PT Agricinal Bantah Ingkar Janji, Masyarakat Minta Tunjukkan Sertifikat HGU Terbaru

Reporter: Ijal |

Editor: Dendy Supriadi |

Minggu , 15 Dec 2024 - 21:56

Masyarakat masih memblokade akses keluar masuk PT Agricinal di Putri Hijau, Bengkulu Utara. -IST/BE-

pt agricinal bantah ingkar janji, masyarakat minta tunjukkan sertifikat hgu terbaru                            harianbengkuluekspress.id  - konflik antara pt agricinal dan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat bumi pekal (fmbp) belum juga menemukan titik terang. 
lantaran kedua belah pihak sama sama bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. dimana pihak perusahaan menyatakan sudah memberikan segala permintaan masyarakat atas tuntutan mereka. sebaliknya, pihak masyarakat dalam hal ini fmbp menyatakan pihak perusahaan belum memenuhi tuntutan yang diminta masyarakat.
manager legal pt agricinal, afriadi mengatakan bahwa  tuntutan yang diminta oleh pihak fmbp, pihak perusahaan sudah berupaya terbuka dengan apa saja yang menjadi tuntutan dari pihak fmbp tersebut. bahkan pemerintah kabupaten bengkulu utara pun telah berupaya untuk menengahi konflik ini. 
puncaknya, tanggal 14 november 2024, pjs bupati bu bersama forkopimda, didampingi bpn kabupaten bengkulu utara dan kanwil bpn bengkulu turun ke lapangan untuk pengambilan titik-titik lokasi yang dianggap fmbp berada di luar hgu. hasilnya dinyatakan tidak ada yang diluar hgu. dan pihak fmbp pun tidak terima dan walk out atau keluar dari rapat di kantor camat setelah pengambilan titik bersama pihak forkopimda yang dipaparkan oleh pihak bpn.
baca juga:dana desa untuk provinsi bengkulu 2025 menyusut, berikut rinciannya
baca juga:piala aff 2024, diserang bertubi-tubi, timnas indonesia kalah dari vietnam, posisi melorot
"menanggapi hal ini yang dikatakan, kami dari pihak perusahaan tidak tepati dijanji seperti apa? karena semuanya telah kami usahakan terbuka dan terakhir pada bulan november lalu pihak pemkab bu dan forkopimda serta pihak bpn juga sudah turun ke lapangan untuk menentukan titik-titik lokasi yang dianggap oleh pihak fmbp berada di luar hgu. namun pihak fmbp tidak percaya dari hasil tersebut dan walk out dalam rapat di kantor camat setelah menentukan titik lokasi bersama jajaran forkopimda. jadi intinya kalau tidak percaya dengan hasil tersebut, kita percaya dengan siapa lagi," terangnya, minggu 15 desember 2024.
ditambahkannya,  aksi blokade jalan yang dilakukan oleh pihak fmbp yang sudah terjadi dalam kurun 40 hari lebih ini membuat situasi kerja di pt agricinal kian memprihatinkan. sebab, aktivitas karyawan terganggu. akibatnya, kegiatan operasional perusahaan menjadi terganggu, mulai dari pemanenan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit hingga pengolahan cpo menjadi terganggu. 
"kita sangat menyayangkan karena aksi ini sudah lebih dari 40 hari. sehingga situasi ini sangat berdampak pada kegiatan operasional perusahaan kami," ungkapnya. 
tidak hanya itu, seluruh karyawan telah mengeluhkan tindakan yang dilakukan fmbp. mereka saat ini kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. padahal menurut afriadi, selama blokade berlangsung, pihaknya terus berusaha melakukan dialog. 
pemerintah melalui tingkat kecamatan hingga pemerintah kabupaten bengkulu utara dengan forkopimda, juga telah turun tangan membantu untuk melakukan mediasi. 
namun hingga kini, blokade dan intimidasi terus berlangsung, dan belum ada pernyataan resmi dari pihak fmbp terkait tindakan mereka. 
sementara karyawan pt agricinal terus berharap agar keamanan mereka dapat dijamin, sehingga bisa kembali bekerja seperti biasa.
"jika situasi ini tidak segera ditangani, dampaknya tidak hanya pada perusahaan, tapi juga pada masyarakat kabupaten bu yang menggantungkan hidup dari pekerjaan ini," ujarnya. 
 
masyarakat minta tunjukkan dokumen perpanjangan hgu
di sisi lain, ketua fmbp, sosri menuturkan bahwa aksi blokade yang dilakukan pihaknya tersebut sebagai bentuk puncak kemarahan masyarakat karena pihak perusahaan tidak transparan terkait dokumen sertifikat perpanjang hgu pt agricinal terbaru. 
yang sebelumnya pihak perusahaan berjanji akan menunjukkan sertifikat perpajangan tersebut setelah pjs bupati bu bersama forkopimda, didampingi bpn kabupaten bengkulu utara dan kanwil bpn bengkulu turun ke lapangan untuk pengambilan titik-titik lokasi yang dianggap fmbp berada di luar hgu.
"pada intinya aksi ini sebagai bentuk kemarahan masyarakat yang menilai pihak perusahaan tidak transparan dalam menunjukan dokumen perpanjangan hgu terbaru pt agricinal. padahal dalam menentukan titik lokasi yang difasilitasi oleh pihak pemkab bu bersama forkompimda pada bulan november lalu, pihak perusahaan melalui pihak bpn bersedia melihatkan dokumen perpanjangan hgu pt agricinal terbaru tahun 2022. namun, saat pemaparan yang berlangsung di kantor camat, pihak mereka menunjukan dokumen perusahaan tahun lama, kalau tidak salah tahun 80-an. makanya dalam pemaparan tersebut kami walk out. hal tersebut bukan tanpa alasan, karena kami menilai pihak perusahaan tidak transparan dalam menunjukkan dokumen terbaru mereka," terang sosri. 
menurut sosri, dari sertifikat asli dan terbaru itulah untuk membuktikan fakta dan data  hgu yang dimiliki pt agricinal seluas 6.269 hektare tersebut. 
namun, saat diminta, pihak perusahaan banyak alasan, ada yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut berada di bank sebagai jaminan, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sertifikat perpanjangan hgu tersebut tersebut masih dalam proses dan masih berada di bpn. 
ini menandakan pihak pt agricinal berbelit-belit dan tidak transparan terhadap apa yang menjadi tuntutan dari pihak masyarakat. 
apabila sertifikat perpanjang tersebut benar adanya dan lahan yang diduga diluar hgu ini masuk dalam hgu pt agricinal, masyarakat pun terima.
"tidak banyak permintaan kami, tunjukkan dokumen asli hgu yang telah dipecah. jika itu dapat dibuktikan, kami dengan senang hati akan meninggalkan lahan tersebut. karena disitu dapat kita lihat fakta dan datanya hgu yang dimiliki pt agricinal seluas 6.269 hektare tersebut," tuturnya.
terkait dengan pihak perusahaan yang menyatakan bahwa atas aksi blokade yang dilakukan, pihak perusahaan merasa dirugikan. 
ia memastikan bahwa aksi tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan ataupun merugikan pihak perusahaan. 
justru masyarakatlah yang menjadi korban, mulai dari tindakan kriminalisasi hingga penembakan.
"kami minta perusahaan jangan berlagak sebagai pihak yang paling dirugikan. ingat, sudah berapa banyak warga yang menjadi korban kriminalisasi, bahkan penembakan," pungkasnya.(127)