Kemendikti Saintek Godok Perpres Tukin Dosen, Stella Cristie : Ini kuncinya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Kamis , 09 Jan 2025 - 14:22

Wamenristekdikti Saintek, Stella Christie -Istimewa/Bengkuluekspress-

Namun, menurut Stella, berdasarkan informasi yang diterima dari kementerian lain, seperti Kementerian Tenaga Kerja, pembayaran tukin tidak akan dimulai pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022.

Hal ini dikarenakan pembayaran tukin diatur oleh UU ASN tahun 2014, yang kemudian ada aturan turunannya berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB).

“Sebelum aturan turunan dari Perpres, harus ada Permenpan RB. Permenpan RB ini mengatur tentang jabatan di tahun 2022 sehingga bisa mendapatkan tukin,” kata Stella.

Karena Permenpan RB baru keluar pada tahun 2022, sehingga tukin dosen baru bisa diberikan. Setelah Permenpan RB diterbitkan, Peraturan Presiden akan dikeluarkan untuk mengalokasikan tukin. Petunjuk teknis (juknis) kemudian dibuat untuk pemberian tukin.

“Proses ini di Kementerian sebelumnya belum terjadi. Karena itu sekarang sangat diusahakan, ” kata Stella. Stella mengakui bahwa pada akhir era kepemimpinan Nadiem Makarim, ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset nomor 447/P/2024 tentang tukin. Namun, Stella menegaskan bahwa tukin tidak akan diberikan tanpa adanya perpres.

"Beda nomenklatur juga dengan yang dahulu, " kata Stella.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan pemberian Tukin untuk dosen pada tahun 2025, Stella menjawab bahwa ia tidak menutup kemungkinan pemberian Tukin. Meskipun dalam APBN 2025 tidak ada alokasi untuk dosen ASN, namun ia optimis masih ada kemungkinan pemberian Tukin. Ia menyatakan.

“Tidak menutup kemungkinan mereka akan dibayar. Dibayarkan atau tidak, kami berharap demikian. Tapi ini butuh kerja sama dengan kementerian lain,” kata Stella.

Sebelumnya, Dosen yang tergabung dalam ADAKSI menuntut pembayaran tunjangan kinerja atau tukin bagi para dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka menuntut haknya pada hari Senin, 6 Januari 2025, dengan melakukan aksi simbolis mengirimkan karangan bunga ke kantor Kemdikti Saintek.

Aliansi Dosen ASN (Adaksi) Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN yang tertunda sejak tahun 2020.

kemendikti saintek  godok perpres tukin dosen,  stella cristie :  ini kuncinya                              harianbengkuluekspress.id- wakil menteri pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi (wamenristekdikti) stella christie mengatakan kementerian pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi (kemendikti saintek) tengah menggodok pembayaran tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen asn. 
saat ini kemendikti tengah menyusun rancangan peraturan presiden (perpres) tentang tukin dosen asn. 
perpres ini diperlukan sebagai aturan turunan untuk pembayaran tukin dosen asn, dan saat ini sedang dalam tahap harmonisasi.
"perpres ini sangat penting. perpres ini adalah kuncinya." kata stella. 
kementerian ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kementerian baru yang merupakan pemekaran dari kementerian riset dan teknologi. oleh karena itu, saat pertama kali diangkat menjadi menteri pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan, satryo somantri brojonegoro langsung mengajukan alokasi anggaran untuk dosen asn.
 anggaran yang diajukan sebesar rp 2,8 triliun. anggaran ini juga dimintakan kepada dpr. 
baca juga:tunjangan kinerja dosen tahun 2025 dipastikan tak cair, ini alasannya 
baca juga:protes tukin tak kunjung cair, aliansi dosen kirim karangan bunga, layangkan 3 tuntutan ini 
“kan ada warisan dari sebelumnya. nah, yang kami mintakan konsiyasi di dpr soal tukin itu, " beber stella, seraya menambahkan bahwa tunjangan kinerja untuk dosen asn sudah masuk dalam peraturan mulai tahun 2020.
 tunjangan ini ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi no. 49 tahun 2020. 
pada tahun 2024, menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nadiem makarim menerbitkan keputusan menteri no. 447/p/2024 tentang pembayaran tunjangan jabatan, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja bagi dosen di lingkungan kementerian pendidikan, kebudayaan, dan riset.
keputusan tersebut telah diundangkan. berdasarkan keputusan ini, dosen asn akan berhak atas tunjangan kinerja mulai awal tahun 2025. 
berdasarkan keputusan menteri no. 447/p/2024, dosen asn akan menerima tunjangan kinerja yang besarnya sesuai dengan jabatannya. 
menurut kepmen tersebut, dosen dengan jabatan asisten ahli  dengan kelas jabatan  9 akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar rp 5 juta per bulan, lektor mendapatkan rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala mendapatkan rp 10,9 juta  serta profesor rp 19,2 juta per bulan.
namun, menurut stella, berdasarkan informasi yang diterima dari kementerian lain, seperti kementerian tenaga kerja, pembayaran tukin tidak akan dimulai pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022.
hal ini dikarenakan pembayaran tukin diatur oleh uu asn tahun 2014, yang kemudian ada aturan turunannya berupa peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpan rb).
“sebelum aturan turunan dari perpres, harus ada permenpan rb. permenpan rb ini mengatur tentang jabatan di tahun 2022  sehingga bisa mendapatkan tukin,” kata stella. 
baca juga:syarat pengurusan pppk, peserta gelar kesehatan dan narkoba di rshd, tes kejiwaan di rsjko, segini biayanya
baca juga:usulan anggaran bencana dipangkas rp 500 juta, begini penjelasan kepala bpbd kota bengkulu 
karena permenpan rb baru  keluar pada tahun 2022, sehingga tukin dosen baru bisa diberikan. setelah permenpan rb diterbitkan, peraturan presiden akan dikeluarkan untuk mengalokasikan tukin. petunjuk teknis (juknis) kemudian dibuat untuk pemberian tukin.
“proses ini di kementerian sebelumnya belum terjadi. karena itu sekarang sangat diusahakan, ” kata stella. stella mengakui bahwa pada akhir era kepemimpinan nadiem makarim, ada peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, dan riset nomor 447/p/2024 tentang tukin. namun, stella menegaskan bahwa tukin tidak akan diberikan tanpa adanya perpres. 
"beda nomenklatur juga dengan yang dahulu, " kata stella. 
ketika ditanya apakah ada kemungkinan pemberian tukin untuk dosen pada tahun 2025, stella menjawab bahwa ia tidak menutup kemungkinan pemberian tukin. meskipun dalam apbn 2025 tidak ada alokasi untuk dosen asn, namun ia optimis masih ada kemungkinan pemberian tukin. ia menyatakan.
“tidak menutup kemungkinan mereka akan dibayar. dibayarkan atau tidak, kami berharap demikian. tapi ini butuh kerja sama dengan kementerian lain,” kata stella. 
sebelumnya, dosen yang tergabung dalam adaksi menuntut pembayaran tunjangan kinerja atau tukin bagi para dosen yang berstatus aparatur sipil negara (asn). 
mereka menuntut haknya pada hari senin, 6 januari 2025, dengan melakukan aksi simbolis mengirimkan karangan bunga ke kantor kemdikti saintek. 
aliansi dosen asn (adaksi) kementerian pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi (kemdikti saintek) menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen asn yang tertunda sejak tahun 2020. 
baca juga:diduga pengedar narkoba, pemuda mukomuko diciduk polisi, ini bb yang ditemukan
baca juga:sah, azhari-bambang bupati dan wabup lebong terpilih 
adaksi mengatakan bahwa dosen asn di lingkungan kemristekdikti telah mengalami diskriminasi yang tidak adil dibandingkan dengan dosen asn di kementerian lain yang telah menerima tukin sejak tahun 2015. 
“ironisnya, semua pegawai kemdikti saintek selain dosen asn menerima tukin. situasi ini sangat tidak adil dan kami menuntut agar diskriminasi ini dihentikan”, kata adaksi. 
adaksi meminta kemristekdikti untuk memprioritaskan implementasi kepmen 447 sebagai solusi atas permasalahan ini, termasuk pembayaran tunjangan kinerja dosen yang sudah tertunda selama lima tahun. 
sementara itu, plt sekretaris jendera; kemdikti saintek, togar mangihut simatupang menyatakan bahwa kementerian tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar tunjangan kinerja dosen asn. “kami sudah sampaikan juga oleh pak menteri di intervieu salah satu stasiun televisi swasta. 
togar mengatakan bahwa ia telah meminta tambahan anggaran untuk mengatasi masalah tukin ini. permintaan tersebut diajukan  kepada dewan perwakilan rakyat (dpr) dan kementerian keuangan. (**)