438 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Terancam Dibekukan, Ini Alasannya

Reporter: Endang S |

Editor: Asrianto |

Rabu , 15 Nov 2023 - 13:56

Perjalanan umroh terancam dibekukan-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Seperti diketahuiProses sertifikasi PPIU diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1251 tahun 2021 tentang Skema dan kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha PPIU dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dalam Dikturm keempat KMA No 1251/2021 ditetapkan bahwa PPIU wajib sertifikasi paling lama dua tahun sejak izin diterbitkan atau sejak KMA 1251 pada 1 Desember 2021.

PPIU yang telah tersertifikasi maka pelaksanaan sertifikasi berikutnya mengikuti sikluas lima tahun sekali.

"Jadi, setelah sertifikasi yang pertama kali, maka PPIU wajib disertifikasi setiap lima tahun sekali," tegasnya.

Sertifikasi ini penting, karena ini dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanana PPIU terkait, dan sejak tahun 2022 sertifikasi PPIU dilakukan oleh lembaga survey sertifikasi umrah dan Haju Khusus.

Disisi lain Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina PPIU, Sutikno menambahkan proses pembekuan biasanya berlangsung selama enam bulan terhitungsejak tanggal sertifikat lama berakhir.

Bagi mereka yang izin PPIU dibekukan, maka secara otomatis PPIU tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha.

Mereka (PPIU) diberikan waktu selama enam bulan untuk mengurus dan mendapatkan sertifikat baru. Untuk menghindari pembekuan itu, pihak Kemenag tak mau diam.

Pihaknya terus mewanti-wanti pata pengusaha untuk taat aturan dan melakukan sertifikasi,tukasnya. (**)

438 penyelenggara perjalanan ibadah umrah terancam dibekukan, ini alasannya                              harianbe- sebanyak 438 penyelenggara umrah di indonesia terancam dibekukan, hal ini diungkapkan direktur bina umrah dan haji khusus, nur arifin.
hal itu disampaikannya  saat sosialsiasi regulasi sertifikasi kepada lembaga sertifikasi dan haji khusus, di jakarta. 
baca juga: biaya haji diusulkan rp 105 juta, bukan berarti semuanya harus dibayar jemaah, ini penjelasan kemenag

baca juga: jembatan di kedurang hanyut, ini kata bpbd bs

dikatakannya,  saat ini terdata ada 681 penyelenggara perjalanan ibadah umrah (ppiu)  yang harus serttifikasi untuk pertama kali sampai dengan 30 november 2023.
dari jumlah itu, baru 243 ppiu yang sudah melakukan proses pengajuan sertifikasi. selain itu terdapat 71 ppiu yang sudah saatnya sertifikasi karena sudah masuk siklus 5 tahunan. 
 
"kami masih menunggu 438 ppiu untuk segera melakukan pengajuan proses sertifikasi, ditunggu hingga 30 nobember 2023, " ungkap nur arifin. 
 
ia menegaskan, jika hingga batas waktu yang telah ditentukan ppiu tak kunjung melakukan sertifikasi ulang  sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir,
maka, pihaknya mengancam akan membekukan izin operasionalnya. 
 
"ppiu yang tidak tersertifikasi atau tidak melakukan sertifikasi ulang, izin operasionalnya akan dibekukan,"tegasnya. 
 
seperti diketahuiproses sertifikasi ppiu diatur dalam keputusan menteri agama (kma) nomor 1251 tahun 2021 tentang skema dan kriteria akreditasi serta sertifikasi usaha ppiu dan penyelenggara ibadah haji khusus (pihk). 
 
dalam dikturm keempat kma no 1251/2021 ditetapkan bahwa ppiu wajib sertifikasi paling lama dua tahun sejak izin diterbitkan atau sejak kma 1251 pada 1 desember 2021. 
ppiu yang telah tersertifikasi  maka pelaksanaan sertifikasi berikutnya mengikuti sikluas lima tahun sekali. 
 
"jadi, setelah sertifikasi yang pertama kali, maka ppiu wajib disertifikasi setiap lima tahun sekali," tegasnya. 
 
sertifikasi ini penting, karena ini dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanana ppiu terkait, dan sejak tahun 2022  sertifikasi ppiu dilakukan oleh lembaga survey sertifikasi umrah dan haju khusus. 
 
disisi lain kasubdit perizinan  akreditasi dan bina ppiu, sutikno  menambahkan  proses pembekuan biasanya berlangsung selama enam bulan terhitungsejak tanggal sertifikat lama berakhir.
bagi mereka yang  izin ppiu dibekukan, maka secara otomatis ppiu tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. 
 
mereka (ppiu) diberikan waktu selama enam bulan untuk mengurus dan mendapatkan sertifikat baru. untuk menghindari pembekuan itu, pihak kemenag tak mau diam.
pihaknya terus mewanti-wanti pata pengusaha untuk taat aturan dan melakukan sertifikasi,tukasnya. (**)