APBDP Tak Banyak Berubah, Digunakan untuk Ini Dananya di Provinsi Bengkulu

Reporter: Edo |

Editor: Zalmi Herawati |

Selasa , 20 Aug 2024 - 21:15

IST/BE Sidang paripurna nota penjelasan Gubernur atas Raperda tentang APBD-P tahun anggaran 2024, di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa 20 Agustus 2024.--

"Mudah-mudahan berjalan lancar dan tempat waktu. Setelah APBD-P disahkan, tinggal evaluasi oleh Mendagri," ujar Isnan.

Disisi lain, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Isnan Fajri itu, Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah menyampaikan nota penjelasan gubernur atas Raperda tentang APBD-P Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2024 secara virtual.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan APBD, antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Disamping itu, juga terdapat keadaan yang mengharuskan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

"Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, serta keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa," terang Rohidin.

Rohidin mengatakan, perubahan pada APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 didasarkan pada beberapa hal. Seperti penyesuaian terhadap capaian makro perekonomian Provinsi Bengkulu hingga triwulan II tahun 2024. Lalu, perlunya penyesuaian arah kebijakan pembangunan sarana tahun 2024.

"Termasuk percepatan pelaksanaan program prioritas, dan keempat, penggunaan Silpa tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2023," bebernya.

Rohidin mengatakan, rancangan APBD-P itu, mencakup pendapatan daerah. Kebijakan perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pendapatan daerah tetap fokus pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan agar dapat direalisasikan sesuai target.

Pada perubahan APBD tahun 2024, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3.103.556.549.400, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta pendapatan daerah lainnya yang sah.

Kemudian, dalam pengalokasian belanja daerah, jika dilihat dari sisi kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3.172.504.306.464, yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Kemudian, pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi karena belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

"Pada tahun anggaran 2024, penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 68.947.757.064 yang bersumber dari alokasi Silpa tahun 2023, sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp 0," beber Rohidin.

apbdp tak banyak berubah, digunakan untuk ini dananya di provinsi bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd-p) provinsi bengkulu, tahun anggaran 2024, terus dikebut. tahapannya sudah ditahap nota penjelasan gubernur atas raperda tentang apbd-p, lewat sidang paripurna di gedung dprd provinsi bengkulu. selasa 20 agustus 2024. dalam pembahasan apbd-p itu tidak banyak terjadi perubahan anggaran.
"apbd-p itu tidak banyak berubah. hanya penyesuaian efektivitas saja," terang ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) provinsi bengkulu isnan fajri ssos mkes kepada be, usai menghadiri sidang paripurna di gedung dprd provinsi bengkulu, selasa 20 agustus 2024.
tidak banyak perubahan dalam apbd-p itu, menurut isnan, karena sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2023 hanya rp 68,9 miliar. anggaran itu, berada dikas daerah sebesar rp 40,5 miliar, kas blud rsud m yunus bengkulu rp 20,9 miliar, kas blud rskj soeprapto sebesar rp 7,3 miliar. kemudian, silpa di kas dana bantuan operasional sekolah (bos) sebesar rp 90,4 juta. terakhir berada di kas dinas sosial (dinsos) sebesar rp 4,2 juta.
"anggaran silpa sangat kecil. kita mengotak-atik untuk diefektifitaskan saja," tuturnya.
baca juga:pks optimis menangkan pasangan erjon
baca juga:warga makin antusias, padati posyandu alfamart bersama sweety ini dia jumlah target pengunjungnya
anggaran yang bisa di efektifitaskan dalam apbd-p itu, menurut isnan yang juga sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu itu, seperti adanya belanja pegawai yang tidak terpakai sampai akhir tahun.
"seperti itu yang digeser anggarannya," tuturnya.
begitupun dengan sisa tender yang tidak digunakan lagi anggarannya. maka, pada momen pembahasan apbd-p itu bisa dilakukan pergeseran anggaran. termasuk melegitimasi pergeseran anggaran yang dilakukan sejak awal.
"pergeserannya itu cuma dalam rekening itu saja," tambah isnan.
kemudian, untuk program infrastruktur yang bersifat program baru, di apbd-p tidak ada. namun untuk program pemeliharaan tetap ada. sebab, untuk program infrastruktur baru, tidak bisa dikejar lagi. mengingat menjelang akhir tahun, tinggal sebentar lagi.
"kalau program pemeliharaan tetap ada," tegasnya.
baca juga:kaur terima 110 formasi cpns, pendaftaran sudah dimulai
maka dalam pembahasan apbd-p itu bisa cepat diselesaikan bersama badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu. tentunya berjalan tepat waktu. sebab, anggota dewan periode 2019-2024 itu berakhir pada 2 september 2024.
"mudah-mudahan berjalan lancar dan tempat waktu. setelah apbd-p disahkan, tinggal evaluasi oleh mendagri," ujar isnan.
disisi lain, rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua dprd provinsi bengkulu isnan fajri itu, gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah menyampaikan nota penjelasan gubernur atas raperda tentang apbd-p provinsi bengkulu, tahun anggaran 2024 secara virtual.
gubernur bengkulu rohidin mersyah menjelaskan,  terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan apbd, antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (kua).
disamping itu, juga terdapat keadaan yang mengharuskan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
baca juga:dewan baru diminta terus bersinergi bangun daerah, begini caranya
"keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, serta keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa," terang rohidin.
rohidin mengatakan, perubahan pada apbd provinsi bengkulu tahun 2024 didasarkan pada beberapa hal. seperti penyesuaian terhadap capaian makro perekonomian provinsi bengkulu hingga triwulan ii tahun 2024. lalu, perlunya penyesuaian arah kebijakan pembangunan sarana tahun 2024.
"termasuk percepatan pelaksanaan program prioritas, dan keempat, penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2023," bebernya.
rohidin mengatakan, rancangan apbd-p itu, mencakup pendapatan daerah. kebijakan perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
kebijakan pendapatan daerah tetap fokus pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan agar dapat direalisasikan sesuai target.
baca juga:bpjs ketenagakerjaan nelayan ditambah segini
pada perubahan apbd tahun 2024, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar rp 3.103.556.549.400, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta pendapatan daerah lainnya yang sah.
kemudian, dalam pengalokasian belanja daerah, jika dilihat dari sisi kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada perubahan apbd tahun anggaran 2024 sebesar rp 3.172.504.306.464, yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
kemudian, pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi karena belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
"pada tahun anggaran 2024, penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar rp 68.947.757.064 yang bersumber dari alokasi silpa tahun 2023, sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar rp 0," beber rohidin.
anggota banggar dprd provinsi bengkulu edwar samsi mengatakan, dalam pembahasan apbd-p itu sifatnya hanya pergeseran anggaran saja. kemudian untuk silpa, akan dianggarkan pada program yang masuk dalam prioritas.
baca juga:6.598 kendaraan ikuti program pemutihan pajak, segini hasilnya
"jadi untuk pembayaran tunggakan bpjs kesehatan, pembayaran thl (tenaga harian lepas) yang belum terbayar. termasuk perbaikan lapangan golf rp 2 miliar," jelas edwar.
edwar mengatakan, banggar juga tidak menginginkan adanya pembangunan fisik pada apbd-p. karena, jika pembangunan fisik dilakukan, dengan waktu sebentar lagi menjelang akhir tahun, maka tidak perlu dilakukan.
"jadi bukan untuk fisik. kalau pembangunan fisik, akan memakan waktu. maka kita tiadakan," tutupnya. (eko putra membara)