Perjuangkan Masalah Pendidikan dan Kesehatan, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Reses Ini Aspirasi Masyarakat

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Selasa , 19 Nov 2024 - 21:28

MEDI/BE Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Baidari Citra Dewi saat turun ke dapil I Kota Bengkulu menyerap aspirasi masyarakat, Selasa 19 November 2024.--

"Semua sudah tersistem jadi warga tetap bisa berobat dan datanya masuk sebagai penerima BPJS gratis, karena dibiayai pemerintah. Namun, jika warga itu sebelumnya terdaftar BPJS mandiri dan menunggak maka tunggakan itu tetap harus dibayar oleh warga. Tetapi bukan berarti pelayanan kesehatan terhambat," ujar Ricco.

Diketahui, dalam APBD 2025, baik provinsi maupun kota telah merancang peningkatan nilai anggaran. Hal ini untuk menjamin kesehatan masyarakat melalui BPJS gratis. (Medi Karya Saputra)

perjuangkan masalah pendidikan dan kesehatan, anggota dprd provinsi bengkulu reses ini aspirasi masyarakat                             harianbengkuluekspress.id - anggota dprd provinsi bengkulu, baidari citra dewi menggelar reses daerah pemilihan (dapil) i kota bengkulu di rumah pribadinya di kelurahan kandang,kecamatan selebar, selasa 19 november 2024. dari berbagai usulan masyarakat saat reses itu terungkap masalah kesehatan dan pendidikan masih menjadi keluhan masyarakat. 
"pendidikan dan kesehatan menurut saya paling utama yang dibutuhkan masyarakat. maka, tadi saya menerima cukup banyak usulan dan menjadi masukan yang akan saya perjuangkan ditingkat provinsi," ujar baidari citra dewi saat diwawancara be usai kegiatan reses, selasa, 19 november 2024. 
adapun permintaan warga agar pemerintah provinsi bengkulu menambah gedung sekolah baru baik tingkat smp dan sma, khususnya di kawasan kecamatan selebar dan kampung melayu. sebab, jumlah pendudukan di 2 kecamatan itu sangat tinggi, sedangkan sarana sekolah yang tersedia masih sangat kurang. 
"masyarakat mengaku kesulitan ketika ppdb, karena persaingan untuk masuk sekolah sangat sulit akibat kapasitas terbatas. sedangkan, mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah lain, karena terhalang aturan zonasi," ungkap baidari yang juga mantan anggota dprd kota bengkulu 2 periode ini. 
baca juga:bedah rumah dibangun tahun depan, begini penjelasan kepala dinas perkim kabupaten mukomuko
baca juga:motor dibegal, rugi 24 juta
untuk itu, sangat diperlukan adanya penambahan sekolah baru agar bisa mengakomodir para peserta didik dikawasan tersebut. baidari menganggap persoalan ini sangat serius, sehingga dirinya yang telah diamanahkan sebagai anggota dprd provinsi bengkulu, siap memperjuangkan hingga ke pemerintah provinsi untuk merancang dan menganggarkan pembangunan sekolah baru tersebut. 
"padahal banyak lahan milik pemerintah kota/provinsi yang terbuka dan kosong, cukup strategis dibangun sekolah. perlu diketahui ada 11 ribu lebih masyarakat yang tinggal di selebar-kampung melayu ini yang butuh sarana pendidikan memadai," papar baidari. 
dalam reses tersebut juga dihadirkan kepala bagian kepesertaan bpjs kesehatan cabang bengkulu ricco hanggara. berbagai keluhan dan persoalan yang dialami masyarakat mengenai program bpjs gratis juga diberikan penjelasan secara mendetail. 
disampaikan baidari, meski sudah diterapkan uhc namun masih ada warga yang belum tercover bpjs gratis. belum lagi masyarakat masih kurang edukasi mengenai program tersebut. 
baca juga:logistik pilkada ke enggano mulai disalurkan, ini alasannya 
"jadi kita undang langsung pihak bpjs, dan alhamdulillah semua masyarakat yang masih mengeluh dan keliru mengenai program kesehatan ini mendapatkan penjelasan secara kongkret," tambah baidari. 
diketahui, bpjs bengkulu telah bekerjasama baik dengan pemerintah provinsi dengan nilai rp 25 miliar untuk mengcover bpjs gratis di 10 kabupaten/kota. 
sementara itu, bersama pemerintah kota bengkulu sendiri dianggarkan rp 7-8 miliar setiap tahun untuk mengakomodir puluhan ribu masyarakat. dikatakan kepala bagian kepesertaan bpjs kesehatan cabang bengkulu, ricco hanggara secara teknis dilapangan penggunaan bpjs gratis ini sangat mudah. karena, siapapun yang datag ke rumah sakit akan langsung dilayani meski bpjs mandiri sebelumya menunggak atau tidak aktif.
"semua sudah tersistem jadi warga tetap bisa berobat dan datanya masuk sebagai penerima bpjs gratis, karena dibiayai pemerintah. namun, jika warga itu sebelumnya terdaftar bpjs mandiri dan menunggak maka tunggakan itu tetap harus dibayar oleh warga. tetapi bukan berarti pelayanan kesehatan terhambat," ujar ricco. 
baca juga:siapkan saksi ringankan terdakwa, sidang kasus jembatan air taba terunjam ini tanggal sidangnya
diketahui, dalam apbd 2025, baik provinsi maupun kota telah merancang peningkatan nilai anggaran. hal ini untuk menjamin kesehatan masyarakat melalui bpjs gratis. (medi karya saputra)