Pelantikan Kada di Provinsi Bengkulu Berpotensi Tak Serentak, Berikut Penyebabnya

Reporter: Eko |

Editor: Dendi S |

Kamis , 02 Jan 2025 - 21:45

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor urut 1, Helmi Hasan-Mian bakal dilantik 7 Februari 2025 mendatang. -RIO/BE-

pelantikan kada di provinsi bengkulu berpotensi tak serentak, berikut penyebabnya                            harianbengkuluekspress.id  - pelantikan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2024 berpotensi tidak serentak. pasalnya, calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu terpilih dilantik pada 7 februari 2025. hal tersebut dikarenakan tidak ada gugatan dari lawannya, rohidin - meriani. 
sedangkan pelantikan bupati dan wali kota terpilih akan dilakukan pada 10 februari 2025. pelantikan 10 februari ini khusus bagi daerah yang ada sengketa di mahkamah konstitusi. 
sementara daerah yang ada gugatan, maka pelantikan dilakukan setelah sengketa perselisihan hasil suara diputuskan oleh mk.
sedangkan di provinsi bengkulu hanya di bengkulu selatan yang ada gugatan ke mk. 
asisten i setdaprov bengkulu, drs khairil anwar msi mengatakan, pelantikan kepala daerah hasil pilkada tahun 2024 akan dilantik sesuai dengan peraturan presiden (perpres) nomor 80 tahun 2024 tentang jadwal pelantikan kepala daerah.
"setelah proses di mk, baru dilakukan pelantikan. jadi ada potensi pelantikan tidak serentak," kata khairil, kamis, 2 januari 2024.
baca juga:pemkab seluma persiapkan penyambutan bupati terpilih
baca juga:telkomsel hadirkan “digosok hepi” berhadiah rp 1 miliar, begini caranya
"daerah yang bersengketa, pelantikannya akan menyesuaikan putusan mk," sambungnya.
khairil menjelaskan, rencana tersebut bisa saja berubah jika presiden prabowo subianto merevisi perpres nomor 80 tahun 2024 tentang jadwal pelantikan kepala daerah. tentu hal tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat.
"ranahnya ini pemerintah pusat. kalau ada perubahan, tentu perpresnya akan ada perubahan," tambah khairil.
terkait transisi pergantian kepala daerah, termasuk gubernur dan wakil gubernur bengkulu, menurut khairil, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu akan menyesuaikan program visi dan misi kepala daerah terpilih. sebab, setiap kepala daerah yang terpilih memiliki program dan visi misi membangun bengkulu.
"secara umum, kepala daerah terpilih itu memiliki visi misi dan program. itulah yang akan menjadi acuan program berikutnya," jelasnya.
dalam merealisasi visi misi kepala daerah terpilih, maka program itu akan disusun dalam apbd provinsi bengkulu. sehingga programnya bisa dianggarkan dan direalisasikan.
"jadi visi misi itu menjadi acuan pembangunan dan termasuk penyusunan anggaran," tegasnya.
sementara itu, ketua komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu,  rusman sudarsono se mengatakan, pihaknya masih menunggu penyerahan buku registrasi perselisihan konstitusi (brpk) yang akan dilakukan pada 3 januari 2025. 
langkah ini mengacu pada peraturan mahkamah konstitusi (pmk) nomor 4 tahun 2024 yang mengatur tahapan dan jadwal perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"berdasarkan pmk, brpk bakal diregister pada 3 januari 2025," ujar rusman.
ia menambahkan, setelah brpk diterima, kpu provinsi bengkulu akan segera menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. 
"apabila itu telah ada, maka akan segera kita tetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih," tegasnya.
rusman menjelaskan, dari pilkada 10 kabupaten/kota di provinsi bengkulu, masih ada satu laporan perselisihan yang masih diproses oleh mk. yaitu sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan. sebab,  sengketa pilkada bengkulu tengah dan kota bengkulu yang sebelumnya didaftarkan ke mk sudah dicabut.
"dua sudah dicabut, tinggal 1 lagi berproses di mk," tandas rusman. (151)