Di sisi lain, Surya juga menjelaskan mengenai operasi itu permintaan dari pasien yang bersangkutan.

Ia selaku dokter yang menangani telah menyampaikan ke pasien bahwa bisa seluruhnya dicover oleh BPJS. Tapi jaraknya mesti satu bulan setelah operasi pertama. Karena biaya yang ditanggung BPJS itu untuk satu diagnosa.

“Sudah saya sarankan ke pasien seperti itu. Tapi pasien yang meminta. Saya tidak pernah memaksa. Itu permintaan dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Yang jelas saya tidak melakukan pemerasan. Tapi saya akui kesalahan secara administrasi,” terangnya.

Sementara, itu Direktur RSUD Mukomuko, Syafriadi SKM MKes mengatakan untuk sanksi telah dilakukan secara prosedur.

Dokter Surya Darma merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan telah diberikan teguran secara tertulis.

“Ini kewenangan kita karena yang bersangkutan adalah ASN. Sedangkan untuk hal-hal lainnya itu kewenangan dan ada pertimbangan pihak terkait lainnya. Termasuk ada pertimbangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menaungi profesi tersebut,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala Pelayanan BPJS Kabupaten Mukomuko, Elva Elinda SKM mengapresiasi DPRD Kabupaten Mukomuko yang telah memfasilitasi adanya persoalan tersebut.

Ia menegaskan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif tidak ada biaya apapun dan hak-hak peserta terlindungi.

“Terkait kejadian ini, sudah clear dan uang dikembalikan ke

pasien. Kedepan jika ada keluhan, jangan takut dan ragu langsung sampaikan ke kanal-kanal kamai atau langsung datang ke kantor BPJS terdekat,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pasien BPJS yang dipungut uang jutaan rupiah tersebut atas nama Eka Kurnia Wati, warga Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

Pasien itu operasi benjolan di tubuhnya. Jumlah benjolan sebanyak tiga benjolan yakni dibagian tangan kiri dan dada. Setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan dioperasi.

Oleh dokter yang menangani pasien, dokter tersebut menyampaikan untuk menggunakan BPJS bisa dilakukan hanya untuk operasi satu benjolan. Sedangkan untuk dua benjolan lainnya ada tambahan biaya sebesar Rp 3,5 juta.

Untuk pembayarannya tidak melalui manajemen RSUD, tapi langsung ke rekening pribadi dokter yang bersangkutan dengan cara ditransfer.(900)

dipanggil dewan, oknum dokter akui biaya operasi ditransfer ke rekening pribadi                            harianbengkuluekspress.id - lembaga dprd kabupaten mukomuko menepati janjinya untuk memanggil sejumlah pihak mengenai persoalan pasien bpjs diminta membayar rp 3,5 juta oleh oknum dokter spesialis di rsud mukomuko. 
persoalan itu telah terjawab setelah dprd kabupaten mukomuko yang langsung dipimpin ketua dprd, m ali saftaini didampingi ketua komisi iii, antonius dalle dan anggota menghadirkan sejumlah pihak di aula gedung dprd mukomuko, senin, 5 agustus 2024.
adapun pihak yang dihadirkan yakni asisten ii pemda mukomuko, direktur rsud mukomuko dan jajaran, kepala bpjs kabupaten mukomuko dan dokter spesialis atas nama dr surya darma.
ketua dprd kabupaten mukomuko, m ali saftaini didampingi ketua komisi iii, antonius dalle dan sejumlah anggota dprd lainnya menyampaikan, komisi iii yang membidangi kesehatan telah menjalankan salahsatu fungsinya untuk menindaklanjuti persoalan pasien bpjs yang masih dikenakan uang tambahan mencapai jutaan rupiah tersebut. 
baca juga:apbd-perubahan provinsi bengkulu 2024 terancam tak dibahas, sekda beberkan penyebabnya
baca juga:rosjonsyah masih berjuang raih dukungan parpol, nasdem berlabuh ke helmi - mian 
“hari ini, semuanya jujur, dan ada yang mengaku salah. khusus yang salah telah kita minta kepada pemda mukomuko dan direktur rsud untuk melakukan tindakan sesuai prosedur,” tegas ali saftaini. 
ia juga menyampaikan, dalam persoalan tersebut tidak ada yang terabaikan, termasuk hak-hak pasien. 
“mana hak-hak pasien harus dikembalikan. dan, direncanakan besok (selasa, 6 agustus 2024), kami bersama akan mengunjungi pasien di kediamannya. selain silaturahmi, kami juga akan melihat langsung dikembalikannya hak-hak pasien yang bersangkutan. dan dalam peristiwa itu tidak ada keterlibatan pihak-pihak lainnya. serta diingatkan tidak kembali terulang,” pungkasnya. 
sementara itu, dr. surya darma dikonfirmasi usai bertemu anggota dprd mukomuko mengakui kesalahannya secara administrasi. 
uang sebesar rp 3,5 juta ditransfer ke rekening pribadinya, bukan melalui manajemen rsud mukomuko. 
namun, lanjut surya, uang rp 3,5 juta itu sebenarnya sudah dikembalikan melalui pihak ketiga. dalam ini oknum yang mengaku wartawan. 
“oknum wartawan itu saya kenal. sebenarnya saya yang akan mengembalikan langsung ke pasien. tapi oknum itu meminta biar dia yang mengembalikan. dan kebetulan pada saat itu saya ada acara ke padang, provinsi sumatera barat. uang rp 3,5 juta itu saya titipkan ke oknum tersebut untuk diserahkan kepada pasien yang bersangkutan." 
“mengenai uang tersebut belum sampai ke pasien. untuk urusan hal itu biarlah menjadi urusan pribadi saya ke oknum tersebut. sedangkan hak pasien sebesar rp 3,5 juta akan saya kembalikan yang direncanakan besok (selasa),” katanya. 
dprd mukomuko bersama pihak terkait menindaklanjuti persoalan pasien bpjs diminta bayar biaya operasi, senin, 5 juli 2024. -budi hartono/be -
di sisi lain, surya juga menjelaskan mengenai operasi itu permintaan dari pasien yang bersangkutan. 
ia selaku dokter yang menangani telah menyampaikan ke pasien bahwa bisa seluruhnya dicover oleh bpjs. tapi jaraknya mesti satu bulan setelah operasi pertama. karena biaya yang ditanggung bpjs itu untuk satu diagnosa.
“sudah saya sarankan ke pasien seperti itu. tapi pasien yang meminta. saya tidak pernah memaksa. itu permintaan dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. yang jelas saya tidak melakukan pemerasan. tapi saya akui kesalahan secara administrasi,” terangnya. 
sementara, itu direktur rsud mukomuko, syafriadi skm mkes mengatakan untuk sanksi telah dilakukan secara prosedur. 
dokter surya darma merupakan aparatur sipil negara (asn). dan telah diberikan teguran secara tertulis.
“ini kewenangan kita karena yang bersangkutan adalah asn. sedangkan untuk hal-hal lainnya itu kewenangan dan ada pertimbangan pihak terkait lainnya. termasuk ada pertimbangan dari ikatan dokter indonesia (idi) yang menaungi profesi tersebut,” ungkapnya. 
di sisi lain, kepala pelayanan bpjs kabupaten mukomuko, elva elinda skm mengapresiasi dprd kabupaten mukomuko yang telah memfasilitasi adanya persoalan tersebut. 
ia menegaskan seluruh peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) aktif tidak ada biaya apapun dan hak-hak peserta terlindungi.
“terkait kejadian ini, sudah clear dan uang dikembalikan ke
pasien. kedepan jika ada keluhan, jangan takut dan ragu langsung sampaikan ke kanal-kanal kamai atau langsung datang ke kantor bpjs terdekat,” ungkapnya.
sebagaimana diketahui, pasien bpjs yang dipungut uang jutaan rupiah tersebut atas nama eka kurnia wati, warga desa mekar mulya, kecamatan penarik kabupaten mukomuko. 
pasien itu operasi benjolan di tubuhnya. jumlah benjolan sebanyak tiga benjolan yakni dibagian tangan kiri dan dada. setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan dioperasi. 
oleh dokter yang menangani pasien, dokter tersebut menyampaikan untuk menggunakan bpjs bisa dilakukan hanya untuk operasi satu benjolan. sedangkan untuk dua benjolan lainnya ada tambahan biaya sebesar rp 3,5 juta. 
untuk pembayarannya tidak melalui manajemen rsud, tapi langsung ke rekening pribadi dokter yang bersangkutan dengan cara ditransfer.(900)