Pasar Inpres Bintuhan Seret 7 Tersangka, Kerugian Negara Rp 2,6 Miliar

Reporter: Irul |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 17 Oct 2024 - 21:58

Salah satu tersangka kasus Pasar Inpres digiring Penyidik Kejari Kaur ke dalam mobil setelah ditetapkan tersangka, Kamis, 17 Oktober 2024.-IRUL/BE-

Kemudian karena tender telah diatur sedemikian rupa, sehingga tersangka RS memenangkan tender, namun dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan, tersangka RS diluar struktur CV TP (disubkontrakan) kepada APN.

Akibatnya, dokumen gambar rencana tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan keuangan negara.

Sementara untuk keterlibatan konsultan pengawasan tersangka ND meminjam perusahaan kepada orang lain. Sedangkan sebelum tender, tersangka ND telah menerima KAK dan HP dari tersangka PN selaku PPK. Bahwa sebagaimana dokumen penawaran biaya, terdapat biaya tenaga ahli. Namun kenyataannya, tersangka ND tidak melibatkan seluruh para personel inti tersebut dalam kegiatan pengawasan melainkan hanya KD dan untuk personel lainnya tersangka ND.

Hanya menggunakan nama-nama personel inti sebagai syarat mengikuti tender tanpa sepengetahuan dan seizin para tenaga ahli tersebut, sehingga pembayaran terhadap para personel inti tidak sesuai dengan dokumen penawaran CV TJK.

"Tersangka IN dalam kegiatan pengawasan tidak melakukannya secara komprehensif, tidak dilakukan uji mutu terhadap kualitas bangunan, sehingga mengakibatkan bangunan Pasar Inpres Bintuhan dinyatakan gagal konstruksi. Dalam pengerjaan proyek tersebut tidak menggunakan material yang sesuai spesifikasi sehingga berdasarkan temuan ahli konstruksi dinyatakan gagal konstruksi sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan merugikan keuangan negara," terangnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya lima tersangka sudah ditahan pada pekerjaan belanja gedung dan bangunan Dana Alokasi Khusus Tugas Pembantuan (DAK TP) untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Revitalisasi Pasar Raya Inpres Bintuhan) oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022.

Lima tersangka sebelumnya yakni berinisial AG selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur Tahun 2022, selaku Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian PN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi tersebut. Berikutnya, MLD selaku Direktur CV SY, kemudian SD selaku Peminjam Perusahaan CV SYB, dan terakhir TH selaku Anggota Pokja.(618)

pasar inpres bintuhan seret 7 tersangka, kerugian negara rp 2,6 miliar                            harianbengkuluekspress.id - penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur resmi menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pasar inpres bintuhan, kaur tahun 2022.
dengan demikian, maka sudah ada 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. sebab, pada akhir juli lalu sudah ditetapkan 5 tersangka.
kedua tersangka baru ini adalah direktur cv tjk berinisial rs sebagai konsultan perencanaan yang yang ditahan. satu lagi, direktur cv tp berinisial nd sebagai konsultan pengawas belum ditahan karena belum hadir saat dipanggil penyidik pada kamis, 17 oktober 2024.
satu tersangka berinisial rs tersebut ditahan di lapas kelas iib manna bs. 
“untuk tersangka rs ini langsung kita tahan dan untuk tersangka nd belum karena masih ada urusan keluarga. keduanya berperan sebagai direktur utama sekaligus penanggung jawab cv," kata kajari kaur, pofrizal sh mh melalui kasi intel, andi pebrianda sh mh.
baca juga:mantan ketua dprd kota bengkulu serukan dukung romer
baca juga:disuka peduli nelayan terdampak ombak tinggi
sementara itu, kasi pidsus, bobby muhammad ali akbar sh dalam keterangannya juga menyampaikan, kedua tersangka ini mempunyai peran yang turut serta merugikan negara, akibat ulahnya yang tidak melakukan pengawasan yang benar membuat negara mengalami kerugian mencapai rp 2,6 miliar. mengingat bangunan yang dibuat gagal konstruksi dan tak bisa dimanfaatkan.
“ini hasil pengembangan dari penerapan tersangka sebelumnya. dari pagu dana total rp 3 miliar itu kerugian negaranya sekitar rp 2,6 miliar,” terangnya.
perencanaan tersebut dilakuukan sekira bulan juni tahun 2021.
sebelumnya, tersangka ag yang sudah ditahan selaku kepala dinas koperasi ukm kaur bertemu dengan tersangka rs yang merupakan wakil direktur cv tp di kantor dinas koperasi ukm perindustrian dan perdagangan kabupaten kaur dalam rangka meminta tersangka rs untuk membuat rencana anggaran biaya (rab) dan gambar rencana untuk usulan proposal pengajuan anggaran ke kementerian perdagangan.
saat itu, ag menjanjikan agar tersangka rs untuk menjadi konsultan perencana dalam kegiatan tersebut, padahal tender belum dimulai.
kemudian tersangka lain berinisial pn selaku ppk sebelum tender dimulai memberikan ka dan hp yang seharusnya bersifat rahasia kepada tersangka rs dan meminta tersangka rs untuk menyiapkan beberapa perusahaan untuk mengikuti tender, sehingga tersangka rs menggunakan 3 (tiga) perusahaan pendamping dalam mengikuti tender. 
kemudian tersangka rs meminta bantuan tersangka lain, th selaku anggota pokja ukpbj kabupaten kaur agar memenangkan cv tp, padahal dalam dokumen penawaran cv tp, tersangka rs tidak menggunakan data atau dokumen yang sebenarnya yaitu terkait tenaga ahli/personel inti yang hanya digunakan nama-namanya saja.
kemudian karena tender telah diatur sedemikian rupa, sehingga tersangka rs memenangkan tender, namun dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan, tersangka rs diluar struktur cv tp (disubkontrakan) kepada apn.
akibatnya, dokumen gambar rencana tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan keuangan negara.
sementara untuk keterlibatan konsultan pengawasan tersangka nd meminjam perusahaan kepada orang lain. sedangkan sebelum tender, tersangka nd telah menerima kak dan hp dari tersangka pn selaku ppk. bahwa sebagaimana dokumen penawaran biaya, terdapat biaya tenaga ahli. namun kenyataannya, tersangka nd tidak melibatkan seluruh para personel inti tersebut dalam kegiatan pengawasan melainkan hanya kd dan untuk personel lainnya tersangka nd. 
hanya menggunakan nama-nama personel inti sebagai syarat mengikuti tender tanpa sepengetahuan dan seizin para tenaga ahli tersebut, sehingga pembayaran terhadap para personel inti tidak sesuai dengan dokumen penawaran cv tjk.
"tersangka in dalam kegiatan pengawasan tidak melakukannya secara komprehensif,  tidak dilakukan uji mutu terhadap kualitas bangunan, sehingga mengakibatkan bangunan pasar inpres bintuhan dinyatakan gagal konstruksi. dalam pengerjaan proyek tersebut tidak menggunakan material yang sesuai spesifikasi sehingga berdasarkan temuan ahli konstruksi dinyatakan gagal konstruksi sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan merugikan keuangan negara," terangnya.
sebagaimana diketahui, sebelumnya lima tersangka sudah ditahan pada pekerjaan belanja gedung dan bangunan dana alokasi khusus tugas pembantuan (dak tp) untuk diserahkan kepada pemerintah daerah (revitalisasi pasar raya inpres bintuhan) oleh dinas koperasi ukm perindustrian dan perdagangan kabupaten kaur tahun anggaran 2022.
lima tersangka sebelumnya yakni berinisial ag selaku kepala dinas koperasi ukm perindustrian dan perdagangan kabupaten kaur tahun 2022, selaku pengguna anggaran (kpa) dan selaku kuasa pengguna anggaran (kpa). kemudian pn selaku pejabat pembuat komitmen (ppk) di instansi tersebut. berikutnya,  mld selaku direktur cv sy, kemudian sd selaku peminjam perusahaan cv syb, dan terakhir th selaku anggota pokja.(618)