Kades Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa Rp160 Juta, DPMD Mukomuko Siapkan Plt untuk Desa Sinar Laut

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 17:52

abid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Wagimin, S.Sos-Endi/Bengkuluekspress-

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 2, 3, dan 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 25 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Wagimin menegaskan bahwa DPMD Mukomuko akan terus memastikan agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

"Kami berharap pengangkatan Plt ini dapat menjaga keberlangsungan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan desa meskipun kepala desa definitif tengah menjalani proses hukum," pungkas Wagimin.

DPMD Mukomuko berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat desa agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana desa.

Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Dengan penunjukan Plt Kepala Desa, pelayanan kepada masyarakat di Desa Sinar Laut diharapkan tetap berjalan lancar tanpa hambatan, meski dalam situasi yang kompleks ini. (**)

kades terjerat kasus korupsi dana desa rp160 juta, dpmd mukomuko siapkan plt untuk desa sinar laut                            harianbengkuluekspress.id – dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten mukomuko akan segera menunjuk pelaksana tugas (plt) kepala desa sinar laut untuk menggantikan kepala desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa. 
kasus ini melibatkan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) harapan jaya pada tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018, yang menyebabkan kerugian negara sebesar rp160 juta.
kabid pemerintahan desa dan kelurahan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten  mukomuko, wagimin, s.sos, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang memproses surat keputusan (sk) pengangkatan plt.
"kami sedang menyiapkan sk untuk menunjuk plt kades. jika sekretaris desa tidak terlibat dalam kasus ini, dia akan ditunjuk sebagai plt. namun, karena sekdes juga menjadi tersangka, kemungkinan besar tugas ini akan dijalankan oleh kasi pemerintahan," jelas wagimin. 
baca juga:tahun 2024, dinsos bu gelontorkan 254 juta, ini peruntukannya 
baca juga:air terjun pu di kota curup, begini pesonanya
kasus ini bermula dari temuan dugaan penyalahgunaan dana desa yang diterima bumdes harapan jaya selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2016 hingga 2018. 
total dana yang dikucurkan mencapai rp159 juta, tetapi dana tersebut tidak dikelola sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
satuan reskrim polres mukomuko telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini: hs, kepala desa sinar laut, fh, bendahara yang kini menjabat sebagai sekretaris desa, dan sg, direktur bumdes harapan jaya.
"ketiga tersangka diduga menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi, yang menyebabkan kerugian negara sebesar rp160 juta berdasarkan audit inspektorat," ujar kasat reskrim polres mukomuko, iptu achmad nizar akbar.
dpmd mukomuko telah menerima surat penetapan tersangka dari kepolisian dan mengusulkan pemberhentian sementara kepala desa sinar laut. setelah sk pemberhentian sementara diterbitkan, pengangkatan plt kepala desa akan segera dilakukan.
baca juga:pbal-washriya minta wacana libur puasa sebulan dikaji ulang positif dan negatifnya 
baca juga:siap-siap, polri berlakukan tilang dengan sistem poin di sim, berikut ketentuannya
"kepala desa yang berstatus tersangka akan diberhentikan sementara hingga ada keputusan hukum tetap. jika terbukti bersalah, maka pemberhentian tetap akan diberlakukan," tambah wagimin.
ketiga tersangka dikenakan pasal 2, 3, dan 8 undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 25 ayat 1 kuhp. ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara.
kasus ini menjadi perhatian publik karena mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. 
wagimin menegaskan bahwa dpmd mukomuko akan terus memastikan agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
"kami berharap pengangkatan plt ini dapat menjaga keberlangsungan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan desa meskipun kepala desa definitif tengah menjalani proses hukum," pungkas wagimin.
dpmd mukomuko berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat desa agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana desa.
baca juga:ojk rilis pinjol resmi berlaku sejak januari 2025, ini daftarnya
baca juga:wajib tahu, 7 alasan larangan makan mie instan tiap hari, ini kata ahlinya 
sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
dengan penunjukan plt kepala desa, pelayanan kepada masyarakat di desa sinar laut diharapkan tetap berjalan lancar tanpa hambatan, meski dalam situasi yang kompleks ini. (**)